Home Sejarah “Negara-negara yang Dibebaskan” untuk Palembang (Bagian Terakhir)

“Negara-negara yang Dibebaskan” untuk Palembang (Bagian Terakhir)

0
Perwira Jepang dari Resimen Penyerbuan ke-2 dan Resimen Infantri ke-229 saling menyapa di gerbang kilang minyak NKPM di Sungai Gerong, Palembang, pada terakhir penaklukannya di Sumatera. Foto/ISTIMEWA
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

RENCANA Jepang tatkala itu, sebagai yang dinyatakan sendiri, ialah menjaga keutuhan kekuasaan untuk dilaporkan kepada pihak Sekutu, disamping menjaga keamanan umum sebagaimana yang diperintahkan Sekutu kepada mereka.

Rencana pihak Indonesia sudah jelas, merebut kekuasaan itu seutuhnya sebelum Sekutu datang, sesuai dengan tuntutan Proklamasi. Karena kekuatan bersenjata belum dimiliki pihak Indonesia. Sedang kenyataannya Palembang adalah salah satu pusat kekuatan militer Jepang didaerah Sumatera Selatan ini yang terkuat dan lengkap, maka jalan yang harus ditempuh untuk mencapai maksud merebut kekuasaan itu terpaksa mesti berkelok.

Disatu pihak berunding dengan kekuasaan Jepang supaya sama-sama mempunyai kekuasaan agar dapat sama secara efektif menjaga keamanan, dilain pihak memperlemah kekuasaan Jepang itu dan memusatkan seluruh kekuasaan kepada susunan yang dipimpin oleh Dr. A.K. Gani dkk., untuk mengoper kekuasaan seluruhnya.

Demikianlah keadaan yang dulu dualistis itu tak dapat segera dimaklumi oleh masyarakat umum, juga oleh kawan seperjuangan didaerah pedalaman, karena kadang keluar pengumuman yang sifatnya berlainan, bahkan bertentangan dengan instruksi.

Agitasi dan propaganda sejak diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan didaerah ini telah dimulai, untuk menanamkan lebih dahulu keyakinan kepada masyarakat ramai, bahwa Indonesia telah merdeka. Oleh karena itu mesti dipertahankan dan diperjuangkan mati-matian.

Pemasangan bendera Merah – Putih setiap hari dilakukan, terutama lebih dulu dirumahnya para pemuka, masyarakat juga dianjurkan memasang lencana, sedang badan perjuangan pemuda digembirakan dengan segala cara.

Bersamaan dengan itu, konsolidasi dan perluasan kekuasaan diatur dengan segala cara pula. Kepada pihak Jepang didesak supaya lebih banyak tenaga bangsa Indonesia ditempatkan menjadi wakil kepala dari segala cabang Pemerintahan dan Jawatan, dengan alasan hanya dengan begitu keutuhan Pemerintahan dan segala Jawatan dapat dijamin, dan keamanan umum dapat dipelihara ber-sama-sama.

Desakan ini terpaksa dituruti oleh Jepang. Oleh karena hasilnya agitasi dan propaganda yang makin meluas itu menyebabkan Jepang telah merasa tidak akan dapat menguasai keadaan, jika tidak ber-sama-sama dengan pemimpin bangsa Indonesia.

Pada tanggal 3 September 1945 ditetapkan pendirian Komite Nasional dengan anggota sebanyak 40 orang, sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dr. M. Isa dan A.S. Mattjik, Penulis dan Pembantunya Nungtjik Ar. dan Hamid Husin, Bendahara Agus Rahman.

Selanjutnya nama yang kerap kali telah disebutkan, yang berada di Palembang, sama duduk dalam komite Nasional ini. Sayang nama lengkapnya tidak ada lagi, tetapi pasti dapat dikatakan, bahwa seluruh pemuka didaerah dimasukkan dalam daftar Komite Nasional tatkala itu, sehingga jumlahnya 40 orang diatas.

Pokoknya segenap pemuka harus berjuang bersama dan se-waktu-waktu berembuk mengatur segala-galanya.

Demikianlah tenaga yang berada dalam Komite Nasional itu, dibagi dalam berbagai bagian, yang masing-masing maksudnya menyusun organisasi perjuangan. Disamping itu dimana dapat, menduduki kedudukan memimpin didalam berbagai bagian Pemerintahan dan Jawatan.

Setelah tanggal 5 September diterima telegram dari Pemerintah Republik di Jakarta, bahwa semua pegawai Pemerintah ditetapkan menjadi pegawai Republik Indonesia, maka kepada segenap pegawai negeri bangsa Indonesia dimaklumkanlah supaya hanya berhubungan dan hanya mengakui kekuasaan bangsa Indonesia sendiri, disetiap bagian Pemerintahan dan Jawatan, dengan Pusat Pemerintahan Bangsa Indonesia di Palembang sebagai pemusatan kekuasaan itu.

Di daerah pedalaman Palembang diberikan instruksi untuk mengoper kantor-kantor dan kekuasaan di Kewedanaan dengan menaikkan bendera Merah – Putih, dengan barisan pemuda untuk mempeloporinya dan menjaganya sekali setiap bendera yang sudah terpasang.

Sebagai tindakan permulaan setelah telegram itu diterima, adalah pada tanggal 6 September pagi, buat pertama kalinya seluruh pegawai mengadakan upacara pagi dengan pimpinan Dr. A. K. Gani, sekalian mengumumkan adanya kekuasaan seluruh Keresidenan dibawah pimpinan Dr. A. K. Gani.

Pihak Jepang yang melihat semua perkembangan ini, berusaha dengan segala cara untuk mendinginkan suasana yang makin panas.

Tetapi untuk bertindak dengan kekuatan senjata, mereka tidak berani. Sementara itu berbagai barisan perjuangan memang telah dibentuk meskipun hanya menggunakan bambu runcing dan pentungan, dengan alasan untuk menjaga keamanan.

Hasan Kasim, Bambang Utoyo, M. Dani, M. Arief (mereka dari Gyugun semuanya dan kini tetap dalam Tentara Nasional) membentuk pasukan P.K.R. dan berusaha menghimpunkan segenap tenaga Gyugun dan Heiho dimana, sambil berusaha mencari senjata.

Bagian organisasi pemuda (yang kemudian menjadi salah satu bagian terpenting dalam Komite Nasional) yang ditugaskan kepada Nungtjik Ar. bersama pemuda Mailan, Mattjik Rosjad, Abi Hasan Said, Ansori, Chodewi Amin dan lain-lainnya telah dapat mengorganisir pemuda di-kampung dan dipedalaman, yang kemudian menjelma menjadi Barisan Pemuda Republik Indonesia (B.P.R.I.), sedang pemuda Nasir Bakeri menghimpunkan pula sejumlah pemuda bekas Heiho.

Disamping itu semua, mulai muncul organisasi perjuangan lain-lainnya, terutama disetiap bagian Jawatan dan Perusahaan yang tadinya sama dikuasai Jepang, seperti pemuda buruh minyak, pemuda buruh kereta api, pemuda jawatan pos dan telegrap, dan sebagainya.

Pihak Jepang berusaha menghentikan aksi itu terutama dengan jalan berunding dengan pemimpin bangsa Indonesia dan mempengaruhi.

Tetapi karena mereka gagal, maka mereka bertindak sendiri mengeluarkan maklumat yang melarang segala persiapan dan tindakan untuk kemerdekaan Indonesia. Hal ini bersamaan dengan dimulainya pengurusan orang tawanan Sekutu, yang sementara itu sudah sama merdeka dari kamp tawanannya.

Maklumat tersebut tentu tidak diperdulikan, aktivitas perjuangan berjalan terus. Biarpun demikian, kekuasaan sebenarnya masih labil juga. Hal ini disebabkan oleh karena disatu pihak kekuatan bersenjata yang ril belum ada, dan dilain pihak kekuasaan resminya dari Republik Indonesia belum ada, selainnya terbatas pada kawat diatas yang menyatakan bahwa seluruh pegawai bangsa Indonesia ditetapkan menjadi pegawai Republik.

Tetapi dapat dimengerti, bahwa dikalangan pegawai sebenarnya terdapat keraguan, bahkan juga dikalangan sebagian pemuka daerah, yang belum tebal keyakinan perjuangannya.

Karena keraguan itu, umumnjya mengambil sikap tidak tegas dan segala jawatan dianjurkan untuk tetap di-posnya masing-masing. Jepang sendiri disuruh menstop mengobral dan membagikan barang gudang supaya ditutup dan dijaga.

Tanggal 13 September diterima telegram resmi mengenai susunan Dewan Menteri, Dewan Negara, Mahkamah Tinggi, Jaksa Agung dan para Gubernur. Untuk Provinsi Sumatera dinyatakan bahwa Mr. Teuku Mohamad Hasan diangkat menjadi Gubernur.

Tatkala berita ini disampaikan kepada Dr. A.K. Gani yang tatkala itu kebetulan sakit, dia kontan menunjukkan reaksi tidak setuju. Hal ini disebabkan karena sejak revolusi dimulai, tidaklah terdengar sesuatu berita tentang perebutan kekuasaan di utara, juga tak ada tuntunan. Selainnya ada telegram dari Adi Negoro, yang isinya hanya berita terlambat dan anjuran yang membuat di Sumatera Selatan menjelma lebih dulu.

Petang hari ini juga, AK Gani meminta penjelasan pusat akan jalannya perjuangan dan sampai kemana hasilnya revolusi di Sumatera Selatan, agar Pemerintah R.I. di Jakarta dapat mengambil tindakan dan tuntunan selanjutnya bagi perjuangan didaerah.

Maka diputuskan untuk mengirim kurir pemuda Zailani (sekarang K.C.C. P.K.I. Sumatera Selatan) ke Jakarta, guna menemui sendiri Bung Karno. Tanggal 16 September dan diterima telegram dari Zailani yang menyatakan dia sudah sampai dan tanggal 25 September tibalah telegram resmi dari Presiden Sukarno yang menyatakan bahwa Dr. A. K. Gani ditetapkan menjadi Residen Palembang, sedang beslitnya akan disusulkan dengan utusan nantinya.

Setelah diterima beslit ini, besoknya diadakan pertemuan K.N.I. yang memutuskan untuk mengakhiri segera sifat dualistis kepegawaian (sampai waktu itu resminya pegawai masih dikuasai Jepang, biarpun dalam banyak hal de factonya mereka tidak mau tunduk lagi pada Jepang).

Maklumat segera dikeluarkan bahwa sejak pada waktu itu Pemerintahan dipimpin oleh Dr. A.K. Gani sebagai Residen Republik Indonesia Merdeka yang pertama. Kepada segenap bangsa Indonesia diserukan untuk hanya mematuhi kekuasaan R.I. sedang kepada pemuda diserukan supaya memperjuangkan pelaksanaannya.

Diantara taktik yang dijalankan ialah menggerakkan buruh dan pemuda disetiap Jawatan apa saja supaya tidak memperdulikan lagi kekuasaan Jepang dan jika Jepang berkeras, dapat mengambil tindakan sendiri.

Demikianlah satu persatu kantor-kantor menjadi lapangan perjuangan perang dingin, tetapi kalau kantor itu telah dioperkan pada pegawai bangsa Indonesia dan dipimpin oleh kepalanya bangsa Indonesia sendiri sepenuhnya, keadaan menjadi tenteram kembali.

Ada pula Jepang yang setelah melihat dan merasakan bahwa dia tidak dipedulikan, segera dengan kemauan sendiri meninggalkan kantornya. Didaerah pedalaman satu persatu pula kantor Guntyo dapat dikuasai. Disamping semua itu, insiden dan pembunuhan terhadap Jepang makin lama makin menjadi berita sehari-hari.

Selanjutnya, Pasukan Sekutu yang dibonceng oleh Nederlandsche Indische Civil Administration (NICA), sebuah pemerintah sipil Hindia Belanda sementara yang dibentuk di Australia datang ke Palembang pada 12 Oktober 1945, di bawah pimpinan Hutchinson.

Pada waktu itu Pemerintah Republik Indonesia tidak merasa curiga akan kedatangan Sekutu yang mengikutsertakan NICA, sehingga menerima mereka serta menetapkan bahwa pasukan Sekutu hanya diperbolehkan menempati daerah Talang Semut (daerah pemukiman Eropa di Palembang).

Hal ini disebabkan satu minggu sebelum itu (5 Oktober 1945), AK Gani selaku kepala pemerintahan di Palembang menerima kawat dari Adinegoro anggota Komite Nasional Indonesia Pusat.

Isi kawat tersebut adalah Sekutu telah memberikan pengakuan kedaulatan RI secara de facto, segala jabatan di Jawa telah berada dalam tangan bangsa Indonesia dan berjanji untuk tidak akan memberi kesempatan kepada pihak Belanda untuk mendatangkan tentaranya ke Indonesia.

Berdasarkan telegram tersebut, maka AK Gani memberikan izin kepada pasukan Sekutu (Inggris) untuk menempati daerah-daerah di kawasan Talang Semut sebagai tempat tinggal mereka.

Penempatan pasukan Sekutu di kawasan ini, karena memang sebelumnya kawasan Talang Semut adalah tempat pemukiman bangsa Belanda dan di kawasan ini orang-orang Belanda yang menjadi tawanan Jepang tinggal.

Merasa diterima di Palembang, Sekutu tidak menuruti kesepakatan awal dengan pemerintah Republik. Malahan pasukan Sekutu memperluas derahnya ke tempat-tempat lain dan melakukan tindakan penggeledahan terhadap rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata, akhirnya sejumlah insiden terjadi sampai akhirnya Inggris meninggalkan Palembang dan berlanjut ke Perang Lima Hari Lima Malam. ***

Sumber:

1. Dedi Irwanto M Santun , Murni dan Supriyanto, Iliran dan Uluan: Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Kultural Palembang, 2010
2. Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1996
3. Wikipedia
4. https://palpres.com/2020/07/revolusi-palembang-melawan-inggris-dan-nica-tahun-1946

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here