Home Opini Penerapan Denda Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Sudah Tepatkah?

Penerapan Denda Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Sudah Tepatkah?

0
Des Kurniawan (tiga dari kanan) dalam salah satu aktifitasnya sebagai Kabid Gakkum Satpo PP Bangka Barat.

Oleh Des Kurniawan, SH
(Kabid Gakkum Satpol PP Bangka Barat/
Mantan Kabag Hukum Pemkab Bangka Barat)

PANDEMI Covid-19 yang melanda Indonesia sampai sekarang belum reda jua. Update terakhir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkonfirmasi bahwa virus corona bisa juga menular melalui udara alias airborne. Disebutkan bahwa beberapa studi melihat bahwa ada kemungkinan droplet berukuran ekstra kecil yang dihasilkan saat batuk atau bersin dapat membuat virus bertahan di udara terkait cara baru penularan Covid-19 melalui udara.

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan mengikuti protokol kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Virus Corona ini baik melalui sosialisasi pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak menjauhi kerumunan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penerbitan berbagai protokol kesehatan, serta penindakan/razia yang dilakukan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Akan tetapi semua usaha tersebut masih jauh dari harapan, karena kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 masih minim. Apalagi sekarang kita memasuki masa new normal atau kebiasaan baru sehingga memperlonggar masyarakat untuk beraktivitas yang berdampak kenaikan orang positif Covid-19 sampai dengan 3000 orang / hari pada jumat (28/8) dan sabtu (29/8). Jumlah kasus terbanyak berada di Jakarta, Jawa Timur, kemudian disusul Jawa Tengah.

Pakarepidemilogi Universitas Griffith Austalia Dicky Budiman mengatakan, data itu menunjukkan penyebaran Covid 19 sudah menyasar kluster rumah tangga. Indikasinya ketika cuti bersama dan libur nasional diberlakukan pada 15-17 Agustus lalu banyak orang yang mudik dan liburan. Artinya penyebaran Covid sudah dipopulasi umum, kalau ini tidak direspon cepat akan terjadi penularan kepada kelompok paling rawan yaitu golongan lanjut usia.

Seruan secara massif baik melalui media cetak maupun elektronik untuk menjalankan gaya hidup baru saat angka penularan masih tinggi, kurva belum landai berdampak kasus-kasus baru justru semakin banyak, bahkan klaster-klaster baru bermunculan seperti klaster pasar, klaster perkantoran, klaster pabrik, klaster restoran, bahkan sudah ada klaster pendidikan di Tangerang Selatan.

Untuk meredam penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan serta untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan corona diseluruh daerah, Pemerintah menerbitkan peraturan melalui Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Inpres Pesiden ini kemudian ditindaklanjuti Mendagri dengan menerbitkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona. Instruksi Mendagri ini kemudian diamini berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menerbitkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penerapan Disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Di berbagai media televisi dan media massa kita lihat penerapan denda terhadap warga yang tidak bermasker dengan denda bervariasi antara 100-200 ribu rupiah. Yang jadi pertanyaan apakah sudah tepat penerapan denda tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota? Apakah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota boleh memuat pasal tentang denda?

Berdasarkan kajian penulis penerapan denda terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan tidak tepat diatur dengan Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Bupati/Walikota, karena kalau kita mengacu bahwa perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) materi muatan mengenai pidana denda dan kurungan hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten. Jadi penerapan denda dengan menggunakan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota tersebut bertentangan dengan Undang – Undang 12 Tahun 2011 yang merupakan pedoman teknis penyusunan Perundang-undangan.

Walau beberapa daerah menggunakan istilah denda administrasi, ketentuan ini juga tidak dikenal dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah akan tetapi denda administratif hanya dikenal dalam Perundang-undangan pajak dan pabean. Harusnya materi muatan penerapan denda ditingkat daerah hanya boleh dengan Peraturan Daerah sehingga fungsi kontrol DPRD sebagai wakil rayat dapat berjalan.

Penerapan denda juga perlu dipertimbangkan masak-masak mengingat beban masyarakat semakin beratdi masa pademi Covid, apalagi untuk Babel yang wilayahnya sebagian masih zona hijau dan belum terlalu signifikan terpapar Covid-19. Denda juga tidak bisa serta merta dipungut langsung terhadat masyarakat yang melanggar, akan tetapi harus melalui sidang yustisi dengan acara pemeriksaan singkat dan besarannya ditetapkan oleh hakim.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti menilai sanksi sosial justru lebih efektif membuat jera para pelanggar protokol Covid-19. Sanksi sosial dapat diberikan tindakan menyapu jalan membersihkan got, atau menjadi volunteer Dinas Sosial. Isu Covid 19 menjadi persoalan bersama yang harus melibatkan semua komponen masyarakat. Penerapan denda dikhawatirkan bersampak antipati masyarakat terhadap pemerintah, terutama Satpol PP sebagai penegak Perda. ***

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here