Home Konsultasi Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan

0

Pengasuh Yth.-

Awalnya rekan saya meminjam uang kepada saya, yang katanya untuk membayar utangnya pada pihak lain. Karena kasihan dan dia berjanji pinjaman itu akan segera dilunasi (dalam beberapa bulan), maka saya pun memberi dia pinjaman uang.

Saat itu saya percaya memberi dia pinjaman, bahkan sampai hanya membuat perjanjian lisan saja. Karena pertimbangan saya waktu itu lebih praktis perjanjian lisan, dari pada perjanjian tertulis. Namun dengan berjalannya waktu saya mulai merasa khawatir, karena jumlah uang yang dipinjam rekan saya itu lumayan besar.

Pertanyaan saya, apakah perjanjian lisan dibolehkan secara hukum? Bagaimana kalau teman saya tidak mengembalikan uang pinjamannya tepat waktunya, apa upaya hukum yang harus dilakukan? Terima kasih

Nur Indah, Palembang

Dr.H.Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum

Menjawab pertanyaan saudari, maka saya sampaikan bahwa kedudukan perjanjian lisan menurut hukum sah.

Adapun syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata antara lain :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, pacta sun servanda (vide: Pasal 1338 KUH Perdata).

Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Dalam hal suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat (vide: Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR) dapat diterapkan.

Untuk itu, jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut.

Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip Unus Testis Nullus Testis, yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut:

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya”
Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (Vide: Pasal 176 HIR) atau dalam hal adanya persangkaan (Pasal 173 HIR)

Demikian, semoga bermanfaat.

Dr.H.Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum
Ketua Dewan Pembina STIHPADA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here