Home Sumsel Pali Kuasa Hukum HERO Sebut Laporan DHDS Tak Mendasar

Kuasa Hukum HERO Sebut Laporan DHDS Tak Mendasar

0
Firdaus Hasbullah

PALI, PE – Kuasa hukum Pasangan Calon (paslon), Ir H Heri Amalindo MM –  Drs H Soemarjono (HERO), Firdaus Hasbullah membantah apa yang dilaporkan dari Tim kuasa hukum Paslon Devi Harianto SH MH – H Darmadi Suhaimi SH (DH-DS).

Bantahan itu terkait adanya laporan dari Tim Kuasa hukum Paslon DH-DS, yang melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Menurut Firdaus, tuduhan tersebut tidak berdasar. Sebab, sesuai Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2020, pelapor harus memiliki KTP setempat dan mempunyai hak pilih dan tidak boleh diwakili.

“Sepengetahuan kami, saudara Riasan tercatat sebagai warga Kabupaten Muara Enim dan tidak mempunyai hak pilih di PALI. Yang melaporkan ke Bawaslu itu kan Riasan SH, kuasa hukum DHDS. Sehingga laporan tersebut seharusnya tidak bisa diproses,” kata Firdaus, Jumat (16/10).

Tak hanya itu, dibeberkannya, materi laporan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Seperti tuduhan Heri Amalindo menandatangani surat perpanjangan masa pendaftaran beasiswa untuk mahasiswa merupakan tuduhan tidak berdasar. Sebab, Heri Amalindo tidak pernah menandatangani surat perpanjangan seperti yang dimaksud.

“Perpanjangan masa pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memperbesar kesempatan adik-adik mahasiswa yang ingin mendaftar. Dan surat perpanjangan itu tidak ditandatangani klien kami,” terangnya.

Tekait adanya video Heri Amalindo membagikan uang saweran kepada warga Gunung Menang, Kecamatan Penukal, Firdaus menjamin hal itu tidak benar.

“Memang pada tanggal 12 lalu, Pak Heri kondangan ke Gunung Menang, tapi kami pastikan beliau tidak pernah membagikan uang. Beliau sangat paham dengan aturan dan selalu berniat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Hal itu sudah menjadi ciri khas beliau,” bantahnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pihaknya akan menunggu apa reaksi dari Bawaslu PALI terkait laporan tersebut.

“Kita siap menghadapi tuntutan tersebut, karena kita tahu tuduhan itu sama sekali tidak benar dan dipaksakan,” jelasnya.

Sementara, kuasa hukum paslin DH-DS, Riasan Sahri mengatakan, terkait adanya pemberitaan yang mengatakan laporan DHDS tidak mendasar. silahkan saja. Namun laporan itu sudah diserahkan ke Bawaslu PALI.

Menurutnya, jika menyingung masalah Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 tahun 2020, bahwa pelapor harus memiliki KTP setempat dan mempunyai hak pilih, mungkin jika yang melapor secara pribadi.

“Saya melapor untuk menjalankan profesi saya sebagai kuasa hukum, karena yang melaporkan perbuatan dugaan TSM tersebut bukan Riasan, tapi paslon nomor urut 1 DH-DS sendiri. Saya punya kuasa dan itu sudah disampaikan ke KPUD PALI,” jelasnya. JOE

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here