Home Kriminal Korban Penganiayaan “Ngadu” ke Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan

Korban Penganiayaan “Ngadu” ke Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan

0
Korban Irsan, mantan Ketua BPD dengan wajah berlumuran darah, diduga usai dianiaya Oknum Kades Pangkalan Lampam, Kecamatan Pangkalan Lampam, OKI.

Oknum Kades Divonis 1 Bulan Penjara

KAYUAGUNG, PE – Sidang perkara penganiayaan dengan terdakwa oknum Kades Pangkalan Lampam, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terhadap korban Irsan, mantan Ketua BPD desa setempat, berbuntut panjang. Pasalnya, korban merasa tidak puas dan menganggap tuntutan jaksa dan putusan hakim tidak sesuai dan berat sebelah.

Korban Irsan didampingi penasihat hukumnya Krisnaldi SH mengatakan, dirinya tidak puas dan mempertanyakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imran SH yang hanya menuntut terdakwa dengan tuntutan 1 bulan 15 hari dengan NO. REG. PERK : PDM-189/K/L.6.12/Epp.2/07/2020 yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim dengan nomor putusan 501/Pid.B/2020/ PN Kag dengan hukuman 1(satu) bulan penjara.

Menurut Krisnaldi, pihaknya akan melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, ke Komisi Yudisial (KY) dan Jaksa Penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa Khoiril Anwar (Kades Pangkalan Lampam) dengan pidana selama 1 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama 1,5 bulan penjara.

“Jelas kami merasa tidak dapat keadilan, atas tuntutan ringan oleh JPU dan putusan pengadilan yang hanya 1 bulan penjara kepada terdakwa penganiayaan,” tegas Krisnaldi.

Kata Krisnaldi, dalam tuntutannya salah satunya terpenuhinya unsur luka berat yang ancamannya maksimal 5 tahun penjara. Harusnya terdakwa dituntut dengan Pasal 351 ayat 2, bukan Pasal 351 ayat 1 seperti yang terjadi dalam perkara tersebut.

Ditambahkannya, kalau alasannya sudah meminta maaf, sebagai manusia korban juga memaafkan, tapi hukum tidak bisa dimaafkan. Lagi pula kalaupun ada perdamaian antara kedua belah pihak, harusnya ada surat tertulis diatas materai.

“Inikan majelis hakim pada saat persidangan meminta oknum Kades untuk salaman dan meminta maaf kepada korban, ini dijadikan alasan untuk meringankan hukuman terdakwa. Inikan aneh, jelas kami tidak mendapat keadilan,” tandasnya.

Sebelumnya, terkait permasalahan ini puluhan massa yang mengatasnamakan diri Serikat Pemuda dan Masyarakat (SPM) Sumsel menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung dan DPRD OKI, Rabu (21/10/2020).

Massa menuntut penyelesaian kasus penganiayaan terhadap mantan Ketua BPD dan indikasi kasus dugaan korupsi oknum Kepala Desa (kades) di Kecamatan Pangkalan Lampam, OKI. Massa aksi yang dikawal aparat kepolisian, dengan membawa spanduk bertuliskan “stop program Jaksa Sahabat Desa dan status Kepala Desa Pangkalan Lampam sebagai tersangka harus ditahan”.

Koordinator aksi, Yovi Meitaha dalam orasinya meminta agar pihak kejaksaan meninjau kembali hukuman yang diberikan kepada Oknum kades yang telah melakukan penganiayaan terhadap mantan Ketua BPD.

Yovi meminta agar pelaku dituntut serendah-rendahnya 2/3 dari ancaman pasal 351 ayat 1 KUHPidana. “Masa, mantan Ketua BPD dianiaya oleh oknum Kades, justru kejaksaan menuntut hanya 1,5 bulan, dan hakim memutuskan hukuman satu bulan. Belum lagi oknum kades tidak pernah ditahan,” bebernya.

Dia menilai dengan adanya program Jaksa Sahabat Desa di Kabupaten OKI, disinyalir menjadi pemicu korupsi para Kades. Untuk itu, pihaknya meminta agar program Jaksa Sahabat Desa dihapuskan.

“Program Jaksa Sahabat Desa adalah program Kajari OKI. Program Sahabat Desa lebih baik dihapus, karena Kajari OKI hanya “bersahabat” dengan Kades,” tuturnya.

Usai melakukan aksi damai di Kejari OKI, massa bertolak ke Kantor DPRD OKI dan meminta DPRD OKI dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan oleh oknum kades.

Di samping itu, pihaknya meminta wakil rakyat dapat merekomendasikan menghentikan program Jaksa Sahabat Desa, karena dinilai melindungi para kades.

Menyikapi hal itu, Kasubbag Pembinaan Kejari OKI, Santoso mengaku pihaknya akan segera menyampaikan tuntutan massa ini ke Kajari OKI. “Saat ini Kajari OKI, Ari Bintang Prakoso sedang tidak berada di kantor. Nanti aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pimpinan,” tukasnya.

Sementara Kepala PN Kayuagung, Eddy Daulatta Sembiring SH mengatakan, pihaknya tidak bisa menghalangi niat seseorang, apabila memang nanti ditemukan pelanggaran kode etik, unprofesional majelis hakim ataupun menyalahi hukum acara, maka Komisi Yudisial dan Badan Pengawas akan melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

Namun sebenarnya, apabila ini hanya menyangkut kepada masalah pemidanaan yang dijatuhkan, hal ini terlihat jadi seperti abu-abu. “Kalau korban merasa tidak puas, memang Pengadilan bukan tempat untuk memuaskan. Dalam suatu perkara, maka pihak yang menang akan mengelu-elukan hakim, dan yang kalah akan menista, menghujat dan sebagainya,” terang Edi.

Sebenarnya, lanjut Edi, hal ini masih bisa dikoreksi apabila menyangkut putusan. Karena jaksa sudah mengetahui JPU menuntut 1,5 bulan, dan majelis hakim memutuskan 1 bulan penjara. “Karena majelis hakim itu melihat berbagai pertimbangan, karena hakimnya sudah saya mintai keterangan, dan menurutnya dalam persidangan antara korban dan terdakwa sudah bersalaman dan berpelukan. Artinya, ada sisi lain yang diharapkan silaturahmi antara keduanya bisa menjadi lebih baik, karena keduanya ini beriparan,” ungkapnya.

Edi juga berharap, sebaiknya pihak yang merasa tidak puas, bisa menempuh jalur hukum dengan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan seterusnya.
Terpisah, anggota DPRD OKI, Marzuki didampingi anggota DPRD OKI lainnya menyambut baik kedatangan massa aksi ini. “Kami minta lima perwakilan massa untuk duduk bersama guna mencari solusi atas permasalahan ini,” ucap politisi Partai Golkar OKI ini. IAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here