Home Sejarah Oil Diplomacy Ditengah Kontestasi Politik Palembang (Bagian Terakhir)

Oil Diplomacy Ditengah Kontestasi Politik Palembang (Bagian Terakhir)

0
Kilang Minyak di Soengei Gerong (Palembang) Sumber foto : Dutch Colonial Petroleum Me.
Dudy Oskandar


Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

DENGAN demikian BKI bertindak sebagai “ perantara” bagi A -EXIM dalam usahanya untuk melakukan tukar-menukar komoditi Sumatera dengan kebutuhan Republik di Sumatera, khususnya perleng kapan administrasi dan militer.

Sampai tingkat tertentu BKI dimaksudkan sebagai “payung” organisasi Indonesia di Singapura, namun karena terlalu banyaknya percabangan, jenis dan pengelompokan, baik etnis dan ideologis, maka praktiknya cendrung berjalan sendiri-sendiri.

Untuk menetralisir ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut, maka akhir Agustus, Gani mengirim utusannya, Mohamad Taher Karim Lubis, pengikut Gani di Palembang sebagai ‘ contactperson ‘ atas nama Republik di Sumatera, dengan pelbagai cabang organisasi Indonesia di Singapura yang bernaung dibawah BKI pimpinan Rashid Manggis.

Sebagai utusan resmi kehadiran Lubis di Singapura dapat diterima. Bersama-sama dengan BKI, Lubis selanjutnya juga banyak berperan dalam melakukan kontak -kontak politik dengan gerakan -gerakan politik setempat, dan hubungan dagang dengan beberapa ‘agen’ Cina Sumatera di Singapura .

Hasilnya antara lain adanya surat kepada Gubernur Hasan pada akhir Agustus 1946, ialah beberapa penjajakan terhadap kemungkinan pengiriman karet minimal 100 ton dari Sumatera .

Gubernur Hasan kemudian meneruskan pesan ini kepada Ir. Ibrahim, staf Bagian Kemakmuran Gubernur yang sebelumnya adalah bekerja pada bagian Kemakmuran Keresidenan Palembang.

Merasa mendapat peluang-peluang baru bagi perhubungan dagang antara Sumatera dan Singapura, dan diinspirasikan oleh pengalaman mereka di Palembang, Ir. Ibrahim dan Gani memerintahkan Lubis untuk memprakarsai berdirinya “Kantor Perhoeboengan Negara Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera” (KPS) di Singapura, semacam BKPS yang didirikan satu bulan sebelumnya .

Disamping itu guna membantu Lubis dalam merintis berdirinya KPS, Gani mengirimkan sejumlah biaya (dalam bentuk emas dan permata) via utusannya, Oesman bin Abdoel Rahman, orang yang kemudian menjadi Ketua “Kantor Perhoeboengan” itu sendiri.

Selain itu Gani bahkan juga menyusulkan orang-orangnya dari Palembang ke Singapura, antara lain Agoes Rahman, Direktur A -EXIM Palembang, dan dua orang perwira ‘intendans’ dari Divisi 11 Palembang, yang juga tokoh A -EXIM Palembang dan Jambi, masing-masing May. H. A . Taher dan May. Ahmad Bey.

Dalam waktu singkat, BKI dan KPS telah merupakan gabungan dua pranata politik dan ekonomi yang menjalin kerja sama dalam kegiatan kepialangan antara Sumatera dan Singapura. BKI terus menerus mengusahakan kontak-kontak politik keluar, dengan pelbagai organisasi orang Indonesia yang bernaung dibawahnya di Singapura dan Semenanjung Malaya .

Sedangkan tugas yang dipikulkan kepada KPS berpijak pada beberapa instruksi yang jelas, yang berasal dari Gani. Terutama dalam pembelian senjata dan perlengkapan militer TRI.

Gani menyarankan tiga jenis bahan pokok yang sangat dibutuhkan. Pertama, pembelian senjata , diutamakan senjata api yang tembak jauh (verdragende vuurwapen) beserta amunisinya, dan apabila pemesanan untuk satu set perlengkapannya melebihi harga diatas $ 10 .000.-, pengurus KPS di Singapura harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan kantor pusat di Palembang.

Seandainya dana tidak mencukupi, akan dikirim kan komoditi pertanian (ondernemingsproducten) yang diatur dari Sumatera sehingga transaksi pembelian senjata bisa dilakukan lewat sistem ‘barter’.

Kedua, pakaian seragam militer dan tekstil untuk keperluan TRI dan kantor harus diprioritaskan terlebih dahulu, sesudah itu baru bahan -bahan keperluan lain untuk konsumsi umum.

Ketiga, pemesanan berbagai alat transport, seperti ‘trucks’, kendaraan mobil, ban mobil dan suku cadangnya harus terjadi atas pesanan dari Palembang sendiri, dan dari sini baru bisa diatur untuk keperluan daerah lain.

Penekanan bahwa Palembang memperoleh prioritas utama dari jaringan perdagangan yang digalakkan oleh pihak resmi Republik di Sumatera, mendapatkan kritik -kritik dari daerah lain Sumatera. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa Palembang sudah lebih awal merintis ‘perdagangan gelapnya , dengan sendirinya lebih dulu menguasai saluran -saluran yang diperlukan .

Untuk merangsang perkembangan perdagangan di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan, sejak bulan Oktober, Gani membuat peraturan yang membebaskan pajak ekspor impor dari setiap komoditi yang dikelola oleh A -EXIM .

Peraturan ini segera mendapat reaksi yang positif dari kelompok pengusaha, tetapi pada saat yang sama menimbulkan akibat negatifnya .

Reaksi datang dari Lampung mengungkapkan , bahwa meskipun ‘kapal-kapal yang masuk pelabuhan semakin ramai, tetapi pemasukan pemerintah semakin menurun .

Masalahnya ialah karena segera peraturan itu diperlakukan, maka kebanyakan pedagang-pedagang perantara swasta lebih senang menggabungkan dirinya dengan kelompok bisnis militer (A -EXIM ), sehingga barang barang ekspor- impor mereka lolos dari bea cukai.

Yang menderita kerugian dengan sendirinya adalah pihak resmi pemerintah daerah setempat.

DPRD Lampung karenanya terpaksa memprotes keras terhadap peraturan itu, sementara kegiatan pedagang-pedagang swasta lewat pelabuhannya di Panjang semakin bertumbuh ramai.

Periode sejak pertengahan kedua 1946 memperlihatkan suatu tahap perkembangan dimana pengintegrasian antara kelompok bisnis swasta, baik Cina maupun pribumi dan kepengusahaan yang diprakarsai pihak resmi Republik menjadi sulit ditemukan batas-batasnya yang tegas.

Dan yang lebih membingungkan lagi, ialah karena Gani terus -menerus membentuk pranata -pranata baru serupa atau memperbaharui yang lama, baik di Sumatera (Palembang), maupun di Singapura. ***

Sumber:
1. Sejarah perkembangan pemerintahan di daerah Sumatera Selatan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, tahun 1996
2. https://tirto.id/ak-gani-aktivis-pergerakan-dan-menteri-yang-jadi-bintang-film
3. Ruben Nalenan dan Iskandar Gani, 2004. Dr. A.K. Gani, Pejuang Berwawasan Sipil dan Militer. Palembang: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
4. https://beritapagi.co.id/2018/08/18/proklamasi-di-palembang.
5. Kepialangan Politik dan Revolusi ; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta , April 2003
6. https://palpres.com/2020/02/rebutan-kekuasaan-di-ladang-minyak-sumatera-selatan-akhir-abad-xix-bagian-pertama

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here