Home Sejarah Operasi Bersama Menggempur Palembang (Bagian Kedelapan)

Operasi Bersama Menggempur Palembang (Bagian Kedelapan)

0
Pasukan PRRI kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi di tahun 1961 (Sumber foto: Berbagai Tanggapan dan Komentar Mass Media, Tentang Buku dan Pribadinya, Buku Kolonel Maludin Simbolon, Liu-Liku Perjuangannya Dalam Pembangunan Bangsa, Prof Dr Payung Bangun MA, Yayasan Bina Bangsa Indonesia)

 

Dudy Oskandar.

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

PADA tanggal 6 Januari 1958, sebelum pertemuan di Sungai Dareh, diadakan pertemuan di gubernuran yang terletak di Jalan Sukarno Pakan Baru (Riau). Tempat tersebut pada waktu itu kosong, karena Gubernur Ruslan Muljohardjo telah ”dicopot” oleh Dewan Banteng.

Yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Ventje Sumual, Isa Anshari dan Soemitro. Pembicaraan berlangsung sekitar penilaian atas situasi terakhir, tentang bagaimana meningkatkan perjuangan gerakan daerah, bahkan juga tentang bentuk negara yang sebaik-baiknya bagi Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau itu.

Gagasan tentang sebuah negara federal yang dianggap lebih cocok dengan keadaan geografis Indonesia, nampaknya mendapat tanggapan yang positif dari semua yang hadir. Tetapi masalah itu segera ditinggalkan, karena dianggap menjadi wewenang konstituante, meskipun diusulkan agar tiap-tiap saluran dikonstituante yang dapat memperjuangkan gagasan itu hendaknya dimanfaatkan. Pembicaraan yang lebih hangat ialah tentang peningkatan perjuangan gerakan-gerakan daerah.

Dilihat dari usaha penyelamatan demokrasi, maka semua yang hadir sepakat bahwa penunjukan warga negara Dr Ir Sukarno sebagai formatur oleh Presiden Sukarno yang melahirkan Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Ir. Djuanda, adalah suatu penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar Sementara.

Menurut Undang-undang Dasar, Presiden tidak mempunyai wewenang eksekutif. Tetapi kalau dia telah membentuk kabinet, maka jelas bahwa meskipun Perdana Menterinya Ir. Djuanda, pada hakekatnya Sukarno lah yang menguasai pemerintahan tanpa tanggung jawab.

Kalau tindakan itu dibiarkan, maka Sukarno -melihat sifatnya akan menumpukkan kekuasaan pada tangannya. Dan itu akan membuatnya menjadi diktator, yang tentu membahayakan kehidupan demokrasi.

Karena itu, untuk menyelamatkan demokrasi, pembubaran Kabinet Djuanda adalah sesuatu yang mutlak. Kalau Kabinet Djuanda mundur, Presiden Sukarno harus diyakinkan bahwa orang yang patut ditunjuk sebagai formatur sebuah pemerintahan yang kuat adalah Mohammad Hatta clan Sultan Hamengku Buwono IX. Gabungan keduanya sangat ideal, karena yang satu berasal dari Jawa, yang satu lagi dari Sumatera sebagai wakil dari pulau-pulau luar Jawa.

Sjafruddin berkata, bahwa kalau daerah-daerah yang bergolak itu memang kompak bersatu, niscaya Presiden Sukarno dapat diyakinkan, sebab daerah-daerah yang bergolak itu merupakan sumber devisa yang terbesar bagi Indonesia. Tanpa minyak dari Sumatera dan Kalimantan, Pemerintah Pusat di Jawa niscaya tidak dapat berbuat apa~apa, dan keadaan ekonomi yang sudah buruk akan merosot dengan cepat.

Pembicaraan yang lebih merupakan pertemuan dari hati ke hati itu memang tidak bermaksud untuk mengambil suatu keputusan. Hanya merupakan penjajakan masalah (Brain storming) sebelum rapat yang direncanakan akan diselenggarakan di Sungai Dareh.

Rapat di Sungai Dareh itu lebih merupakan rapat para panglima dan para kolonel, karena para politisi sipil tidak secara langsung diikutsertakan. Dalam hal ini Kolonel Dahlan Djambek bertindak sebagai Penghubung. Kecuali Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Kolonel Dahlan Djambek, tiga penguasa daerah yang hadir adalah Letnan Kolonel Barlian, Letkol Ahmad Husein dan Letnan Kolonel Ventje Sumual.

Akhirnya semua sepakat mendesak Perdana Manteri Djuanda untuk mengundurkan diri dan mendesak Presiden Sukarno menunjuk Bung Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai formatur sebuah zakev kabinet yang kuat. Juga disepakati alternatif membentuk Pemerintah Pusat yang lain, kalau seandainya desakan terhadap mundurnya Djuanda tidak berhasil. Presiden Sukarno pun dituntut agar kembali kepada kedudukannya semula sebagai Presiden Konstitusional sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara.

Sebelumnya pada Mei 1957 Pemerintah Djuanda telah berhasil membentuk Dewan Nasional yang diketuai Presiden Sukarno sendiri. Dewan ini beranggotakan golongan fungsional, buruh, tani, pengusaha dan golongan perwira militer.

Dewan Nasional selain berfungsi mendampingi dan memberi kewibawaan kabinet, juga sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.

Seperti termaktub dalam Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1957 tentang Dewan nasional, tugas Dewan ini adalah memberikan nasehat kepada pemerintah mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan kemasyarakatan, baik atas permintaan pemerintah maupun atas inisiatif sendiri, guna melancarkan jalannya roda pemerintahan dan menjaga stabilitas politik menuju pembangunan negara.

Sementara itu pergolakan daerah terus berlangsung dan semakin kuat. Keadaan ekonomi semakin kacau, akibat situasi politik yang tidak stabil. Untuk mengatasi situasi itu, Dewan Nasional mengusulkan agar mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai upaya menghindari perpecahan nasional dan menyelesaikan masalah pertentangan antara daerah.

Namun sayangnya Munas yang berlangung pada 10-14 September 1957 di Jakarta ini belum menciptakan kerukunan nasional, karena wakil-wakil daerah lebih menekankan pada masalah pemulihan kepemimpinan Dwitunggal Sukarno-Hatta. Namun upaya tersebut sia-sia karena perbedaan pandangan dan sikap antara kedua pemimpin itu sudah terlalu jauh.

Setelah gagal di Munas, upaya masih terus berjalan dengan digelarnya Musyawarah nasional Pembangunan (Munap). Namun Munap itu kembali berakhir dengan tiada arti. Golongan yang menuntut Hatta dikembalikan ke dalam pemerintahan tak dikabulkan. Hal itu justru malah menyulut pembangkangan daerah-daerah memuncak.

Namun Pada 30 November 30 November 1957, terjadi upaya pembunuhan Presiden Soekarno ketika ia hendak meninggalkan upacara wisuda putrinya di Perguruan Cikini. Tanpa melakukan penelitian yang menyeluruh, pimpinan Angkatan Darat menuduh para perwira daerah sebagai pelaku atau dalangnya. Terutama Kolonel Zulkifli Lubis, perwira intelijen yang disegani, yang menjadi bulan-bulanan.

Sekalipun tokoh-tokoh daerah bergolak yakin tidak bersalah, hukuman telah dijatuhkan dan mereka terpaksa menyingkir ke Sumatra untuk menghindari penangkapan. Para panglima pemberontak di Sumatera dan Sulawesi bertemu dengan para pemimpin politik seperti Natsir, Sjafruddin prawiranegara, dan tokoh lainnya pada Januari 1958. Mereka berencana membentuk pemerintahan alternatif Indonesia yang baru. Sjafruddin ditunjuk sebagai Perdana Menterinya.

Mereka lantas menuntut agar kabinet Djuanda dibubarkan dan membentuk kabinet kerja nasional yang akan bekerja sampai pemilu mendatang. Namun usul itu tak digubris.

Pusat pun mengibarkan bendera perang terhadap daerah-daerah bergolak. Para eksponen pergolakan itu berkumpul lagi di Sungai Dareh, Sumatra Barat, buat membicarakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permusuhan dari pusat itu. Tokoh politik seperti Mohammad Natsir dan Sumitro Djojohadikusumo ikut aktif dalam pertemuan itu. Bahkan Natsir menganjurkan agar dilakukan perlawanan untuk membela diri. Nada pertemuan itu sesuai dengan ungkapan civis pacem parabellum (untuk berdamai harus siap perang).

Para perwira lain dikirim ke Singapore untuk membeli senjata. Peran Sumitro Djojohadikusumo sangat penting dalam hal ini. Dewan Perjuangan kemudian berapat di Padang dan memutuskan untuk menuntut Presiden Sukarno membubarkan kabinert Djuanda dan membentuk kabinet Hatta – Hamengkubuwono. Jakarta dengan sendirinya menolak. Maka, pada 15 Februari 1958, di Padang dibentuk kabinet tandingan dengan nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Namun Bung Hatta sendiri orang yang mereka dukung ini tidak merestui pembentukan pemerintahan tersebut. Pada dasarnya, pertentangan dasar yang terjadi negara Republik Indonesia yang masih seumur jagung itu adalah tentang bentuk pemerintahan dan sistemnya. Golongan Hatta pada intinya menginginkan bentuk pemerintahan Parlementer, sementara Sukarno menginginkan Presidensiil dengan konsepsi demokrasi terpimpinnya.

Alhasil perdebatan pada tatanan ideologi itu terus berlangsung sampai berdampak pada tatanan taktis yakni munculnya pemberontakan-pemberontakan yang ada.

Dukungan terhadap PRRI semakin kuat, sejumlah tokoh bergabung dalam PRRI diantaranya Mayor Tengku Nurdin, Atase Militer di Sungapura , Kapten Yunus Boy Perwira di kantor Atase Militer di Negeri Belanda, Kolonel Y,F Worouw Atas Militer di Peking, Kol A.F. Kawilarang Atase Militer di Washington, Mr. Rasjid Duta Besar RI di Itali, Amelz dan Des Alwi Atase Penerangan menerima dan ikut serta dalam PRRI.
Mereka pada umumnya tidak dapat menerima tindak kekerasan senjata dalam menyelesaikan pcrgolakan daerah, karena hanya akan menimbulkan kerusakan.

Berita-berita daerah menunjukkan bahaya akan pecahnya perang saudara besar-besaran. §umatera Selatan telah memprotes Jakarta karena pesawat udara AURI telah membom jembatan Muara Lubuk di Jambi. Perang pun tidak dapat dihindari. Harus diakui, peran Amerika Serikat dalam kemelut ini juga penting. Melalui kerja sama Dinas Intelijen Amerika (CIA) dan Departemen Luar Negri (Dulles bersaudara), disusunlah sebuah rencana besar untuk membantu pergolakan daerah itu.

Namun keinginan Amerika agar di Padang dibentuk “Negara Sumatra” ternyata tidak dituruti. Para eksponen yang turut mendirikan Republik Indonesia tampaknya tidak sampai hati menghancurkan apa yang mereka bangun itu. PRRI ternyata adalah pemerintah nasional yang mencakup seluruh Indonesia juga (dengan sistem federal).

Dari rencana besar CIA-Departemen Luar Negri Amerika Serikat itu, tinggal peran Howard P. Jones yang ikut serta merancang rencana bantuan Amerika tersebut. Ia kemudian dikirim ke Jakarta sebagai Duta Besar untuk memantau keadaan – berbeda dengan laporan-laporan CIA yang cenderung membesar-besarkan bahaya Komunis. Jones melaporkan bahwa di kalangan pemimpin Angkatan Darat terdapat kekuatan nyata yang anti kominis. Setelah Menteri Luar Negri John Foster Dulles sakit kanker, pada 1961, Amerika Serikat mengubah strateginya untuk mendukung kekuatan anti komunis di kalangan tentara dan melepaskan dukungannya terhadap pergolakan daerah.

Sampai presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang akan memberlakukan kembali UUD 1945, otomatis, Kabinet Djuanda yang berdiri di atas konstitusi UUD Sementara 1950 otomatis bubar. Demokrasi parlementer yang berlaku sejak 1950 itu telah berganti dengan sistem demokrasi terpimpinnya ala Sukarno. Tujuan Sukarno memang telah tercapai saat berakhirnya Zaken Kabinet, namun persatuan nasional Indonesia masih panjang ceritanya. Alias belum terwujud pada saat itu. Sejak 17 Agustus 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan amnesty bagi semua tokoh yang terlibat peristiwa PRRI termasuk Letkol Barlian. ***

Sumber :

1.https://historia.id/militer/articles/operasi-bersama-gempur-sumatera
2. http://www.donisetyawan.com
3. https://www.kodam-ii-sriwijaya.mil.id/
4. https://palpres.com/2020/02/perseteruan-palembang-dan-pemerintah-pusat-tahun-1950
5. https://historia.id/politik/articles/kesaksian-hasjim-ning-tentang-penyelesaian-prri-
6. Ibnu Sutowo- Saatnya Saya Bercerita , Ramadhan KH , Desember 2008 , National Press Club, Jakarta)
7. Mendahului Semangat Zaman, Letnan Kolonel Barlian (Panglima TT II Sriwijaya 1956-1958, Penerbit Cikal Media, Jakarta Timur , 2004
8. https://tirto.id/kodam-sriwijaya-dari-pergolakan-prri-sampai-peristiwa-talangsari-eT13
9. https://voi.id/memori/4612/setengah-mati-sukarno-mewujudkan-persatuan-pada-masa-kabinet-djuanda
10. Majalah Tempo, 20 Juli 2008 – DR.RZ Leirissa – Sejarawan
11. http://antonny-noeh.blogspot.com/2011/10/masa-pergerakan-daerah.html

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here