Home Sejarah Operasi Bersama Menggempur Palembang (Bagian Pertama)

Operasi Bersama Menggempur Palembang (Bagian Pertama)

0
Dudy Oskandar.

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

SEBUAH operasi militer gabungan pertama di Indonesia digelar guna menundukkan para panglima daerah di Sumatera yang tengah bergolak. Palembang salah satu daerah yang disasar dalam operasi ini.

Pemerintah Indonesia tengah dipusingkan dengan gerakan oposisi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI melibatkan beberapa panglima daerah di Sumatera yang menentang kebijakan Pemerintah Pusat, termasuk Palembang.

Mereka antara lain Kolonel Maludin Simbolon, Panglima di Sumatera Utara, Letkol Ahmad Husein, Panglima di Sumatera Barat, dan Letkol Barlian di Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang.

Untuk menindaknya, TNI menggelar sejumlah operasi militer yaitu :
1. Operasi Tegas untuk wilayah Riau dipimpin oleh Letnan Kaharudin Nasution.
2. Operasi 17 Agustus operasi gabungan AD, AL, dan AU dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani.
3. Operasi Saptamarga untuk wilayah Sumatra Utara dipimpin oleh Brigadir Jenderal Djatikusumo.
4. Operasi Sadar untuk wilayah Sumatra Selatan dipimpin oleh Letkol Dr. Ibnu Sutowo.

Jauh sebelum terjadinya pemberontakan PRRI , pada 15-17 Januari 1957 diadakan Kongres Adat yang diselenggarakan di Palembang.

Kongres Adat tersebut menghasilkan apa yang dinamakan Piagam Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan.

Isi Piagam Perjuangan Rakyat Sumatera Selatan yaitu:
1. Pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah dengan adil dan merata.
2. Pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah dengan perincian yang jelas mengenai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menghindari sentralisasi dalam pembagian kekuasaan.
3. Pemberian otonomi tersebut juga dimasukan mengenai perimbangan keuangan. Melalui pemberian 30% untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah.
4. Menuntut Pemerintah Pusat agar lembaga legislatif 22 terdiri dari dua badan, yaitu parlemen dan Perwakilan senat yang berisikan wakil dari daerah-daerah yang bersangkutan.

Perseteruan antara Palembang dan Pemerintah Pusat bukan terjadi di Palembang saja, namun sejumlah daerah di luar Palembang.

Hal ini disebabkan oleh dua hal pokok.
Pertama, ketimpangan pembangunan antara Jawa dengan daerah luar Jawa.
Kedua, representasi politik daerah yang tidak diakomodir dengan baik oleh Pemerintah Pusat, sehingga seringkali kebijakan Pusat tidak sejalan dengan keinginan masyarakat di daerah.

Selain itu masalah penjualan karet yang selama ini langsung dilakukan Sumsel ternyata harus izin dan harus melalui pemerintah pusat juga memperparah konflik ini.

“Karena penghasilan penjualan karet itu selama ini langsung dikelola Pemerintah Daerah, tapi kalau diambil alih pusat maka penjualan itu kembali ke pusat, nanti baru sebagian dibagikan ke Sumsel, tapi terbentuknya Dewan Garuda ini lebih dominan karena faktor pusat kurang memperhatikan Sumsel waktu itu. Tapi jangan lupa tahun 1957 atau 1956 itu ada kongres ulama se Indonesia di Palembang itu dalam kongres itu salah satu tuntutannya itu pemerintah harus memperhatikan pembangunan Sumatera. Kemudian punya usulan agar PKI jangan dilibatkan dalam kabinet, ternyata itu dilewatkan dan PKI masuk kabinet, jadi ada kekecewaan terhadap politik juga ada,” kata Sejarawan Sumsel, Syafruddin Yusuf.

Tindaklanjut dari Kongres Rakyat tersebut maka terbentuklah Dewan Garuda dipimpin Letkol Barlian, yang berisi orang-orang sipil dan militer. Letkol Barlian sendiri menjabat Panglima T&T II / Sriwijaya (1956-1958).

Tujuan dibentuknya Dewan Garuda ialah membawa kepentingan masyarakat Sumatera Selatan dalam menuntut Pemerintah Pusat. Meski dipengaruhi oleh terbentuknya Dewan Gajah di Sumatera Utara dan Dewan Banteng di Sumatera Tengah, namun Dewan Garuda di Palembang tidak serta merta melakukan pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintah resmi seperti apa yang dilakukan oleh Dewan Gajah dan Dewan Banteng yang berujung pertikaian senjata.

Apa yang terjadi di Palembang justru sebaliknya, secara berangsur menjauh dari pusaran pertikaian yang didalangi oleh pemberontakan PRRI.

“Sebetulnya Palembang itu ada arahnya ke pemberontakan itu karena ada pembentukan Sriwijaya Traning Center itu, itu semacam wajib militer untuk pemuda-pemuda waktu itu. Nah, itu diarahkan ke situ, tapi dalam perkembangan Dewan Gajah, Dewan Benteng dan lain-lain memproklamasikan PRRI, Palembang tidak mau mengikuti,” kata Sejarawan Sumsel Syafruddin Yusuf.

Gerakan Sriwijaya Traning Center ini ternyata tercium oleh Markas Besar Angkatan Darat (MBAD), atas laporan dari Lettu Sainan Sagiman yang kelanjutanya adalah pada April 1957 Asisten I MBAD Letkol. Achmad Sukendro mengeluarkan perintah kepada Komandan Resimen V Mayor Djuhartono untuk menangkap perwira TT. II/Sriwijaya termasuk Panglimanya Letkol Burlian. ***

Sumber :

1. https://historia.id/militer/articles/operasi-bersama-gempur-sumatera
2. http://www.donisetyawan.com
3. https://www.kodam-ii-sriwijaya.mil.id/
4. https://palpres.com/2020/02/perseteruan-palembang-dan-pemerintah-pusat-tahun-1950

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here