Home Sumsel Muara Rupit Pemortalan dan Penyetopan Alber PT BPP oleh Masyarakat Akhirnya Berakhir

Pemortalan dan Penyetopan Alber PT BPP oleh Masyarakat Akhirnya Berakhir

0
Pertemuan Masayarakat di lokasi Lahan yang diduga digusur oleh PT BPP

MURATARA,PE- Upaya penyelesaian dugaan penggusuran lahan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) oleh PT BPP yang berlokasi diperbatasan Kabupaten Muratara, tepatnya di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko Musi Banyuasin (Muba), akhirnya menemukan titik terang.

Dimana sebelumnya selama satu minggu, puluhan masyarakat Nibung dan Rawas Ilir yang tidak terima atas pengusuran lahan mereka, melakukan pemortalan dan penyetopan aktivitas alat berat (alber) milik perusahaan, hingga akhirnya ada kesepakatan pembukaan kembali dengan dihadiri Kepala Desa Suko Suban dan perwakilan Polsek Batanghari Leko Muba.

Hal itu seperti diceritakan langsung Yetra SH, Kuasa Hukum masyarakat kepada Palembang Ekspres, Jumat (30/10/20). Dia mengatakan, memang benar sejak 21 Oktober kemarin dia bersama puluhan masyarakat melakukan aksi pemortalan dan penyetopan aktivitas alat berat milik perusahaan dilokasi pengusuran lahan tersebut, sebelum ada keputusan atau penyelesaian.

Pada 28 Oktober kemarin, pihaknya bersama masyarakat kembali melakukan mediasi dilokasi dengan dihadiri pihak perusahaan, Pemerintah Desa Sako Suban dan perwakilan Polsek Batanghari Leko. Dalam pertemuan itu disepakati dilakukan pembukaan portal dengan catatan, aktivitas perusahaan bisa dilakukan dengan cara harus berkoordinasi dengan tim yang nantinya akan dibentuk oleh Pemerintah Desa Sako Suban.

“Dalam pertemuan itu ada beberapa poin kesepakatan hingga portal itu dapat dibuka. Dimana kedepannya aktivitas pembukaan lahan oleh pihak PT. BPP harus berkoordinasi dengan tim yang nantinya akan dilakukan pembentukan. Dari pertemuan itu juga masyarakat yang lahannya tergusur maupun belum tergusur tetapi masuk diwilayah izin pembukaan lahan PT BPP menyampaikan dua opsi usulan agar ada kesepakatan, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun dua poin usulan tersebut, yakni lahan yang tidak memiliki tanam tumbuh harus diganti rugi sebesar Rp 15 juta dan untuk yang memiliki tanam tubuh diganti sebesar Rp 35 juta, atau opsi lain dengan sistem kemitraan persentase 60-40 antara pihak perusahaan dan masyarakat.

“Karena dari usulan masyarakat tersebut pihak perusahaan masih harus berkoordinasi kembali dengan managemennya, kami selaku masyarakat dalam waktu dekat berharap cepat ada keputusan. Mengingat, pihak perusahaan telah melakukan penanaman. Karena bila terus berlarut, dikhawatirkan emosi masyarakat tidak dapat terkontrol lagi,” pintanya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here