Home Sumsel Pali Tensi Kedua Tim Hukum Paslon Pilkada PALI Memanas

Tensi Kedua Tim Hukum Paslon Pilkada PALI Memanas

0
Peluncuran Pilkada PALI 2020 dibuka oleh anggota Komisioner KPU RI Ilham Saputra dan ditandai dengan penekanan sirine, beberapa waktu lalu.

PALI, PE –  Dengan adanya laporan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) oleh pasangan calon (paslon) nomor 01 Devi Harianto SH MH – H Darmadi Suhaimi SH (DH-DS) terhadap paslon nomor urut 02 Ir H Heri Amalindo MM – Drs H Soemarjono (HERO), membuat tensi tim hukum kedua kubu memanas.

Terbukti, kedua tim hukum masing-masing paslon saling adu argumen menyikapi pelaporan ke Bawaslu PALI tersebut. Penasihat hukum paslon nomor urut 02, Firdaus Hasbullah SH mengatakan, tim kuasa hukum DH-DS mesti mempelajari secara teliti Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 tahun 2020, khususnya Pasal 4.

“Dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa yang boleh melaporkan adalah warga negara Indonesia, yang memiliki hak pilih setempat, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan,” kata Firdaus kepada wartawan, Jumat (16/10).

Pada pasal yang sama ayat (4) disebutkan, dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain.

“Informasi yang kami terima, yang melaporkan itu saudara Riasan SH mewakili paslon 01. Kita tahu semua, saudara Riasan terdaftar sebagai warga Muara Enim. Bahkan dalam wawancara dengan salah satu media, saudara Riasan menyebut mewakili paslon 01,” tambahnya.

Menurutnya, memperhatikan pasal 4 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 sudah jelas, bahwa laporan dimaksud tidak boleh berwakil.

“Kami berharap tim hukum DH-DS mempelajari lebih teliti Perbawaslu dimaksud. Bukan kami mengkritisi, tetapi kami mengajak agar bersama-sama mengikuti peraturan Bawaslu supaya tidak rancu,” ujarnya.

Firdaua menyebutkan, dengan bersama-sama memahami peraturan dengan teliti akan menghasilkan pemilu damai yang berkualitas.

“Menegakkan peraturan tentu dengan lebih dahulu memahami peraturan yang ada,” tambahnya.

Menanggapi itu, kuasa hukum paslon nomor 01 DH-DS, Riasan Syahri SH MH mengatakan, yang dilaporkan ke Bawaslu PALI ialah pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan Paslon 02.

“Jadi tentang pelaporan kami yang tidak berdasar itu darimana. Yang katanya pelaporan harus warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki KTP setempat, peserta, dan pemantau pemilu yang sudah terdaftar sesuai dengan Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, kita hargai. Itu tangapan tim hukum paslon 02,” ucapnya.

Namun, dijelaskannya, untuk laporan pelangaran TSM, sesuai yang dilaporkan pihaknya berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020, tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terjadi secara TSM.

“Inilah kadang-kadang melihat aturan untuk kepentingan mereka sendiri dan kita hargai itu. Di sini perlu dicatat, saya memberi ilmu dan berbagi ilmu kepada tim hukum paslon 02 untuk membaca Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 ini,” tegasnya. JOE

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here