Home Adhyaksa Sriwijaya Tiga OPD MoU dengan Kajari OKUT

Tiga OPD MoU dengan Kajari OKUT

0
Penandatanganan MoU antara Tiga OPD jajaran Pemkab OKUT dengan Kejari OKUT.

MARTAPURA , PE – Untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum dan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, Kejaksaan Negeri (Kejari) OKU Timur melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Inspektorat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Lingkungan Hidup OKU Timur.

Kasi Datun Kejari OKU Timur, M Arifin SH mengatakan perjanjian kerjasama ini dalam rangka bantuan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pihak pertama terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, untuk dilaksanakan oleh pihak kedua dalam hal ini Kejari.

“Adapun tujuan dari pada perjanjian kerjasama ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum pihak pertama, terhadap permasalahan hukum yang dihadapi dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” ujarnya.

Sementara, Kajari OKU Timur Dr Akmal Kodrat SH MHum menjelaskan, dengan adanya perjanjian ini menjadi apresiasi bagi pihaknya karena mendapatkan kepercayaan dan mandat dari Pemda OKU Timur untuk mendampingi dalam hal bantuan hukum.

“Harapan kita melalui perjanjian ini kedepan ada feed back yang menjadi momen kerjasama, yang tujuan akhirnya memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan tidak melawan hukum khususnya aspek keperdataan,” ucap Kajari.

Dijelaskan Kajari, Inspentorat sebagai APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) memiliki tugas penyelamatan kerugian negara sehingga memang perlu dilakukan kerjasama dengan Kejari. “Seperti rekomendasi pemberhentian ASN yang tersandung hukum sehingga berpotensi terjadi gugatan. Lalu soal keuangan dan pengadaan barang dan jasa berupa audit hingga penegakan hukum yang sangat perlu untuk kita dampingi,” jelasnya.

Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup, seperti kasus pembakaran hutan atau penguasaan tanah negara dalam bentuk hutan dan ruang terbuka publik yang butuh pendampingan. “Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu didampingi seperti untuk tenaga kerja apakah hak-hak nya terpenuhi atau tidak. Kepatuhan pihak perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja,” pungkasnya.

Sedangkan Inspektur OKU Timur Hasbullah SH MM mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan pendampingan dari Kejari OKU Timur untuk memperlancar kegiatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. “Disamping itu membantu kita jika terjadi kendala, sehingga dapat diantisipasi dengan baik sesuai peraturan perundangan-undangan,” ujar Hasbullah. MAM

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here