Home Adhyaksa Sriwijaya Mantan Bupati ME Diduga Terima Gratifikasi Rp 500 Juta

Mantan Bupati ME Diduga Terima Gratifikasi Rp 500 Juta

0
Kasipenkum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH

PALEMBANG, PE – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Sumsel) telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi alih fungsi lahan fiktif pada tahun 2014, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 5,8 Milyar. Salah satu tersangka yakni mantan Bupati Muara Enim, MSS.

Dari nilai kerugian negara tersebut, MSS yang akrab disapa CK diduga turut menerima aliran dana gratifikasi mencapai kurang lebih Rp 500 juta.

“Menurut laporan yang diterima dari tim penyidik, ditetapkannya Muzakir sebagai tersangka patut diduga menerima sejumlah uang yang nilainya lebih dari Rp 500 juta,” ujar Kasipenkum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH, Jumat (13/11).

MSS tidak sendiri, Tindak Pidana Korupsi itu juga ikut menyeret tiga tersangka lainnya yaitu Yaitu AB SH.MH (Dosen) selaku konsultan Hukum tahanan Rutan, Mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (BUMN), AJ H, serta mantan Kabag Akutansi dan Keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan, YS.

Khaidirman juga menjelaskan, kronologis kasus hingga menetapkan empat orang tersebut menjadi tersangka ini bermula dari adanya kontrak kerjasama antara PT Perkebunan Mitra Ogan yang merupakan perusahaan BUMN dengan kantor konsultan hukum milik AB SH MH.

Dalam kontrak kerja tersebut, PT Perkebunan Mitra Ogan bekerja sama dengan kantor konsultan hukum milik AB untuk mengurus administrasi atau rekomendasi pembebasan lahan untuk dialihfungsikan menjadi hutan tetap atau perkebunan.

“Sebenarnya tindakan melanggar undang-undang ini sudah terlihat Dari sini sudah terlihat dari kedua perbuatan tersangka ini yaitu AB selaku konsultan Hukum serta AJ SH selaku Mantan Dirut PT Perkebunan Mitra Ogan (BUMN),” jelasnya.

Adapun menurut Khaidirman, yang dimaksud dengan tindakan melawan undang-undang yakni PT Perkebunan Mitra Ogan adalah perusahaan BUMN notabene milik pemerintah semestinya apabila ada proyek, tidak boleh dilakukan penunjukan langsung melainkan dengan preses lelang proyek.

“Menurut undang-undang juga mengatur nilai alih fungsi lahan itu diatas Rp 500 juta harus melalui proses lelang, ini kan perusahaan BUMN tidak boleh main penunjukan, ini malah menunjuk langsung kantor hukum salah satu tersangka yakni AB untuk mengurus rekomendasi dari kepala daerah setempat terkait alih fungsi lahan itu,’’ jelas Khaidirman.

Setelah mendapat rekomendasi, lanjut Khaidirman, saat itu kepala daerah dalam hal ini MSS yang menjabat Bupati Muara Enim, PT Perkebunan Mitra Ogan kemudian mentransfer uang sebesar Rp.5,8 Milyar kepada kantor hukum milik AB. Namun disaat yang bersamaan, uang tersebut kemudian ditarik kembali lalu ditukar dengan mata uang US Dollar.

“Setelah ditukar dalam bentuk Dollar Amerika lalu uang tersebut dikirim kepada kepala daerah yang bersangkutan. Bila dirupiahkan, MSS saat itu diduga telah menerima uang kurang lebih Rp 600 jutaan dan itu termasuk suap atau gratifikasi,” terangnya.

Peran tersangka lainnya yakni YS yang merupakan mantan Kabag Akutansi dan keuangan PT. Perkebunan Mitra Ogan yang mengelola aliran dana gratifikasi diduga ikut terlibat dalam mengelola aliran dana suap.

Sebagai informasi saat ini mantan Bupati Muara Enim, MSS masih berstatus tahanan kota. Hal ini dikarenakan Muzakir menunjukan hasil reaktif berdasarkan pemeriksaan rapid test.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor jo UU No.20 tahun 2001. Tentang perubahan UU NO.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor dan pasal 11 dan 12B UU NO.20 TAHUN 2020 tentang Pemberantasan tipikor. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here