Home Sejarah Memburu Mayor Nawawi (Bagian Keempat)

Memburu Mayor Nawawi (Bagian Keempat)

0
Brigjen TNI (Purn) Johannes Marcus Pattiasina (no dua dari kanan) sedang berbincang dengan pimpinan operasi sadar Letkol Ibnu Sutowo, Ibnu Sutowo dan rekannya yang lain. Sumber poto: https://www.tribun-maluku.com/2019/01/brigjen-tni-purn-johannes-marcus-pattiasina-operasi-sadar-pilihan-berbeda-rekan-perjuangan
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

“Sudah Punya Senjata, Tembak lah Aku,”

DALAM masa Operasi Sadar ini, Mayor Johannes Marcus Pattiasina dipercaya sebagai asisten Penguasa Militer Palembang. Pattiasina mengetahui rekan-rekannya yang mendukung PRRI. Suatu hari, Pattiasina memanggil salah satu perwira yang juga koleganya di kediamannya, Jalan Gajah Mada No 7. Rupanya, perwira ini datang dengan senjata lengkap dan dikawal.

Johannes Marcus Pattiasina seperti kebiasaannya hanya duduk memakai sarung. “Wah, senjata dan pakaian kalian baru-baru dan bagus. Dapat dari mana? Sudah punya senjata, tembak lah aku,” Pattiasina menyambut tamunya. Mendapat sambutan seperti itu, tamu merasa malu sendiri. Dia meletakkan senjata di atas meja. Dalam pertemuan itu, Pattiasina meyakinkan tamunya tersebut agar tetap mematuhi pusat.
Sebelum menggelar Operasi Sadar di bawah Pimpinan Letkol Ibnu Sutowo, Ibnu Sutowo datang dari Jakarta ke Sumatera Selatan, Ibnu Sutowo melakukan kontak dengan Mayor Johannes Marcus Pattiasina yang juga sempat menjabat sebagai Komandan Militer Kota Besar (KMKB) Palembang dan merangkap sebagai Komandan Sriwijaya Training Center (STC) Palembang.

Menurut Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos, M.Si yang merupakan pengajar di Universitas Darussalam Ambon Kampus Induk Tulehu dalam tulisannya berjudul “Brigjen TNI (Purn) Johannes Marcus Pattiasina – Operasi Sadar, Pilihan Berbeda Rekan Perjuangan” yang dimuat https://www.tribun-maluku.com/2019/01/brigjen-tni-purn-johannes-marcus-pattiasina-operasi-sadar-pilihan-berbeda-rekan-perjuangan, menjelaskan , ketika itu, sejumlah perwira di TT II Sriwijaya masih tetap mengikuti komando dari petinggi militer di Jakarta. Pattiasina merupakan salah satu, yang sangat tegas tetap menjadi bagian tentara pusat.

Tapi, Pattiasina mengetahui sejumlah perwira yang sebenarnya bergerak mendukung PRRI. Untuk itu, sebelum pasukan dari pusat mendarat di Palembang, Pattiasina merupakan salah satu perwira yang aktif melakukan koordinasi dengan Ibnu Sutowo.

Sebenarnya, ada dilema sendiri bagi Johannes Marcus Pattiasina, karena militer yang berada di kubu PRRI juga merupakan rekan dalam masa perjuangan revolusi fisik. Namun, situasi sangat cepat berubah, karena kawan seperjuangan itu berada di sisi yang berbeda dan saling berhadapan.

Ketika Operasi Sadar digelar, Pattiasina sedang tidak memegang pasukan, karena pada 1957, rekannya di Palembang sudah melihat gejala kalau Pattiasina taat pada perintah petinggi militer di Jakarta. Situasi di Palembang, terutama di militer, praktis tidak mengetahui mana kawan dan lawan. Yang jelas, semua mengetahui Pattiasina mendukung Tentara Pusat.

Selain dukungan pasukan dari pusat yang mendarat di Talang Betutu, sesungguhnya secara militer, Tentara Pusat kalah dalam hal pasukan dan persenjataan. Kondisi ini menyebabkan, Pattiasina memanfaatkan tenaga militer relawan yang diambil dari sekitar Pelabuhan Boom Baru. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pattiasina memperoleh pasukan relawan, yang meski belum terlatih baik sebagai miiliter, tapi langsung dipersenjatai.

Perwira yang mendukung PRRI secara terang-terangan memberikan tekanan kepada pendukung tentara pusat, termasuk Pattiasina. Hanya saja, mereka semua mengetahui Pattiasina tidak mudah digertak, karena teruji dalam perang kemerdekaan dan gerilya.

Lalu melalui Surat Keputusan No. KPTS-19/6/1958 tanggal 30 Juni 1958, Komandan Komando Operasi l7 Agustus mengatur kedudukan cq status anggota militer, veteran, sukarela/sipil dan pelajar yang telah menggabungkan diri cq melaporkan diri kepada APRI.

Mereka yang ditampung serta bagaimana cara penyaluran serta penyelesaian terhadap tahanan/tawanan dalam rangka gerakan operasi/pembersihan, yang dinamakan PRRI/Permesta guna lebih menegaskan serta melancarkan jalannya penyelesaian tahanan/tawanan keadaan perang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penguasa Perang Pusat No. KPTS/PEPERPU/0ll40/1958, tanggal 16 Desember 1959.

Kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan anggota-anggota yang kembali ke pangkuan RI mendapat perhatian penuh serta menimbulkan keyakinan – dari orang-orang yang ikut terlibat di dalam pemberontakan.

Melihat perkembangan yang menggembirakan dengan bertambah membaiknya situasi keamanan dalam negeri, membuktikan bahwa policy bidang keamanan yang tengah dilaksanakan pemerintah memenuhi seperti yang diterapkan.

Seperti telah diuraikan di atas sekalipun pemerintah bersikap tegas terhadap setiap yang merongrong kewibawaan pemerintah serta terhadap yang akan menghancurkan keutuhan bangsa, namun masih saja pemerintah tidak melupakan kebijaksanaan dalam menghadapi masalah-masalah seperti itu.

Setelah cara-cara penyelesaian yang selalu mempertimbangkan nilai-ni lai kemanusiaan dengan tidak menghilangkan begitu saja darma bakti yang pernah disumbangkan oleh mereka yang terseret secara sadar maupun tidak ke dalam suatu pemberontakan, maka dalam tahap lanjutannya pemerintah telah memperlihatkan kemurahan hatinya kepada bangsanya yang berada dalam pengayomannya.

Itulah sebabnya setelah Presiden memperhatikan adanya keinsyafan penuh dari bekas para pengikut gerakan Permesta untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan disertai pertimbangan untuk kepentingan negara , maka dikeluarkan Surat Keputusan No. 322 tahun 196l tanggal 22 Juni 1961.

Surat Keputusan itu menyangkut pemberian Amnesti dan Abolisi kepada para pengikut gerakan Permesta di bawah pimpinan Kawilarang, Laurens Saerang dan Somba yang memenuhi panggilan Pemerintah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kebijaksanaan yang sama diberikan pula kepada pengikut gerakan-gerak an DI/TII di daerah Aceh, Gerakan-gerakan PRRI di daerah Sumatera Utara daerah Tapanuli, daerah Sumatera Tengah dan daerah Sumatera Selatan yang ketentuan-ketentuannya dicantumkan dalam Surat Keputusan Presiden Re publik Indonesia No. 375 tahun 1961, tanggal 1 Juli 1961.

Namun dalam penyelesaian keamanan pemerintah disamping menyelesaikan secara bijaksana itu tetap tidak bergeser dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan terhadap mereka yang tidak memenuhi panggilan :
l. Tetap bersikap non kompromis.
2. Menghancurkan seluruh potensi fisik pemberontak.
3. Membuka pintu bagi pemberontak yang insyaf kembali.
4. Normalisasi dan rehabilitasi daerah yang telah dapat diamankan.
5. Kebijaksanaan Pemerintah di atas dimaksudkan untuk mencapai keaman an fisik dan keamanan mental daripada masyarakat di wilayah Indonesia.

Ketentuan-ketentuan berikutnya mengenai amnesti dan abolisi hanya…diberikan kepada mereka yang selambat-lambatnya telah menyerah tanpa syarat pada tanggal 5 Oktober 1961 dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 1961 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.449 tahun 1961.

Sementara itu pada akhir bulan Juni 196l yaitu tanggal 23, tokoh PRRI Ahmad Husein cs telah memenuhi seruan Pemerintah, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Pelaporan berlangsung di Solok dan pengucapan sumpah setianya dilangsungkan di hadapan Panglima Kodam III/l7 Agustus, Kolonel Suryosumpeno tanggal 26 Juni 196l.

Melihat gelombang demi gelombang penyerahan dari pihak pemberontak yang karena keinsyafan/panggilan menyerahkan diri tanpa syarat di daerah Peperda Sumatera Barat, maka oleh Penguasa Perang Daerah dikeluarkan Surat Keputusan No. KPTS/PEPERDA/86/6/1961 tanggal 26 Juni 196l, tentang cara-cara dan penyelesaian orang-orang yang atas keinsyafan/panggilan menyerahkan diri tanpa syarat.

Guna menjaga kemungkinan dapat timbulnya hal-hal yang tidak diingin kan lagi maka untuk sementara waktu diadakan pelarangan memasukkan orang – orang bekas pemberontak/gerombolan untuk bekerja pada lembaga-lembaga negara atau yang dibentuk oleh negara/Dinas pemerintah. Ketentuan ini dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun l961.

Pada tanggal 17 Agustus 196l, terdengarlah pengumuman yang melegakan hati seluruh bangsa Indonesia. Pengumuman itu berasal dari Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dan ditandatangani oleh Presidennya Syafruddin Prawiranegara.

Adapun isi pengumuman itu intinya menyatakan bahwa mulai saat itu RPI memutuskan dan menghentikan segala permusuhan dan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia.

Pengumuman Keputusan ini secara resmi telah dikirimkan pula kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keamanan Nasional Kasad, Jenderal TNI. AH. Nasution, di Jakarta.

Sebulan kemudian yaitu tanggal 8 September 1961, Simbolon beserta pasukannya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Melalui suatu pidato yang diucapkannya. Simbolon menyatakan akan kesungguhan hatinya dalam memenuhi seruan pemerintah itu.

Untuk menghindarkan kesimpangsiuran. serta serta untuk menyeragamkan tindak lanjut dalam menyelesaikan masalah pemberontak dan gerombolan – yang menyerah, Menteri Keamanan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan No. MI/A/0022l/196l tanggal 30 Agustus 196l tentang pembentukan Panitia Pusat Penyelesaian masalah Pemberontak dan gerombolan yang menyerah.

Kemudian melalui instruksi Menteri Keamanan Nasional No. III/B/0048/196l tanggal 8 september 1961, dijelaskan mengenai pelaksanaan kebijaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah.

Bagi anggota PRRI/Permesta yang termasuk dalam tokoh-tokoh utama yang telah menyerah agar memahami dan dapat mengerti policy pemerintah dan arah serta tingkat perjuangan bangsa Indonesia.

Kepada mereka diberikan indoktrinasi terlebih dahulu sebelum mereka ditempatkan di tempat-tempat kediaman yang telah ditentukan atau yang diinginkannnya. ***

Sumber:

1. Sejarah TNI-AD 1945-1973 3 ” Peranan TNI-AD Dalam Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat , Bandung , 1979
2. Wikipedia
3. https://historia.id/histeria/articles/bung-karno-yang-legowo
4. https://tirto.id/kodam-sriwijaya-dari-pergolakan-prri-sampai-peristiwa-talangsari
5. https://www.tribun-maluku.com/2019/01/brigjen-tni-purn-johannes-marcus-pattiasina-operasi-sadar-pilihan-berbeda-rekan-perjuangan

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here