Home Headline News Rembuk Adat Hasilkan Sembilan Poin Kesepakatan

Rembuk Adat Hasilkan Sembilan Poin Kesepakatan

0
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Syahrizal menerima cendera mata dari Ketua Pembina Adat Sumsel Albar Sentosa Subari pada acara Rembuk Adat, yang digelar di Hotel Swarna Dwipa pada 11 Nopember silam.

# Hidupkan Lagi Aksara Ulu

 

PALEMBANG, PE – Kegiatan Rembuk Adat, yang digelar di Hotel Swarna Dwipa pada 11 Nopember silam menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya menghidupkan kembali aksara ulu.

Ketua Pembina Adat Sumsel Albar Sentosa Subari mengatakan, ada sembilan poin kesepakatan yang tercapai dalam Rembuk Adat, yang diikuti pengurus Pembina Adat Sumsel dan perwakilan kabupaten dan kota se Sumatera Selatan.

Sembilan poin kesepakatan itu: Pertama, menyeragamkan nama/sebutan lembaga-lembaga adat di kabupaten/kota dengan merujuk Perda No.12 tahun 1988.

“Yaitu tingkat provinsi disebut, pembina adat, tingkat kabupaten/kota disebut pemangku adat, dan tingkat kecamatan (eks marga) disebut rapat adat,” ujarnya dihubungi, Rabu (25/11).

Kedua, program kerja tingkat provinsi dan kabupaten kota bertema sama, yaitu ‘Pemberdayaan Masyarakat Adat’. Untuk lebih lanjut akan dijabarkan di dalam proram kerja masing-masing kabupaten kota. Terdiri atas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Materi itu akan disampaikan Pembina Adat Sumatera Selatan dalam bentuk PDF,” ucapnya.

Lalu ketiga, membuat keseragaman simbol atau ikon berbentuk tanjak yang dipasang pada setiap kantor, baik negeri maupun swasta, gapura perbatasan, dan lain-lain yang aplikasinya sesuai kabupaten kota masing-masing.

Keempat, menghidupkan kembali huruf Ka Ga Nga atau huruf ulu yang ditulis sebagai nama kantor, baik negeri maupun swasta, nama jalan, dan sebagainya yang mendampingi aksara latin.

Kelima, memasukkan nilai-nilai kearifan lokal di tiap-tiap kabupaten kota untuk diusulkan menjadi muatan lokal di tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang tindak lanjutnya akan dibicarakan dengan pihak terkait.

Keenam, menetapkan jenis pakaian yang dipakai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun pelajar, dan lain-lain. Yaitu dalam bentuk baju Koko untuk laki-laki dan baju kurung bagi perempuan pada setiap Jumat.

“Ketujuh, mengambil mufakat di dalam suatu musyawarah antar pemangku adat di kabupaten/kota, untuk menentukan bentuk busana dan kelengkapannya sebagai wujud khas Sumatera Selatan,” ucapnya.

Kedelapan, segera melakukan penelitian, identifikasi, dan inventarisir dalam rangka menentukan ‘Pasirah Adat’. Dan kesembilan, Rembuk Adat Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan dapat digelar di kabupaten/kota.

“Untuk merealisasikan hasil Rembuk Adat seperti yang disebutkan di atas, maka Pembina Adat Sumatera Selatan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata segera membuat Peraturan  Gubernur sebagai dasar rencana di atas, yang merupakan turunan dari Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah. CIT/RIL

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here