Home Palembang WCC Soroti Pentingnya Payung Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

WCC Soroti Pentingnya Payung Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

0
Direktur WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi

PALEMBANG.PE- Pada peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2020 yang jatuh pada 25 November 2020, kembali Women Crisis Centre (WCC) Palembang menyoroti pentingnya payung hukum bagi penanganan kasus kekerasan seksual di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang.

Hal itu dirasakan sangat penting, adanya payung hukum dapat melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Menurut Direktur WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi, dari 96 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani WCC Palembang pada Januari-Oktober 2020, sebanyak 45.1% nya atau sebanyak 47 kasus adalah kasus kekerasan seksual.

“Mereka yang mengalami kekerasan seksual, juga mengalami satu atau lebih kekerasan lainnya, terutama psikis, fisik, atau ekonomi. Kekerasan seksual yang bermuara dari adanya ketimpangan relasi gender, terus bertahan kuat karena berlakunya penilaian moralitas yang cenderung mempersalahkan dan menstigma korban,’’ tegas Yeni, dalam siaran persnya, Rabu (25/11).

Selain itu, menurut Yeni, WCC Palembang menerima pengaduan yang cukup tinggi terkait Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau Cyber Crime pada masa Pandemi ini (Januari-Oktober 2020) yaitu 27 kasus, dibandingkan dengan tahun 2020 (Januari-Desember) sebanyak 8 kasus. KBGO yang terjadi juga sebagian besar berkaitan dengan kekerasan seksual.

“Hingga saat ini hak-hak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terlindungi, terutama hak atas keadilan dan pemulihan. Terbatasnya tindakan kejahatan seksual yang dikenali oleh KUHP dan sistem pembuktian yang tidak peka pada kondisi korban, menyebabkan sebagian besar pelaku kejahatan seksual bebas dari jeratan hukum,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut Yeni, belum adanya regulasi yang secara khusus menjamin dilaksanakannya pemulihan bagi korban kekerasan seksual menyebabkan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual hanya berfokus pada penghukuman pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan korban. Padahal, dampak dari tindakan kekerasan seksual tidak saja terhadap fisik, psikis dan organ/fungsi seksual korban, tapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan korban dan keluarganya.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) hingga saat ini ditunda pembahasannya, sehingga tidak ada payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Padahal tingginya data yang dihimpun Organisasi Pengada Layanan di Indonesia (salah satunya WCC Palembang) dan banyaknya pemberitaan terkait kekerasan seksual yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, bisa disimpulkan bahwa situasi dan kondisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi Darurat Kekerasan Seksual,’’ paparnya.

RUU P-KS sendiri, dikatakan Yeni, merupakan upaya negara (pemerintah) untuk segera melindungi dan memulihkan korban kekerasan seksual. Apabila RUU P-KS tidak kunjung dibahas dan disahkan maka membuktikan bahwa negara (pemerintah) tidak peduli pada penderitaan yang dialami oleh warga negaranya. Negara (pemerintah) telah melanggar hak konstitusi perempuan dan anak sebagai warga negara yang dijamin dalam Undang-undang.

“Negara (pemerintah) tidak menjalankan kewajibannya untuk menjamin HAM korban sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan sebagai kewajiban negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Untuk itu, Women’s Crisis Centre (WCC) Palembang mendesak agar DPR RI memastikan bahwa RUU P-KS menjadi RUU Prolegnas Prioritas 2021 tanpa penundaan lagi, Pemerintah melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendukung pembahasan RUU P-KS di DPR RI, dan masyarakat sipil mengawal pembahasan RUU-PKS pada prolegnas 2021,’’ ungkapnya.

Terakhir Yeni mengajak semua pihak untuk bergerak bersama untuk hentikan kekerasan terhadap perempuan. “Hentikan kekerasan seksual, pulihkan korban, dukung penghukuman yang bermartabat!” tukas Yeni. RIL

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here