Home Palembang Dana Stimulus Kemenparekraf Hanya Terserap Rp 8,7 M untuk Hotel dan Restoran

Dana Stimulus Kemenparekraf Hanya Terserap Rp 8,7 M untuk Hotel dan Restoran

0
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatera Selatan, Herlan Asfiudin

PALEMBANG, PE – Covid 19 sangat berdampak bagi semua kalangan, tidak terkecuali oleh restoran dan perhotelan. Untuk meringankan beban para pelaku hotel dan restoran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengalokasikan dana untuk di Palembang mencapai Rp 30 Milyar.

Namun dari Rp 30 Milyar tersebut baru terserap Rp 8,7 Milyar kurang lebih, padahal dana tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku perhotelan maupun restoran yang terkena dampak Covid-19.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatera Selatan, Herlan Asfiudin meminta kepada pemerintah dalam memberikan syarat penerima bantuan untuk dipermudah, sehingga para pelaku hotel dan restoran mendapatkan bantuan yang telah dialokasikan ke masing-masing daerah. “Syarat yang diberlakukan terlalu berat, sehingga hotel dan restoran keberatan,” kata Herlan.

Menurut Herlan, di Palembang hanya beberapa hotel dan restoran yang mendapatkan bantuan, sedangkan Pemkot Palembang mendapatkan bantuan tersebut cukup besar yang mencapai 30 persen dari Rp 30 Milyar yang dialokasikan oleh Kemenparekraf.

“Pemkot dapat Rp 9 Milyar, sedangkan hotel dan restoran hanya Rp 8,7 Milyar, artinya tidak terserap secara menyeluruh. Tapi untuk ke Pemkot Rp 9 Milyar sudah terserap,” ujar Herlan.

Oleh karena itu, diharapkan dalam persyaratan yang dibuat untuk tidak terlalu berat sehingga pelaku hotel dan restoran mendapatkan bantuan tersebut. “Karena pada saat pandemi seperti saat ini bantuan tersebut sangat diharapkan. Namun syaratnya besar maka banyak yang tidak dapat, harusnya syarat tidak terlalu berat,”kata Herlan.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dia akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata tersebut terkait dana hibah tersebut.

Sedangkan Anggota Komisi II DPRD Palembang Abdullah Taufik menyampaikan, bahwa Dinas Pariwisata Palembang harus terbuka dan transparan terkait stimulus dari Kemenparekraf karena dana tersebut dari pusat. “Harus terbuka, karena dana tersebut sangat besar dan sangat dibutuhkan oleh industri perhotelan dan restoran,” terang Taufik.

Dikatakan Taufik, pihaknya sudah melakukan pengecekan secara langsung seperti Hotel Aryaduta yang mendapatkan Rp 600 juta, sedangkan Novotel Rp 1 miliar. “Karena yang mendapatkan bantuan ini, misalnya bayar pajak tepat waktu dan lain-lain,”katanya.

Namun dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat dinas Pariwisata, untuk mempertanyakan perkembangan dana stimulus tersebut.

Sementara itu, salah satu pemilik hotel mengatakan bahwa ada sekitar 27 hotel dengan gelontoran dana Rp 5,7 Miliar, sedang 44 resto dengan Rp 2,9 Milyar. Artinya, kata dia, baru Rp 8,7 Milyar yang digelontorkan. “Kenapa hanya hotel dan restoran ini saja yang dapat, sedangkan yang lain tidak,” katanya.

Menurut dia, baik hotel maupun restoran sangat berharap bantuan tersebut diberikan karena sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan lainnya. “Kenapa dana yang tidak terserap dikembalikan kepada pemerintah pusat, mestinya diberikan atau dialokasikan kembali agar yang belum dapat, ada peluang untuk dapat,” tuturnya.

Oleh karena itu pihaknya sangat berharap bantuan tersebut dialokasikan kembali, sehingga memberikan peluang bagi restoran dan hotel untuk mendapatkan bantuan tersebut. “Kurang lebih memang hanya Rp 9 Milyar yang terserap, dan kami minta Dinas Pariwisata untuk transparan mana yang dapat dan mana yang tidak,” tandasnya. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here