Home Opini Istilah Marga Dikenal Sejak Kesultanan Palembang

Istilah Marga Dikenal Sejak Kesultanan Palembang

0
Penulis : H Albar Sentosa Subari SH SU, Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan.

Pada mulanya sewaktu kesatuan masyarakat adat di daerah uluan Sumatera Bagian Selatan masih terikat karena tali geneologis (keturunan sedarah), mereka menyebut tokoh adat yang memimpin mereka dengan bahasa daerah masing masing ( kai-pati, mamak, jurai tuwe, dan sebagainya). Mereka belum mengnal istilah dan asing bagi mereka yaitu antara lain istilah MARGA, PASIRAH, UUSC dan lain lain sebutan dari perangkat di atas,).

Tentu ini menimbulkan penasaran buat pembaca karena mereka hanya terbatas mengagumi Keberadaan istilah istilah tersebut namun kurang informasi yang didapat.
Salah satu sumber yang penulis rujuk sebagai referensi artikel ini ada tiga literatur yang menurut saya dapat mewakilinya yaitu
1. H. M. Arlan Ismail, SH bukunya Marga di Bumi Sriwijaya , 2004.
2. Prof. H. Amrah Muslimin, SH., Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga/Kampung Menjadi Pemerintahan Des/Kelurahan Dalam Propinsi Sumatera Selatan, pemda, 1986.
3. Orof. Dr. H. Abdullah Siddik, SH., Hukum Adat Rejang, PN. Balai Pustaka, 1977.

Prof. H. Amrah Muslimin, SH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya diminta Gubernur Sumatra Selatan untuk menulis buku seperti judul di atas guna menjadikan referensi saat sebelum dan sesudah Surat Keputusan Penghapusan Marga ditandatangani.
Surat Keputusan Gubernur nomor 402/KPTS/IV/1984 tgl. 24 Juli 1984 yang menugaskan beliau untuk membuat sejarah MARGA. Dan beliau sebagai akademisi dan mantan pamong di pemerintahan merasa mendapat kehormatan (baca kata pembukaan dari penulis, hal. ix) mengatakan : Kata ” MARGA”, ini pertama kali didapati dalam piagam piagam Sultan Palembang sejak 1760.

Amstenar Belanda/Inggeris dari Barat seperti Mars dan Raffles, Knoerle tidak pernah menyebutkan istilah ini dalam karangan karangan mereka, dan menyebut sebagai kesatuan masyarakat yang didapat dengan istilah Petulai, Sumbai, Kebuaian atau suku jadi masih melihat sebagai kesatuan genoelogis. Yang mencetus kesatuan kesatuan masyarakat adat yang bersifat teritorial ini adalah Sultan Sultan dari Kerajaan Palembang sebagai kebijaksanaan pemerintahan ( baca halaman buku tersebut hal 9).

Sebagai contoh Sultan Tjindeh Balang (1632-1682) membagj daerah Bulang Tengah du Pedamaran dalam marga marga teritorial Kasmaran Punjung, Sanga Desa, Semangus, Mandi Aur dan Bulang Tengah.

Lebih jelas lagi kalimat dari Prof Dr. H. Abdullah Siddik, SH (Guru Besar Hukum Adat di Fakultas Hukum University of Malaya du Kuala Lumpur dan mantan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan merangkap Ketua Mahkamah Tentara RI) mengatakan : Marga marga yang terdapat dewasa ini sebenarnya bukanlah asli Rejang (bagian Sumbagsel – penulis) : ia adalah bawaan Asisten Residen Belanda di keresidenan Palembang, J. Walland yang dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1861 (lihat Adatrechtbundel”XXVII h. 484-6).

Di keresidenan Palembang pada waktu itu memang telah terdapat marga marga teritorial peninggalan Sultan Palembang yang DITERUSKAN oleh pemerintah jajahan Belanda. ( baca buku dimaksudkan hal. 25).

Di dalam sejarah Palembang kita dapati Bahwa Sultan Cinde Balang (1662-1760) bepergian ke pedalaman di Sumbagsel (lihat W. L. De Sturler, dlm A S, h. 26) dan Sultan Mahamad Bahauddin dalam piagamnya kepada depati Marga Tanjung (1719)membagi empat dusun dengan mengangkat kepala marga Pangeran Sastra dan Pangeran Adi Ningrat.

Waktu kesultanan Palembang dihapuskan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1821., pemerintah jajahan Belanda meneruskan marga marga yang ada dan dimana perlu membentuk pula marga marga baru. (AS. h. 26).

Untuk menetapkan pemerintahannya kolonial membuat aturan aturan guna kepastian Marga dan Kepala Marga. Tahun 1919 keluarlah ” Inlandsche Gemeente Ordonansi” untuk Keresidenan Palembang (stbld 1919 no. 814 jo. Stbld 1922 no. 436).

Terakhir dengan berlaku UU No. 5 tahun 1979 telah mencabut IGO dan IGOB tersebut sehingga secara yuridis tidak berlaku lagi. ( baca Arlan Ismail, h. 33).
Simpul :
1. Kesatuan masyarakat adat yang asli mengenal istilah mereka masing masing: kai-pati, sumbai, tuwa tuwa adat dll (geneologis)
2. Istilah MARGA adalah buatan Sultan Palembang dan diteruskan oleh Kolonial(Belanda / Inggeris). Berubah dari geneologis ke teritorial.
3. UU no. 5 tahun 1979 mencabut marga buatan kolonial yang merupakan lanjutan buatan Sultan Palembang.
4. Hal di atas sesuai makna yang dikandung dalam Pasal penjelasan UUD 45 (naskah asli) bahwa yang dimaksudkan adalah dusun dan marga berdasar genealogis, bukan teritorial.
5. Dengan argumentasi diatas ( memenuhi unsur metodologi ilmiah) maka kebijakan langkah yang akan dilakukan oleh Pembina Adat Sumsel sesuai hasil Rembuk adat dan Rekomendasi adalah kembali kepada adat istiadat asli (kesatuan masyarakat adat geneologis).

Mendata kesatuan masyarakat adat berdasarkan etnis/suku/sumbai dsb.
Mudah mudahan tulisan ini menjadi pencerahan buat kita bersama yang ingin mencari kebenaran hakiki. *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here