Home Sumsel Prabumulih Prabumulih Tercepat Pertama Se Provinsi Sumsel Laporkan LHKPN 100 Persen di KPK...

Prabumulih Tercepat Pertama Se Provinsi Sumsel Laporkan LHKPN 100 Persen di KPK RI

0
Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan KPK RI secara Virtual, Selasa (16/02/2021), untuk Wilayah Sumatera Selatan.

PRABUMULIH.PE – Meskipun baru awal tahun, prestasi luar biasa di peroleh Pemerintah Kota Prabumulih dibawah kepemimpinan Walikota Ir H Ridho Yahya MM dan Wakil Wali Kota Andriansyah Fikri SH. Ini setelah Pemerintah Kota Prabumulih melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Prabumulih, berhasil melaporkan 100 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK RI.

Sehingga Kota Prabumulih menjadi pemerintah daerah tercepat Pertama di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang selesai melaporkan LHKPN ke KPK RI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam acara Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan secara Virtual, Selasa (16/02/2021) Wilayah Sumatera Selatan.

Selain itu, bukan hanya LHKPN tercepat pertama di Sumsel, Pemerintah Kota Prabumulih menjadi daerah tercepat ke dua di Indonesia menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Selatan di Palembang. Penyerahan LKPD ini dilakukan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih Elman ST MM, diterima Kepala Sub Auditorat BPK Sumatera Selatan II Teguh Prasetyo SE MAB Ak.

Menurut Wali Kota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM, seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

“Alhamdulillah, tuntas PNS semua menyerahkan LHKPN, 100 persen selesai. Artinya, PNS bisa memenuhi kewajiban tersebut. Belajar dari pengalaman tahun kemarin, target kita awal Februari paling lambat, dan tenyata kita bisa sehingga LHKPN kita tepat waktu. LHKPN bisa tuntas pelaporannya, untuk memenuhi tindak lanjut KPK,” terangnya.

Menurut Ridho, apalagi penyampaian LHKPN ini merupakan kewajiban setiap tahun bagi PNS untuk mendukung langkah pencegahan korupsi dicanangkan KPK.
“Karena, rutinitas setiap tahun yah harus dipatuhi dan diserahkan tepat waktu,” katanya.

Masih kata Ridho, untuk laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih dilakukan dengan cepat dan baik. Menurutnya, cepat dalam arti dikerjakan sesuai dengan prosuder dan aturan yang ada. “Ini bukan soal nomor satu atau dua, tapi bagaimana melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilaporkan dengan cepat dan benar,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sub Auditoriat BPK Sumatera Selatan II Teguh Prayitno mengatakan, batas waktu penyerahan LKPD kabupaten dan Kota, Maret 2020. Namun jika ada daerah yang cepat menyerahkan kepada BPK hal itu lebih baik, sehingga pihaknya dapat melakukan pemeriksaan.

“Ya benar Kota Prabumulih merupakan kota tercepat kedua di Indonesia tahun ini, yang menyerahkan LKPD ke BPK. Kami berharap LKPD ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ditemukan permasalahan antara yang dilaporkan dengan di lapangan,” pungkasnya. RAY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here