Home Palembang “Sejarah Pulau Kemaro Harus Diluruskan”

“Sejarah Pulau Kemaro Harus Diluruskan”

0
Suasana diskusi “Pulau Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, Rabu (24/2), di Istana Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Palembang.

PALEMBANG.PE- Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menjadikan Pulau Kemaro sebagai destinasi wisata berkonsep Sriwijaya, dikritisi sejumlah pihak disini. Soalnya hal tersebut dinilai melenceng dari nilai sejarah dan harus diluruskan, karena Pulau Kemaro sebetulnya adalah benteng pertahanan Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II.

Demikian benang merah dalam diskusi “Pulau Kemaro, antara Sejarah versus Legenda”, yang digelar di Istana Adat Kesultanan Palembang, di Jalan Sultan Muhammad Mansyur No 776, 32 Ilir Palembang, Rabu (24/2).

Hadir dalam diskusi itu Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn didampingi sejumlah Pangeran dari Kesultanan Palembang Darussalam, Budayawan Kota Palembang, Vebri Al Lintani, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) , Mgs Syaiful Padli, Arkeolog dari Balai Arkeologi Sumsel Retno Purwati, Ketua Masyarakat Sejarawan (MSI) Provinsi Sumsel Farida R Warga Dalem.

Turut hadir Bang Japar Komda Sumsel yang dipimpin Iskandar Sabani SE,SH , aktivis, Andreas OP, Beni Mulyadi, sejarawan Sumsel Kemas Ari Panji, Idham Rianom selaku Ketua Forum Palembang Bangkit, Ketua Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumsel, Dr Ir Diah Kusuma Pertiwi MT, dan akademisi dar8i sejumlah perguruan tinggi di Kota Palembang.

Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama, RM Fauwaz Diraja SH Mkn dalam diskusi itu mengatakan, diskusi tersebut digelar dalam rangka ingin meluruskan sejarah Pulau Kemaro. Karena dari sisi sejarah, menurut dia, sudah jelas kalau Pulau Kemaro dahulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam dalam menghadapi invasi kolonial Belanda.

“Namun adanya wacana ingin menjadikan Pulau Kemaro sebagai taman hiburan Sriwijaya, kami nilai agak melenceng dari sejarah. Karena kalau kita memaksakan kesriwijayaan itu masuk dalam konsep di Pulau Kemaro, nilai-nilainya tidak ada. Kalaupun dipaksakan, nilai partisipasi masyarakat akan berkurang dan mungkin akan terbengkalai seperti banyak sekali kebijakan-kebijakan publik yang tidak tepat sasaran atau tidak sampai pada hasil outputnya,” katanya.

Karena itulah, tegas SMB IV, pengembangan wisata di Pulau Kemaro harus disesuaikan dengan nilai-nilai kesejarahan, dimana dulunya adalah benteng pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam.

“Apakah sebaiknya Pemerintah membuat benteng pertahanan disana, membuat reflikanya, dan membuat cerita yang benar mengenai sejarah, itu pasti menjadi nilai jual yang baik bagi industri pariwisata. Karena dengan adanya nilai kesejarahan dan ada reflika, orang-orang bisa membayangkan kebesaran di masa lalu,” katanya.

Senada ditegaskan Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli. Dia melihat forum ini ingin meluruskan sejarah, dimana para ahli sejarah berkumpul untuk memberikan gambaran Pulau Kemaro.

“Hasil dari diskusi ini adalah dilakukan audiensi dengan Gubernur Sumsel dan Wali Kota Palembang, saya kira ini jalan yang sangat betul. Harus ada proses pengkajian ulang rencana menjadikan Pulau Kemaro sebagai tempat wisata berkonsep Sriwijaya, padahal sejarah dari Pulau Kemaro itu sendiri adalah milik dari Kesultanan Palembang Darussalam, ini yang harus diluruskan,” katanya.

Syaiful Padli secara pribadi dan sebagai anggota DPRD Sumsel, berjanji akan mengawal agar sejarah Pulau Kemaro bisa diluruskan kembali kedepannya. DUD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here