Home Parlemen & Politik Tegaskan Partai Demokrat “Milik” AHY Sudah Diakui HAKI

Tegaskan Partai Demokrat “Milik” AHY Sudah Diakui HAKI

0
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya

PALEMBANG, PE – Partai Demokrat mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’, yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Untuk itu, Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari Kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita,” ujar Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, disela sela kegiatan DPP Partai Demokrat Ahad (21/3).

Teuku Riefky menjelaskan, “kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya, telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari.

Ia juga menyampaikan, agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal.

“Laporan tersebut akan kami teruskan ke aparat penegak hukum, untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,” tegas dia.

Sekjen Partai Demokrat juga menegaskan, di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

“Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi diberbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan, untuk membantu masyarakat,” ujar Teuku Riefky.

Hal senada disampaikan Wahyu Sanjaya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat kabupaten Muara Enim. Wahyu yang juga Anggota DPR-RI Dapil Sumsel 2, menegaskan kembali pernyataan Sekjen DPP Partai Demokrat.

“Mari kita selamatkan Demokrasi, jangan biarkan ‘begal politik’ membunuh demokrasi,” katanya. DYN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here