Home Adhyaksa Sriwijaya Kembali Serahkan SKK, Kejari Siap Pulihkan Keuangan Daerah

Kembali Serahkan SKK, Kejari Siap Pulihkan Keuangan Daerah

0
Kepala BPPRD H Riki Junaidi AP MSi menyerahkan SKK yang sudah dilakukan penandatanganan, kepada Kajari Marcos MM Simare-mare SH MH

SEKAYU, PE- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan melakukan pemulihan Keuangan Negara atau daerah.

Dimana, demi memaksimalkan pemulihan tersebut BPPRD Muba kembali menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Muba dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan Kepala BPPRD Muba H Riki Junaidi AP MSi kepada Kajari Muba, Marcos MM Simare-mare, Senin (12/4).

Kepala BPPRD H Riki Junaidi AP MSi mengatakan, penyerahan SKK ini sendiri merupakan tindaklanjut dari Memorandum Of Understanding (MoU) Pemkab Muba dengan Kejari beberapa waktu lalu.

“Dengan ditandatanganinya SKK ini, pihak Kejari melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) akan membantu kami terutama dalam penagihan utang pajak daerah yang dalam khususnya pajak Restoran,” ungkap Riki

Riki menerangkan, bahwa tunggakan pajak restoran di tahun 2020 mencapai Rp 4.979.972.874. Dengan kembali diserahkannya Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan ini kiranya dapat menjadi peringatan bagi wajib pajak (WP) agar tidak melalaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak daerah, bilamana tidak membayar pajak bisa ke ranah pidana.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk di antaranya dengan Kejari Muba. Melalui
MoU Nomor: 24/PKS/BPPRD/VIII/2020, B-893/L.6.16/G/08/2020, “terangnya

Sementara itu, Kajari Muba Marcos MM Simare-mare SH MH didampingi Kasi Datun Lidya Desrika SH, mengatakan tujuan kesepakatan MoU itu adalah untuk menangani bersama penyelesaian permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPPRD, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dia juga menambahkan dalam hal bantuan hukum nonlitigasi, bantuan yang diberikan Kejari salah satunya dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak, yang menjadi salah satu item penerimaan pajak daerah.

“Jadi pemberian bantuan atau pendampingan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya. Pastinya dalam penagihan bisa kita dampingi, bisa mediasi. Intinya Kejari membantu BPPRD sekaligus memulihkan tunggakan pajak daerah,” pungkasnya. MUH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here