Home Sejarah Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang...

Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang (Bagian Ketiga)

0
Gedung Societeit di Palembang, Tahun 1935 tempat para Sinyo dan Noni Belanda serta para pembesar Belanda tempo doeloe berdansa dan bermalam mingguan. Kini gedung ini sekarang menjadi Balai Prajurit. Skandal gedung inilah, yang membuat P. E. E. J. Le Cocq d'Armandville harus terlempar dari jabatannya. (Sumber foto: http://tua-tradisionil.blogspot.com)
Dudy Oskandar.

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

PERTENGKARAN antara Wali Kota Palembang yang bule dengan Anggota Dewan yang sawo matang cepat dilerai.

Setidaknya akibat peristiwa diatas, pihak Standard Oil Company akhirnya secara vrijwillig (sukarela) membatalkan niatnya untuk membuka pompa bensin dihalaman Masjid Agung dan pindah ketempat lain.

Sebuah kasus lain yang benar-benar membuat Wali Kota Palembang harus kehilangan jabatan sebagai Wali Kota, yaitu kasus Gedung Societeit (balai pertemuan dan dulunya dikenal sebagai kamar bola).

Sociteit pada zaman itu adalah suatu klub dimana para elite Eropa berkumpul selain untuk bersantai, baik main biliar, minum —minum, berdansa, main kartu ataupun menonton film/atraksi lainnya sambil bergosip dan mencari info bisnis.

Gedung Societeit yang akan dibangun itu berada dibelakang kantor Menara Air yang juga menjadi kantor Wali Kota. Gedung Societeit tersebut adalah Balai Prajurit sekarang ini.

Antara pihak Haminte dengan pengelola Societeit diadakan kerjasama untuk mendirikan gedung Societeit. Anggaran untuk gedung tersebut adalah sebesar f. 85.000. Pihak pengelola bersedia untuk menginvestasinya dengan menyetor f. 50.000 kepada Haminte ditambah bunga 6 Y dengan jangka waktu 30 tahun untuk sisa f. 35.000. Setelah 30 tahun gedung tersebut menjadi milik Haminte.

Kontraktor pelaksana adalah Hoilandsch Beton Maatschappij. Didalam pelaksanaan kerja ternyata terdapat kebocoran yang sangat besar, yaitu adanya biaya tambahan mencapai f. 86.882,50. Tambahan biaya ini akibat adanya tambahan bangunan Schouwburg (gedung teater).

Akan tetapi tetap saja pengeluaran itu terlalu besar, apalagi anggaran Haminte seolah-olah tertumpah hanya membangun gedung Societeit yang kegunaannya bukan untuk penduduk non Eropa.

Menurut Amiabel, Anggota Dewan, gedung Societeit itu baru dapat dimanfaatkan jika ditambah anggarannya f. 200.000, lagi.

Pembangunan gedung Societeit ini memicu para Anggota Dewan mempertanyakan segala pengeluaran dari Wali Kota yang penuh kebocoran dan tidak transparan.

Oleh karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Wali Kota, maka Anggota Dewan Amiabel dan Manuel mengajukan mosi tidak percaya atas kebijaksanaan yang dibuat oleh Wali Kota dalam urusan keuangan.

Mosi ini disampaikan kepada Pemerintah Kolonial di Pusat (Batavia) yaitu Gubernur Jenderal, disamping meminta diberhentikannya, pekerjaan pembangunan Societeit dengan Schouwburg, sampai satu Komisi yang dibentuk untuk itu dapat meneliti masalah pengeluaran anggaran itu, dan menetapkan apakah pembangunan dapat diteruskan atau dihentikan sama sekali.

Atas mosi Anggota Dewan ini, Le Cocg sangat terperangah dan menyesalkannya. Akibat mosi ini, maka Dewan mogok melaksanakan rapat dengan Wali Kota.

Dengan berpendapat jika mereka masih melayani Wali Kota, sama saja mereka menyetujui kebijaksanaan yang telah dibuat oleh Wali Kota.

Untuk itu dewan mengharapkan Pemerintah Pusat dapat segera menyelesaikan perselisihan dengan Wali Kota tersebut.

Konsekuensinya jika kebijaksanaan Wali Kota diterima Pemerintah Pusat, berarti Dewan harus bubar. Sebaliknya jika tuntutan Dewan dipenuhi, berarti Wali Kota harus berhenti.

Akhirnya Pusat. mencutikan Le Cocg untuk ke Eropa sesegera mungkin. Dengan cuti dan meninggalkan Palembang, maka perselisihan antara Dewan dengan Wali Kota Le Cocg berakhir.

Kepergian Le Cocg meninggalkan Palembang nampaknya sangat diharapkan sebagian besar masyarakatnya.

Surat Kabar Pertja Selatan tanggal 21 April 1927 menurunkan beritanya sebagai berikut: “Pak Le Cocg, Burgermeester Palembang, kita mendapatkan kabar bahwa dalam hal ini tahun juga akan verlof ke Eropa. Lebih baik Jangan kembali ke Indonesia, Indonesia tak perlu lagi pada Pak Le Cocg”

Le Cocg d’ Armandville, Wali Kota Palembang (1920 1928) dengan reputasi kurang terhormat, telah “terusir” dari Palembang.

Peristiwa ini akibat wantrouwen motie (mosi tidak percaya) dari para anggota Dewan Haminte. Terjadinya peristiwa ini akibat tidak transparannya Wali Kota Le Cocg dalam masalah pembangunan dan keuangan di Haminte (Kotapraja) Palembang.

Palembang mengalami kekosongan pimpinan, yaitu tidak adanya Wali Kota sebagai Voorzitter Gemeente Raad (Ketua Dewan Kota). Kekosongan ini bukan saja pada kedudukan Wali Kotanya, bahkan juga Sekretaris Haminte.

Ini suatu keadaan yang memprihatinkan, disaat umur Haminte ini kala itu telah mencapai 25 tahun, sejak Palembang menjadi kota otonom.

Palembang dinilai oleh Decentralisatie Kantoor di Batavia sebagai nier blijmoediger en trotscher “tidak menggembirakan dan tidak membanggakan”. Bahkan surat kabar Pertja Selatan (29 Desember 1927) dengan keras menyatakan : “Gemeente Raad Palembang itu dihapuskan saja”. ***

Sumber:

1. Dicari Walikota Yang Memenuhi Syarat, Djohan Hanafiah, KKP 2008
2. Palembang-tourism.com/berita-334-bangunan-bersejarah-kota-palembang.html
3. https://beritapagi.co.id/2019/01/20/palembang-di-tahun-1906-1942.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here