Home Sejarah Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang...

Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang (Bagian Pertama)

0
P. E. E. J. Le Cocq d'Armandville, Wali Kota Palembang di Masa Kolonial Belanda. (Sumber: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld)
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

PEMBANGUNAN Kota Palembang menjadi kota yang modern dilakukan oleh Pemerintah Hindia-Belanda, dimulai pada awal abad XX.

Otonomi yang diberikan Pemerintah Belanda pada setiap daerah di Hindia Belanda dituangkan dalam Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch-Indie, atau lebih dikenal dengan nama Decentralisatie Wet 1903.

Palembang memperoleh status sebagai kotapraja yang memiliki otoritas lokal, atau ditetapkan menjadi gemeente pada tanggal 1 April 1906 dengan Stbl. 1906 no. 126 tahun 1906. Stbl. Ini berdasarkan Undang-undang Desentralisasi tahun 1903.

Pada awalnya dalam bidang infrastruktur Gemeente Palembang hanya memiliki peraturan tentang pendirian dan pembongkaran bangunan, yaitu Verordening op het bouwen en sloopen in de Gemeente Palembang yang berlaku sejak tahun 1918.

Untuk membuat perencanaan kota yang matang pada tahun 1929 atas perintah van Lissa, dibuatlah Stadsplan ( perencanaan induk kota , Master Plan ) oleh Ir. Thomas Karsten seorang ahli planologi dari Surabaya.

Palembang sendiri akhirnya dipimpin oleh seorang Burgemeester, yang dalam struktur pemerintahan sekarang setara dengan Wali Kota.

Meskipun demikian, burgemeester pertama Kota Palembang baru diangkat tahun 1919, yaitu J.G Larive.

Di Palembang pemerintahan tersebut di sebut sebagai Haminte, yang terdiri Stadsgemeenteraad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), College van Burgemeester en Wethouders (Badan Pemerintah Harian) dan Burgemeester (Wali Kota).

Burgemeesier selain menjadi Ketua dalam Gemeenteraad (DPRD), juga menjadi Ketua dan anggota College (BPH). Anggota Dewan terdiri dari 13 orang, dengan komposisi: 8 orang Eropa, 3 orang Inlander (bumiputera) dan 2 orang Timur Asing (Cina, Arab atau Keling).

Walaupun Palembang telah ditetapkan sebagai kota otonom sejak tahun 1906 dengan lembaganya Stads Gemeenteraad, akan tetapi Raad ini barulah pada tahun 1919 diketuai oleh Wali Kota.

Sebelum itu hanya diketuai oleh para Pangrehpraja Eropa dari Hoofd van Plaatselijk Bestuur (HPB), yang terdiri dari para kontrolir ataupun Asistem Residen.

Sejak tahun 1906 sampai 1919 ada sebanyak 16 orang dari HPB yang menjadi Ketua Raad Palembang. Barulah pada tanggal 25 Mei 1919 L.G Larive sebagai Walikota Palembang menjadi Ketua Raad.

Wali Kota yang pertama ini hanya dinas selama kurang lebih setengah tahun, kemudian digantikan oleh P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville pada tanggal 8 Desember 1920.

Tuan Lekok, sebutan masyarakat Palembang saat itu terhadap P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Wali Kota Palembang vooroorlogs (sebelum Perang Dunia II) berubah namanya menjadi Lekok (lekuk, berlubang), kemungkinan pertama adalah disebabkan lidah wong Palembang yang tidak terbiasa menyebutkan nama asing, sehingga ucapan dan ejaan asing itu asal pas dengan juluran lidahnya.

Kemungkinan lain karena P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville ini dalam menjalankan kebijaksanaannya tidak rapih tapi belekok.

Diawal masa tugasnya tidak banyak yang dapat diperbuat oleh Le Cocg. Palembang sebagai Haminte yang terbesar diluar Pulau Jawa, dengan luas 224 km2 dan berpenduduk 72.000 jiwa. Kota ini jauh melampaui besarnya Kota Medan yang pada waktu itu hanya berpenduduk sekitar 60.000 jiwa dengan luas hanya 16 km, Makassar luas kota dan penduduknya hampir sama dengan Medan.

Apa yang dihadapi sang Wali Kota atas Pemerintahan kota ini adalah setumpuk utang, adininistrasi yang runyam, jumlah pegawai yang kurang serta tidak pula memenuhi syarat keterampilan, sarana kota yang menyedihkan.

Jalan-jalan kota masih belum diaspal sepenuhnya, sebagian besar masih dilapisi dengan puru. Akibatnya jika musim panas berdebu dan musim hujan berkubang lumpur.

Orang-orang Eropa menyebut kota ini sebagai modderstad (kota lumpur). Kala itu masyarakat Palembang lebih memanfaatkan sungai dan anak-anak sungai sebagai sarana lalu lintas dan sarana kehidupan serta ekonominya.

Menghadapi tantangan ini, Tuan Le Cocg tidak kecut hati, bahkan dia mencoba membangun kota ini dengan segala langkah.

Pertama dia melakukan pinjaman kepada Pusat, uang sebesar f. 250.000, kemudian meminta tambahan f.163.000,sehingga berjumlah f. 413.000,dengan bunga 5,5 % berjangka waktu 30 tahun. Dengan modal pinjaman ini dia mulai melaksanakan pembangunan Kota Palembang.

Ternyata pendapatan Haminte tidak pernah mencukupi anggaran belanjanya, dengan kata lain selalu merugi.

Kalaupun neraca selalu menunjukkan saldo lebih, itu hanyalah akibat dana pinjaman.

Usaha-usaha lain adalah meningkatkan kerja perusahaan-perusahaan Haminte, selain usaha-usaha jasa yang diberikan oleh Haminte.

Dari upaya-upaya ini Le Cocg terjerembab dalam beberapa kasus yang penuh kontroversi. Upaya sang Wali Kota selain untuk memenuhi kebutuhan warga kota, juga sekaligus memenuhi kas Haminte, adalah mengupayakan pengadaan air bersih (waterleiding).

Dengan penuh semangat dia sekali lagi mencari modal kerja dengan mendapatkan pinjaman dari Credierbank voor Nederlandsch Indische Gemeenten en Ressorten pada tanggal 23 Februari 1927. besarnya pinjaman adalah f. 1.000.000,dengan jangka waktu 20 tahun. Ini adalah proyek besar yang dilakukan bersama-sama dengan maatschapij (perusahaan) lain, yaitu Maatschapij Gasfabriek, yang reservoirnya dari Sungai Musi. ***

Sumber:

1 Dicari Walikota Yang Memenuhi Syarat, Djohan Hanafiah, KKP 2008
2. Palembang-tourism.com/berita-334-bangunan-bersejarah-kota-palembang.html
3. https://beritapagi.co.id/2019/01/20/palembang-di-tahun-1906-1942.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here