Home Sejarah Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang...

Kisah P. E. E. J. Le Cocq d’Armandville, Sang Wali Kota Palembang (Bagian Terakhir)

0
Tentara Belanda berfoto dengan latar belakang Masjid Agung Palembang Oktober 1948. (Sumber foto: https://www.indiegangers.nl)
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

HAMINTE Palembang yang sebetulnya telah punya seorang sekretaris yang cakap dan telah berpengalaman sebagai Sekretaris di Meester Cornelis (Jatinegara).

Sayangnya sang Sekretaris terpaksa diberhentikan, karena tidak sanggup membayar gajinya. Dengan telah diangkatnya Wali Kota Palembang yang baru Van Lissa, maka Dewan harus melengkapi fungsionaris Haminte, yaitu menempatkan seorang Sekretaris yang baru.

Untuk itu dibuatlah iklan dalam surat-surat kabar. Iklan tersebut berisikan, bahwa Haminte Palembang memerlukan seorang Sekretaris yang memenuhi syarat, dengan penghasilan permulaan sebesar f. 600,dan mendapat tambahan kenaikan penghasilan f. 50,sebanyak 5 kali dalam 3 tahun dan maksimum penghasilan f. 850,-.

Ternyata iklan ini kurang menarik, karena penghasilan yang ditawarkan dianggap kecil. Yang datang memenuhi iklan tersebut hanya 9 orang, dimana satu orang tidak memenuhi syarat.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas, dan untuk mendapatkan calon lebih banyak serta lebih baik, maka dibuatlah iklan yang baru. Iklan ini berhasil menjaring 34 orang calon, karena ditawarkan gaji permulaan adalah f. 800,dengan janji akan menjadi f. 1.100,setelah usul kenaikan disetujui pemerintah.

Calon-calon ini datangnya dari luar Palembang, termasuk Jawa dan Madura. Untuk kedudukan Sekretaris dan Wali Kota masih belum dapat menerima golongan Bumiputera. Hasil seleksi dari calon sekretaris terdapat tiga nama yang diunggulkan, yaitu :

1. J.J. Emons, yang pada saat itu masih menduduki jabatan Secretaris Gewestelijkraad Madoera,
2. W. Van Vianen, Commies Gemeenteraad Soerabaja,
3.Fermin, Ambtenaar Gemeente Soekaboemi.

Setelah penyeleksian akhir, maka diangkatlah W. Van Vianen sebagai Sekretaris Dewan Haminte Palembang. Selanjutnya diangkat pula seorang Ajunct Secretaris dan Administrateur van Financien.

Haminte Palembang ternyata tidak salah pilih akan Wali Kotanya, Nessel Van Lissa. Dibawah kepemimpinannya (1928-1933), Palembang bangkit dari “lumpur”, pembangunan mulai dilaksanakan dengan perencanaan. Untuk itu pakar pembangunan kota di Hindia Belanda, Ir. Th. Karsten membuat perencanaan kota Palembang.

Jaringan jalan-jalan baru dibuka serta dilaksanakannya teori modern mengenai politik garis sempadan dan politik pembangunan.

Siapa mau jadi anggota Dewan

Jikalau pada awal pemerintahan Haminte, Ketua Dewan berganti-ganti setiap saat, yang rata-rata tidak sampai satu tahun dalam jabatannya, demikian pula dengan para Anggota Dewan. Masa tugas Anggota Dewan rata-rata hanya 2 tahun, kemudian mereka diganti dengan Anggota yang lain.

Setiap tahun rata-rata ada 4 atau 5 Anggota yang keluar dan kemudian diganti. Bahkan pada tahun 1929 terjadi penggantian secara besar-besaran, dari 17 Anggota Dewan Palembang, 10 orang telah keluar yang terdiri dari 7 orang Anggota Eropa, 2 Anggota Bumiputera dan 1 Anggota Timur Asing. Setiap penggantian diadakan pemilihan, dan pemilihan ini diumumkan oleh Wali Kota selaku Ketua Dewan.

Siapa saja yang dapat menjadi anggota dewan ?

Dalam Kiesordonannantie (Peraturan Pemilihan) ditetapkan jumlah Anggota Dewan sebanyak 17 orang terdiri dari 10 orang anggota Eropa, 5 golongan Bumiputera dan 2 golongan Timur Asing. Untuk menjadi Anggota Dewan haruslah kaula Belanda, usia 23 tahun, berdomisili dalam lingkungan wilayah pemilihan dewan selama masa 3 bulan terakhir.

Membayar pajak penghasilan atas pendapatan yang berjumlah serendahnya f. 900,bagi golongan Eropa atau golongan yang disamakan haknya, bagi golongan Bumiputera atau haknya yang disamakan mempunyai pendapatan berjumlah serendahnya f. 600,dan dapat mengerti bahasa Belanda. Dapat mengerti disini harus pula dibuktikan dengan ijazah.

Sebuah catatan tentang pemilihan Anggota Dewan tahun 1926, diawali dengan lowongnya 4 kursi untuk golongan Bumiputera, maka Voorzitter Gemeenteraad Palembang, Le Cocg d’ Armandvilie telah mengumumkan melalui surat kabar lokal, bahwa ada 8 nama calon Anggota Dewan yang telah memenuhi syarat untuk dipilih sebanyak 4 orang.

Pemilihan dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 23 Juli 1926 dari pukul 15.30 sampai 20.00. Pancang pancang (calon —calon) itu adalah : R.S Hasanoesi, Raden Ibrahim, Mas Marto Soedjono, Raden Mohammad Akil, Raden Mohammad Djauhari, Kemas Mohammad Dahlan, Kiagus Muhammad Hoesin dan Zakaria. Daftar nama pancang telah diumumkan pada tanggal 14 Juli 1926, dimana disebut bagi para pemilih yang belum menerima surat pemilihan atau surat pemilihannya hilang akan diberikan sahnan oleh Voorzuter Gemeenteraad (Ketua Dewan/Wali Kota).

Dari hasil pemilihan tersebut berhasil memenuhi syarat suara minimal hanya 3 orang, yaitu: R.S. Hasanoesi, Raden Ibrahim dan R.M. Akil. Ketiga orang ini langsung terpilih untuk menjadi anggota Dewan. Sedangkan 3 orang lagi dinyatakan tidak lulus, karena kurangnya suara yang mendukung, terdiri dari R.M. Djauhari, Kemas M. Dahlan dan Zakaria.

Satu kursi lagi diperebutkan antara Mas Marto Soedjono dengan Kiagus M. Hoesin.

R.M. Akil yang terpilih mengundurkan diri, dengan alasan kesibukan pekerjaan mereka. Demikian pula Kiagus M. Hoesin menyatakan mengundurkan dini dari herstemming (pemilihan ulang). Untuk itu diusulkan dalam pemilihan ulang diajukan nama Zakaria dan Kemas M. Dahlan. Usul ini tidak dapat diberlakukan, karena R.M. Akil tidak boleh mengundurkan diri, sebab suara para pemilih telah menetapkan dia sebagai pemenang. Konsekwensinya dia harus memenuhi aspirasi para pemulihnya.

Demikian pula Kiagus M. Hoesin tidak boleh mengundurkan diri, karena pemilih telah menetapkan dia dengan Mas Marto Soedjono. Calon-calon lain yang telah gugur dan tidak ada calon baru.

Secara politis seandainya Kiagus M. Hoesin mundur, maka akan memberi kesempatan kepada Mas Marto Soedjono untuk duduk sebagai Anggota Dewan. Sedangkan Mas Marto Soedjono adalah anggota Politek Ekonomische Bond (satu organisasi politik yang memperjuangkan Belanda tetap sebagai pemimpin).

Dengan kondisi ini para pemilih Kiagus M. Hoesin mendesaknya tidak mundur dalam pemilihan ulang. Akhirnya dengan nasionalisme yang tinggi, para pemilih berhasil memenangkan Kiagus M. Hoesin sebagai Anggota Dewan. Susunan Anggota Dewan pada tahun 1926/1927 dari golongan Bumiputera adalah : R.S Hasanoesi, Raden Tbrahin, R.M. Akil, Kiagus M. Hoesin dan Mohammad Kasim. ***

Sumber:

1. Dicari Walikota Yang Memenuhi Syarat, Djohan Hanafiah, KKP 2008
2. Palembang-tourism.com/berita-334-bangunan-bersejarah-kota-palembang.html
3. https://beritapagi.co.id/2019/01/20/palembang-di-tahun-1906-1942.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here