Home Sumsel Lahat Peran Camat, Lurah dan Kades Sangat Vital, Target PBBP2 Triwulan Pertama Tercapai

Peran Camat, Lurah dan Kades Sangat Vital, Target PBBP2 Triwulan Pertama Tercapai

0
Kepala Bapenda Kabupaten Lahat, Subranudin SE MAP. Foto : IST FOR PALPRES

LAHAT, PE – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lahat, Subranudin SE MAP didampingi Kepala Bidang (Kabid) PBBP2 dan BPHTB, Meliadi SPdi MM menyebutkan, bahwa dalam pencapaian suatu target, terutama pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), tidak bisa lepas dari peran Camat, Lurah dan Kepala Desa (kades).

“Nah, dapat dilihat untuk PBBP2 sendiri, di triwulan pertama tahun anggaran 2021 target 15 persen sudah terlampaui,” ungkapnya, Jumat (9/4/2021). Diutarakan dirinya, berdasarkan laporan per 31 Maret untuk triwulan pertama menyentuh diangka Rp 461.125.995 atau setara 21,25 persen. “Pendek kata, target 15 persen telah tercapai. Sedangkan target secara keseluruhan di 2021 tidak ada perubahan dengan 2020 sebesar Rp 2.170.017.020,” terang Subranudin.

Sambung Subranudin, semuanya ini tidak lepas dari peran aktif Camat, Lurah termasuk Kades yang tersebar di 24 kecamatan, 17 kelurahan dan 360 desa. “Mereka begitu aktif sekali, menjemput bola kepada wajib pajak, supaya membayar tepat waktu. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya, ini tiada lain untuk menuju Lahat Bercahaya,” ungkapnya.

Ditambahkan Meliadi, untuk penerimaan PBBP2, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lahat pada 2020 telah melampaui target yang ditetapkan. “Anggaran PBBP2 di 2020 sebesar Rp.2.170.017.020, sedangkan realisasinya mencapai Rp.4.819.050.991 atau 222,07 persen,” paparnya.

Dirinya berharap, untuk triwulan ke dua dan seterusnya, peran penting dari 24 Camat, 17 Lurah dan 360 Kades untuk mengkoordinir dan memberikan arahan, kepada masyarakat atau wajib pajak untuk membayar tepat waktu di wilayahnya masing-masing. “Kami (Bapenda Lahat, red) mengapresiasi sekali, segala usaha dan upaya dalam pencapaian realisasi PBBP2, dalam arah pembangunan di Kabupaten Lahat secara merata,” beber Meliadi.

Sekedar informasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis Pajak Daerah, yang dikenakan atas Tanah dan Bangunan. Adanya PBB karena kepemilikan hak, penguasaan, dan /atau perolehan manfaat, terhadap suatu Tanah/Bumi dan Bangunan. Sedangkan, PBBP2 merujuk pada pasal 1 ayat 37 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Atas Bumi dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. BRN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here