Home Advertorial Presidium Minta Dapil VII Dorong Pembentukan Kikim Area

Presidium Minta Dapil VII Dorong Pembentukan Kikim Area

0
Anggota dapil VII saat pertemuan di Makarti Jaya Tebing Tinggi

ASPIRASI pembentukan Kabupaten Kikim Area terus bergulir. Setelah sebelumnya minta dukungan Gubernur Sumsel, kali ini presidium pembentukan kabupaten baru itu minta kepada anggota Dapil VII DPRD Sumsel untuk ikut mendorong terbentuknya Kabupaten Kikim Area.

“Mereka dari presidium minta Dapil VII mendorong DPRD Sumsel membuat keputusan bersama Gubernur Sumsel untuk persiapan pembentukan daerah otonomi baru Kikim Area,” kata Koordinator Dapil VII, Ir Holda, MSi saat dijumpai usai rapat paripurna DPRD Sumsel beberapa waktu lalu.

Ir. Holda, MSi, Koordinator Dapil VII DPRD Sumsel

Aspirasi tersebut disampaikan Presidium Pembentukan Kabupaten Kikim Area kepada Dapil VII pada kegiatan reses tahap I tahun 2021 di Lahat. Reses berlangsung 22 Maret hingga 29 Maret 2021 diikuti Koordinator Ir Holda, MSi dengan anggota H Juanda Hanafiah, SH, MM; Hj Sumiati, SH, MM; H Saifudin Aswari Rivai, SE; H David Hadrianto Aljufri; M Oktaviansyah, ST, MM; H Alfrenzi Panggarbesi, SSi, dan Rudi Hartono.

Pada kesempatan itu, Presidium Pemekaran Kabupaten Kikim Area juga memberikan beberapa bundel terkait Kabupaten Kikim Area yang tengah diperjuangkan. “Ini akan kita kaji terlebih dahulu, agar tak ada kesalahan,” kata Holda.

Suasana menyerap aspirasi warga di dapil VII ketika reses tahap I tahun 2021

Selama masa reses, rombongan Dapil VII menemui konstituen di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, dan Kota Pagaralam. Di Kabupaten Lahat, pertemuan dan dialog dipusatkan di Kecamatan Kota Lahat, Desa Keban, dan Desa Senabing.

Selain aspirasi mengenai pembentukan Kabupaten Kikim Area, banyak aspirasi lain yang disampaikan warga.Seperti di Desa Senabing, warga minta jembatan baru setelah jembatan lama terputus.

Warga Senabing Kabupaten Lahat antusias menghadiri pertemuan dengan dapil VII DPRD Sumsel

Terhadap aspirasi ini, Dapil VII berusaha berkomunikasi dengan perusahaan perkebunan yang ada di wilayah tersebut untuk membantu membangunkan jembatan dengan dana CSR. “Kita juga minta agar perusahaan menyerap tenaga kerja lokal,” kata Holda.

Sedangkan di Kota Lahat, Dapil VII berusaha mendorong Bank Sumse Babel untuk lebih sering mensosialisasikan kredit usaha rakyat (KUR), khususnya KUR Pertanian. Apalagi di Lahat animo masyarakat cukup besar untuk mendapatkan bantuan kredit, dengan demikian diharapkan dana KUR bisa lebih banyak terserap di Lahat.

Kedatangan rombongan dapil VII disambut hangat oleh warga

“Kalau kurang kita juga bisa minta ke pusat agar kuota KUR di sini bisa ditambah, kalau kita tidak minta kan pusat tidak tahu,” kata Holda.

Berpindah ke Kabupaten Empat Lawang, di sini pertemuan dipusatkan di tiga titik. Aspirasi yang disampaikan, warga minta pembangunan jembatan multifungsi yakni jembatan yang bisa dilalui berbagi jenis kendaraan.

“Selama ini kan biasa pakai jembatan gantung yang cuma bisa dilalui sepeda motor, sementara sekarang warga sudah mulai pakai mobil untuk mengangkut hasil pertanian, jadi mereka minta jembatan multifungsi,” jelas Holda.

Foto bersama usai pertemuan

Warga juga minta fasilitas di obyek wisata air terjun, fasilitas internet untuk anak-anak mengikuti sekolah daring, dan minta pembuatan sumur bor. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, saat ini warga Empat Lawang masih banyak yang hanya mengandalkan air sungai. Namun di saat air pasang, air sungai biasanya keruh. “Kalau minta layanan PDAM kan susah karena mereka di desa-desa, jadi ya minta sumur bor,” kata Holda.

Selain itu, warga juga minta dukungan untuk kegiatan pertanian, peternakan sapi, peternakan kambing, dan sosialisasi vaksinasi Covid-19.

Terkait vaksinasi, anggota Dapil VII, Alfrenzi Panggarbesi mengatakan, di Empat Lawang, ada permintaan yang disampaikan para kades dan penghulu agar vaksinasi Covid-19 bagi mereka bisa dipercepat.

Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum dialog guna menyerap aspirasi warga di dapil VII digelar

“Kades dan penghulu kan masuk masyarakat umum, padahal mereka juga bertugas memberi pelayanan masyarakat di tingkat desa, jadi mereka minta vaksinasi untuk mereka bisa disegerakan, misal bareng ASN,” kata Alfrenzi.

Sementara reses di Pagaralam, aspirasi yang disampaikan relatif sama yakni masalah infrastruktur. Di Pagaralam, Dapil VII juga mendorong adanya sosialisasi KUR oleh Bank Sumsel Babel, seperti halnya di Kabupaten Lahat.

Terhadap semua aspirasi yang disampaikan warga tersebut, Koordinator Dapil VII, Holda mengatakan, Dapil VII mengarahkan para camat, untuk menyampaikan permintaan dalam bentuk proposal tertulis. “Kalau tidak ada proposalnya bagaimana kami akan menyampaikan permintaan mereka,” kata Holda.

Penyerahan proposal aspirasi kepada anggota dapil VII

Pastinya, semua aspirasi yang masuk akan diteruskan ke pihak yang sesuai dengan kewenangan. Yang menjadi kewenangan Pemprov Sumsel disampaikan melalui rapat paripurna DPRD Sumsel. OCA/ADV

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here