Home Sumsel Banyuasin Memaksa Pinjam PEN Rp500 M yang Berbunga, Keuangan Pemkab Banyuasin Bakal Terkuras

Memaksa Pinjam PEN Rp500 M yang Berbunga, Keuangan Pemkab Banyuasin Bakal Terkuras

0
Anggota DPRD Banyuasin M Nasir.

BANYUASIN, PE –  Pemerintah Kabupaten Banyuasin berencana meminjam dana melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diklaim tidak ada bunga senilai Rp500 miliar. Namun menurut anggota DPRD Banyuasin M Nasir, Pemkab harus melunasi utang tersebut senilai total Rp647 miliar untuk jangka waktu delapan tahun ke depan.

Dikatakan dia, hal ini lantaran adanya bunga utang sebesar 6,19 persen, dan biaya lain seperti biaya pengelolaan, yang memaksa Pemkab Banyuasin merogoh kocek sangat dalam saat melakukan pembayaran angsuran utang selama 8 tahun ke depan.

“Pinjaman ini berbunga, kata siapa tidak berbunga. Banyuasin rencana pinjam Rp500 miliar. Itu harus dikembalikan Rp647 miliar,” ujarnya.

Artinya, ada biaya tambahan Rp147 miliar, termasuk bunga, yang harus dikembalikan selama delapan tahun ke depan.

“Ada utang pokok dan bunga yang harus dicicil,” beber wakil rakyat asal Fraksi Partai Golkar ini.

Kondisi tersebut akan semakin berat, karena Banyuasin juga harus membayar utang sebelumnya dari pihak perbankan. “Sebelumnya utang juga dari bank senilai Rp288 miliar,” ujar dia.

Sehingga, Banyuasin sudah ditunggu membayar hutang perbankan Rp120 miliar pada 2022, plus membayar utang PEN.

“Jika pembayaran nanti hanya mengandalkan dana perimbangan atau transfer pusat, seperti yang diwacanakan Bupati dan Sekda, itu sulit terealisasi dan berat,” tegas dia.

Karena, dana perimbangan dari pemerintah pusat sendiri menunjukkan tren menurun di tahun 2020 lalu.

“Dana perimbangan yang diterima Banyuasin tahun 2019 itu Rp1,8 triliun, sementara tahun 2020 turun menjadi Rp1,3 triliun. Artinya turun Rp400 miliar,” tuturnya.

Termasuk selisih anggaran alias SILPA yang digembar-gemborkan, itu juga mengalami penurunan sangat drastis di Banyuasin.

“SILPA tahun lalu Rp157 miliar. Tahun ini hanya Rp8,9 miliar. Mau bayar pakai apa PEN itu,” ulas dia.

Ulasan soal pinjaman PEN dan skema pengembalian ini juga disampaikan M Nasir saat rapat Pansus bersama sejumlah OPD.

“Kami selalu meminta Sekda menjelaskan kepada kami DPRD, untuk membahas ini (PEN). Sekda tidak pernah hadir,” ujar dia.

Menurut dia, jika pinjaman PEN dipaksakan, maka selama delapan tahun ke depan Banyuasin hanya mampu membangun 11 jalan poros dan 2 jembatan.

“Tahun ke depannya tidak ada pembangunan, karena Banyuasin hanya fokus membayar utang dan bunganya,” tukasnya.

“Saya pun kuatir, akan sangat dirasakan oleh ASN selama delapan tahun ke depan. Sebab belanja modal bakal tergerus habis. Semua akan pindah ke kota dan kabupaten lain. Karena Banyuasin terancam tidak punya uang,” tutup dia.

Sebelumnya, Pemkab Banyuasin mengajukan pinjaman tanpa bunga senilai Rp500 miliar dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Di kesempatan lain, Bupati Banyuasin Askolani, mengatakan pinjaman khusus itu menjadi program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 sehingga tanpa bunga.

“Dana pinjaman PEN ini berbeda dengan pinjaman daerah, karena tidak berbunga. Begitu juga dengan jangka waktunya, bisa lima sampai 10 tahun yang artinya tidak tergantung pada masa jabatan kepala daerah (bupati),” kata Askolani saat itu. BUD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here