Home Palembang Usai Lebaran, Sengketa Pulau Kemaro Dibahas DPRD Sumsel

Usai Lebaran, Sengketa Pulau Kemaro Dibahas DPRD Sumsel

0
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli berfoto bersama usai menerima Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK), zuriat Kiai Marogan dan zuriat Kapiten Bong Su terkait sengketa Pulau Kemaro di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (4/5).

PALEMBANG.PE- Sengketa kepemilikan Pulau Kemaro usai Lebaran, akan dibahas oleh Komisi I DPRD Sumsel. Dalam rapat tersebut, akan diupayakan pelurusan sejarah Pulau Kemaro yang merupakan Benteng Pertahanan dari Kesultanan Palembang Darussalam di masa lalu.

Demikian dalam terungkap saat Aliansi Masyarakat Peduli Pulau Kemaro (AMPPK) bertemu dengan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli di ruang banggar DPRD Sumsel, Selasa (4/5).

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah pihak yang memiliki kepedulian terhadap sejarah Pulau Kemaro, seperti Kesultanan Palembang Darussalam, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Selatan (Sumsel), Zuriat Kiai Marogan, Zuriat Kapiten Bong Su, dan sejumlah organisasi serta individu disini.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengaku kalau AMPPK dan zuriat Kiai Marogan serta zuriat Kapiten Bong Su bertemu untuk menyampaikan secara legalitas formal yang mereka memiliki atas legalitas formal atas hak Pulau Kemaro.

“Dan yang paling mereka inginkan untuk meluruskan sejarah, disana (Pulau Kemaro ) yang ada sekarang seolah-olah itu adalah makam dari Putri Cina, seolah-olah dari agama non muslim, sementara disana ada makam dari Kapiten Bongsu yang berjuang untuk Kesultanan Palembang Darussalam. Ini yang perlu kita luruskan agar Pulau Kemaro tetap kita lestarikan menjadi tempat budaya, tapi sejarahnya tidak kita hapuskan, sejarah ini untuk kita luruskan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Untuk itu menurut Anita, dirinya akan meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk duduk bersama meluruskan sejarah Pulau Kemaro ini. “Mereka juga menyampaikan tentang sengketa Pulau Kemaro, terkait rencana keinginan Pemerintah Kota Palembang untuk membangun Pulau Kemaro ini menjadi tempat wisata yang bukan hanya wisata religi seperti saat ini, tapi wisata yang lain. Zuriat ini merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan,” kata mantan Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini.

Untuk itu menurutnya, DPRD Sumsel akan menjadi fasilitator antara Zuriat Kiai Marogan, Pemkot Palembang maupun instansi terkait agar permasalahan ini segera terselesaikan. Karena bagaimanapun juga Kiai Marogan ini sudah menjadi tonggak sejarah, karena ada masjidnya, ada makamnya, dan ada sejarahnya.

“Setelah lebaran segera kita tindaklanjuti, karena surat dari mereka sudah saya disposisi ke Komisi I. Komisi I yang membidangi pemerintah, mereka yang akan menindaklanjuti,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menilai ada titik-titik buntu yang harus ditembus salah satunya pihak Pemkot Palembang terkait sengketa Pulau Kemaro.

“Saran saya dari aliansi juga membuat surat untuk ketemu dengan Pemkot Palembang dan kami diajak dari DPRD Sumsel, terutama dari Dapil I kota Palembang untuk mendampingi. Dasarnya bahwa aliansi sudah pernah ke DPRD Sumsel, dan sudah beraudiensi dan kita sifatnya memfasilitasi dan bersama –sama kita kawal ,” katanya.

Apalagi menurutnya, DPRD Sumsel adalah rumah rakyat dan siapapun masyarakat datang mengadukan aspirasinya maka DPRD Sumsel siap menerima. “ Ini akan kongkret ketika kita bertemu Pemkot Palembang , syukur-syukur kita bisa menghadirkan pihak berkompeten yaitu pihak Yayasan Toa Pekong dan pihak BPN akan menjadi clear,” katanya.

Sementara Sejarawan Sumsel Farida R Wargadalem melihat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, belum pernah mengundang mereka untuk duduk bersama untuk membahas mau diapakan peninggalan sejarah paling banyak dan tertua di Indonesia dan sangat besar dari Kota Palembang , provinsi dan lain-lain.

“Kami sangat mendukung, tetapi yang kami sesalkan selama ini, pemerintah memiliki kuasa, punya uang dan wilayah dan jalankan saja apa-apa sifatnya pragmatis. P)adahal itu membunuh semuanya kita miliki selama ini, berarti kita akan kehilangan identitas, karena sejarah itu adalah identitas, budaya itu adalah identitas , ini yang tidak dipahami selama ini,” katanya. Dia berharap pertemuan ini langkah awal, agar kedepannya pemerintah tidak seperti itu lagi .

“ Panggil saja kami, kami bersedia datang dan kami akan menjelaskan ini lho nilai yang harus kita pertahankan, ini kalau tidak dipertahankan, yang seolah-olah apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang sifatnya oposisi dan alergi dengan pendapat kami . Padahal pendapat kami itu semata-mata untuk penyelamatan, demi kita untuk masa kini dan masa yang akan ,” katanya. DUD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here