Home Sejarah Karikatur Belanda yang Kritis Atas Pembentukan Negara “Boneka” Sumatera Selatan, 1947-1949 (Bagian...

Karikatur Belanda yang Kritis Atas Pembentukan Negara “Boneka” Sumatera Selatan, 1947-1949 (Bagian Terakhir)

0
Karikatur "Banteng Indonesia" menggambarkan kondisi Indonesia yang kuat, karena terikat oleh Perjanjian Linggarjati. Namun diganggu Van Mook dengan tembakkan peluru-peluru "negara federal". Sumber / Hak cipta: Atlas Van Stolk/Juru foto/gambar: Leo Jordaan | Wim van Wieringen
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar (Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan

Karikatur ini menggambarkan bagaimana banteng Indonesia, yang sebenarnya kuat, terikat oleh perjanjian Linggarjati. Keterbatasan ruang gerak ini dimanfaatkan oleh Van Mook untuk mengganggu sang banteng dengan menembakkan peluru-peluru “negara federal”, seperti Bangka, Belitung, Jawa Barat, Kaimantan, Madura, Minangkabau, dan Palembang sementara Aceh, Ambon, dan Bali siap ditembakkan.

Aksi Belanda menjadikan Sumatra Selatan terpisah dari Republik Indonesia, seiring upaya menghasut rakyat sebagaimana tercantum pada Statuta yang berbunyi, “Penduduk Sumatra Selatan yang sewaktu Pemerintah Negara Republik Indonesia, negara mana didirikan dengan kekerasan dan dipaksakan, tidak sah menurut hukum, menderita dengan perlakuan yang tidak mengenal perikemanusiaan, bergerak menentang kembalinya pemerintahan Republik Indonesia dalam daerah ini.”

Propaganda itu tidak termakan oleh warga Sumatra Selatan. Mereka sadar semua yang dilakukan Belanda sekadar tipu daya dengan tujuan untuk menjajah kembali. Belanda lalu bergerak lebih jauh dengan membentuk DPRS-SS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Sumatra Selatan).

Pada pertemuan tanggal 18 Maret tersebutlah merupakan realisasi penyerahan dan penerimaan kekuasaan pemerintahan NSS dengan Komisaris RIS. NSS hanya sebatas angan-angan. Pada Rapat Samudera untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, tanpa dikomando rakyat memanjat tiang bendera tempat bendera NSS berwarna “hijau-kuning” berkibar.
Mereka menurunkan bendera itu dan merobek-robeknya di hadapan Bung Hatta, A.K. Gani, Mohamad Isa, “Wali Negara” Abdul Malik, dan petinggi-petinggi lainnya.

Rakyat yang jumlahnya ribuan penuh emosi dan ingin melampiaskan kekesalan pada mereka yang selama ini jadi antek Belanda. Mohamad Isa berusaha menenangkan suasana, ia minta supaya mereka tertib, tidak anarkis, dan mendengarkan pidato Wakil Presiden dengan khidmat.

Begitu juga A.K. Gani, ia berusaha sekuat tenaga menenteramkan ribuan rakyat yang Sudah terbakar emosi. Usai acara tidak ada insiden atau kejadian yang tidak diharapkan. Rakyat puas karena Sumatra Selatan telah kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Setelah ratifikasi Konfrensi Meja Bundar (KMB), Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia, tidak ada lagi kekuatan politik yang menopang mereka. Satu per satu mereka mulai mengundurkan diri dan kembali ke Republik Indonesia.
Dalam Ketetapan Bersama tertanggal 17 Maret 1950 yang ditandatangani Mohamad Isa mengenai berakhirnya eksistensi Negara Sumatra Selatan antara lain tertulis, “Mulai tanggal 18 Maret 1950 jam 1.15 siang, Wilayah NSS secara de facto dibubarkan dan de facto-nya digabung dalam Republik Indonesia Provinsi Sumatra Selatan.”

Bubarnya NSS atas tuntutan masyarakat ini, tanggal 19 Maret 1950 di rayakan dengan rapat umum di lapangan Hatta. Peristiwa ini disampaikan melalui radio dalam pidato oleh mantan Gubernur Militer DMISS Dr Ak Gani , Gubernur Dr M Isa dan Ketua Front Pemuda.

Sedangkan untuk serah terima unsur-unsur kelengkapan NSS secara resmi dilakukan pada tanggal 22 April 1950. Selain dihadiri Mohamad Isa selaku Gubernur Sumatra Selatan, juga hadir juga utusan dari Pemerintah Pusat yang diwakili Menteri Pertahanan pada Kabinet Natsir, dr. Abdul Halim.

Bubarnya NSS atas tuntutan masyarakat ini, tanggal 19 Maret 1950 di rayakan dengan meriah. Sebelumnya, pada tanggal 22 Maret 1950 pemerintahan pusat RIS resmi melakukan pembubaran terhadap negara Sumatera Selatan (NSS) seluruh wilayah Negara Sumatera Selatan ( Ex Keresidenan Pelembang) resmi dibawah Pemerintahan Republik Indonesia pada dengan pembentukan daerah tingkat I yaitu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel).

Kemudian di susul dengan pembubaran Daerah Istimewa Bangka Belitung. Penyerahannya tercatat pada tanggal 22 April 1950 dan Bangka Belitung resmi dibawah Pemerintahan Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. ***

Sumber :
1. https://indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com
2. Palpres
3. https://beritapagi.co.id/2020/03/11/recomba-cikal-bakal-negara-sumsel.html
4. Kepialangan Politik dan Revolusi; Palembang 1900-1950, Mestika Zed, LP3ES, Jakarta, April 2003

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here