Home Parlemen & Politik 86 Anggota DPRD Wanita se Sumsel Ikuti pembekalan

86 Anggota DPRD Wanita se Sumsel Ikuti pembekalan

0

DPRD PALI Tidak Ada Perwakilan

PALEMBANG, PE- Sebanyak 86 anggota legislatif wanita se Provinsi Sumsel mengikuti pembekalan di Hotel Swarna Dwipa Palembang, mulai tanggal 17 hingga 19 November 2019.

Plh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Sumsel, Fitriana mengungkapkan, dari 86 anggota legislatif perempuan yang terdata tersebut, hanya Kabupaten PALI yang tidak memiliki perwakilan, karena semua laki- laki.

“Harapannya sebagai anggota legislatif perempuan, mereka harus dibekali pengetahuan terkait pelaksaanaan tugas sebagai mitra eksekutif. Sehingga mereka paham dengan struktur tugas eksekutif, seperti apa. Sehingga mereka menjadi mitra eksekutif dalam bertugas,” ujarnya, Senin (18/11).

Ditambahkan Fitriana, kegiatan ini rutin dilakukan 5 tahun sekali, dan menyasar para anggota legislatif perempuan, baik yang telah duduk atau memang baru. Dimana ada pembicara dari pakar LHKPN Dr Ahmad Darsono Subadiyo, Dr Nurdin peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) Jakarta dan Dekan Fakultas Hukum Unsri, Dr Febrian.

“Kita melihat peran perempuan legislatif sangat konstruktif sekali, biasanya rata- rata perempuan ini lebih dari sisi keingintahuannya bidang tertentu lebih detil dalam berdiskusi. Kita harap lebih kritis jangan sebagai pelengkap. Tapi betul- betul bermitra dengan eksekutif, serra mitra seimbang dengan pria,” tandasnya.

Sementara, Gubernur Sumsel Herman Deru melalui Asisiten III Pemprov Sumsel Prof Dr HM Edwar Juliartha mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk usaha dalam memberikan paragdigma pihak eksekutif dan legislatif, agar mengetahui tugas pokok masing- masing untuk bisa memajuk daerahnya.

“Diklat atau pelatihan ini diharapkan menjadikan anggota legislatif bisa berkarya kedepan. Disini nantinya bisa mempersamakan persepsi, tentang bagaimana nanti yang duduk di legislatif, memahami peran dan fungsimya mereka secara utuh,” ujar Edwar.

Menurut Edwar, tak dipungkiri selama ini anggota legislatif khas dengan aktivitas politik, tapi mereka juga harus memahami peran dan fungsinya juga. Sehingga komunitasnya menjadi isu- isu yang diperlukan untuk legislatif dalam mengambil kebijakan kedepan.

“Harapannya, akan ada pemahaman secara utuh, bagaimana mengambil dinamika ditengah masyarakat yang dibutuhkan untuk menjadi produk kebijakan dan mengatasi, khususnya kaitan hak- hak perempuan dan anak yang nantinya kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. JAN/RIL

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here