Home Sejarah Akhir Perselisihan 21 Tahun antara Masjid Lawang Kidul dan Masjid Agung Palembang

Akhir Perselisihan 21 Tahun antara Masjid Lawang Kidul dan Masjid Agung Palembang

0
Menara Masjid Lawang Kidul yang memiliki keunikan dan terkesan antik karena bertingkat-tingkat. Foto: NET
Akhir Perselisihan 21 Tahun antara Masjid Lawang Kidul dan Masjid Agung Palembang 1
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selat
an)

DI tahun 1825 Pemerintah Kolonial Belanda berhasil menghapus penuh Kesultanan Palembang Darussalam, otomatis penguasaan Palembang baik dari segi , politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan di kuasai oleh Belanda.

Walaupun dari sisi keagamaan, pemerintahan kolonial Belanda mengizinkan masyarakat Palembang menjalankan syariat Islam, namun Belanda ternyata juga ikut campur tangan terkait soal berkaitan dengan internal keagamaan di Kota Palembang.

Perselisihan antara Masjid Lawang Kidul dan Masjid Agung Palembang terkait Salat jumat menjadi bukti kuat, betapa Belanda ikut campur tangan soal internal keagamaan di Kota Palembang kala itu.

Pesatnya pertumbuhan umat muslim Kota Palembang pada waktu itu, tidak diiringi dengan tumbuhnya sarana peribadatan (masjid).

Masjid Agung Palembang merupakan satu-satunya Masjid Jami’ di Kota Palembang pada waktu itu, yang berarti hanya Masjid Agung Palembang yang boleh dijadikan tempat pelaksanaan Salat Jumat di Kota Palembang.

Mengingat jumlah umat muslim dikota Palembang yang semakin meningkat, maka Mgs. H. Abdul Hamid (Ki Marogan) sebagai seorang ulama dan usahawan yang sukses memiliki rencana untuk membangun masjid baru di Kota Palembang. Rencana ini terealisasi pada tahun 1871 dan 1881, dimana Ki Marogan membangun dua masjid.

Masjid pertama dibangun di Kampung Karang Berahi atau muara Sungai Ogan, yaitu Masjid Muara Ogan atau yang dikenal luas dengan Masjid Ki Marogan. Masjid ini bisa menampung jamaah umat muslim dari Kampung 1, 2, 3, 4, 5 ulu serta Kampung Karang Berahi.

Masjid kedua yang dibangun pada tahun 1881 adalah Masjid Lawang Kidul. Masjid ini terletak di Kampung Lawang Kidul (5 Ilir) yang dapat menampung jamaah umat muslim dari Kampung 1, 2, 3, 4, 5 Ilir dan Kampung Tuan Kapar 14 Ulu.

Semua masjid yang beliau bangun di lengkapi dengan alat-alat seperti lampu-lampu stolop, lampu kandil, lampu satron dan peralatan lainnya yang berkenaan dengan masjid.

Sepuluh tahun setelah pembangunan Masjid Lawang Kidul, kedua masjid yang dibangun dengan biaya sendiri tersebut akhirnya beliau wakafkan menjadi milik umat muslim di Kota Palembang.

Dalam perjalanannya Masjid Lawang Kidul mulai mendapat berbagai hambatan, khususnya terkait soal pelaksanaan Salat jumat di Masjid Lawang Kidul.

Perselisihan bermula, Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu Haji Abdurrohman, mengajukan permohonan (rakest) kepada Residen Palembang untuk melarang pelaksanaan shalat Jumat di Masjid Lawang Kidul. Rakest ini dikabulkan Residen Palembang.

Maka terjadilah penghentian pelaksanaan Salat jumat di Masjid Lawang Kidul untuk beberapa waktu.

Penghentian ini menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu lalu dibuatlah surat rekest oleh ahli waris Masagus Haji Abdulhamid kepada Residen Palembang.

Rekest ditulis oleh seorang bernama Masagus Haji Muhammad Abumansyur bin Masagus Haji Abdulhamid.

Isinya mengajukan permohonan kepada Residen Palembang agar mengizinkan kembali dan sekaligus mencabut larangan atas rekest dari Hoofd Penghulu Haji Abdurrohman terdahulu, disertai dengan alasan-alasan yang menurut beliau dapat dipergunakan.

Analisis mengenai surat nomor 2 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Alinea pertama: Dalam tahun 1896 orang-orang Kampung 1, 2, 3, 4 dan 5 Ilir sudah berhimpun shalat Jumat di Masjid Lawang Kidul.

Alinea kedua: Haji Abdurrohman berpangkat Hoofd Penghulu Raad Agama (dahulu khotib penghulu) masuk rekest pengaduan minta memberhentikan shalat Jumat di Masjid Lawang Kidul dan dikabulkan.

Alinea ketiga: Kerugian yang diderita karena pelarangan itu ada tiga: (1) beratus orang Kampung 1, 2, 3, 4 dan 5 Ilir meninggalkan Salat Jumat; (2) orang-orang yang bekerja di Pelabuhan Boom Baru yang makin sibuk itu tidak dapat mangerjakan Salat Jumat; (3) wakaf masjid untuk kaum muslimin yang biayanya cukup besar (F 20.000) menjadi percuma (sia-sia).

Alinea keempat: Mohon Raad Agama meninjau kembali keputusan itu (perdamaian) dan mencabut larangan itu.

Alinea kelima: Alasan melarang karena membuat rusak Salat Jumat di Masjid Jami’ (pendapat mazhab Maliki bahwa di satu negeri hanya boleh ada satu Masjid Jami’), berhubung penduduk sudah banyak. Contoh Masjid Krukut dan Masjid Kebon Jeruk di Betawi yang hanya terpisah 300 meter. Mohon pelarangan itu dicabut.

Dari kedua surat itu agaknya terjadi semacam pergolakan di dalam Raad Agama itu sendiri. Pada surat pertama yang isinya mengesahkan wakaf nazar munjaz itu’ agaknya terselip pengertian mengizinkan pelaksanaan ibadat shalat jumat.

Memang ada pergantian Ketua Raad Agama pada waktu nazar munjaz kedua yaitu Pangeran Penghulu Mohammad Aqil.

Pada saat pelarangan, yang menjadi ketua Raad Agama adalah Haji Abdurrohman yang dulu di kala penandatanganan nazar munjaz masih menjadi khotib penghulu sebagai salah seorang anggota Raad Agama itu.

Perselisihan tentang boleh atau tidaknya berbilang Salat Jumat di suatu negeri (kota) pada masa itu menjadi demikian meluas sehingga melibatkan banyak pihak.

Pihak penghulu Raad Agama tetap bertahan melarang berbilang Salat Jumat di dalam satu negeri, sedang di pihak pewaris Masjid Lawang Kidul tetap menuntut agar diizinkan melaksanakan Salat jumat di Masjid Lawang Kidul mengingat jarak antara kedua masjid cukup jauh (diperkirakan lebih dari dua kilometer) dan kedua jemaah sudah banyak dan tidak mungkin lagi ditampung oleh Masjid Agung.

Perselisihan ini juga melibatkan pengurus Masjid Agung Palembang dan dua ulama besar yaitu Sayyid Usman (mufti Betawi dan ulama penasehat bagi pemerintahan kolonial Belanda) dan Syekh Akhmad Khatib Minangkabau (ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah dan menjadi Imam Masjidil Haram).

Selain itu masalah ini juga diramaikan oleh pendapat-pendapat Snouck Hurgronj, yang memihak ke pemerintahan kolonial Belanda dan Sayyid Usman.

Perlu diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda ada kebijakan yang membatasi jumlah masjid baru.

Hal ini dilakukan karena ada ketakutan dari pihak pemerintah kolonial Belanda, bahwa jika masjid semakin banyak akan menambah persatuan ummat muslim, hal ini pasti cenderung kearah pemberontakan.

Disamping itu pemerintah kolonial Belanda menganggap secara ekonomis bahwa pembangunan masjid baru yang menggunakan tanah wakaf akan merugikan, karena akan sulit dimanfaatkan oleh pemerintah jika telah dibangun. Pemikiran yang sifatnya defensif ini rupanya datang dari Snouck Hurgronje, yang memberi nasihat pada kepala pemerintahan dalam negeri.(Rahim, 1998 : 219-220).

Masalah ini bermula dari dikeluarkannya surat Nazar Munjaz Wakaf Lillahitaala yang dikeluarkan oleh Rad Agama Palembang tanggal 6 syawal 1310 H (23 april 1893). Surat ini berisi bahwa Mgs. H. Abdul Hamid atau Ki Marogan mewakafkan 2 masjid miliknya beserta seluruh peralatan yang ada didalamnya untuk tempat umat muslim beribadah selama-lamanya, dan tidak boleh dijual ataupun diwarisi oleh ahli waris beliau (Gajahnata, 1984 : 2).

Baca Juga  Karet Palembang, Konflik Pusat dan Daerah hingga Penyelundupan (Tulisan Keenam)

Dewan Raad Agama Kota Palembang pada masa itu diketuai oleh Haji Mohammad Akil mengesahkan permohonan yang diajukan oleh Ki Marogan. Keputusan ini diambil setelah diadakan perombakan susunan Khatib, dimana sebelumnya menolak permohonan Ki Marogan. Ada indikasi khusus mengapa H. Mohammad Akil bersikeras untuk mengabulkan permohonan Ki Marogan, hal ini disebabkan karena beliau adalah guru dari H. Mohammad Akil (Darmiati, 2002:11).[6]

Namun keputusan ini mendapat penolakan dari salah satu pengurus Masjid Agung yaitu Pangeran Suria Nindito.

Beliau mengajukan keberatan dengan mengajukan karangan Sayid Usman yang berjudul Fawaid Jumuah, yang isinya hanya boleh dilaksanakan bila ada salah satu sebab dari tiga hal, yaitu : pertama, jika dua pihak penduduk satu negeri saling berseteru dan apabila berkumpul akan terjadi pembunuhan; kedua, masjid pertama tidak bisa menampung seluruh jamaah yang ada; ketiga, sukar berhimpun karena jarak yang jauh dan suara azan yang tidak terdengar. Namun pendapat-pendapat dari Sayyid Usman hanya berpihak pada Masjid Agung saja (Rahim, 1998 : 221).

Berdasarkan Mahzab Imam Syafi’i yang dianut oleh sebagian besar penduduk Kota Palembang, mensyahkan adanya Ta’adud Jumat di masjid lain dengan syarat: jarak tempuh yang jauh, jika suara azan tidak terdengar lagi, dibatasi oleh dusun, sungai, atau lapangan yang luas sehingga mendapat kesulitan untuk menuju masjid itu, dan apabila masjid sudah tidak bisa menampung lagi jamaah yang ada.

Maka berdasarkan pendapat dari Mahzab ini pengurus Masjid Lawang Kidul mengemukakan alasannya antara lain: pertama, ruang masjid Agung tidak mampu lagi menampung jumlah jamaah ummat muslim Kota Palembang yang ingin beribadah Salat jumat, sehingga harus berada di lapangan dengan resiko terkena sinar matahari dan air hujan; kedua, jarak antara kedua masjid berjauhan; dan ketiga, suara azan tidak terdengar sehingga jamaah sering terlambat Salat jumat di Masjid Agung (Darmiati, 2002:10).

Pengadilan Raad Agama Palembang yang sebelumnya mengesahkan Taadud Jumat di Masjid Lawang Kidul, akhirnya mencabut surat itu dan melarang pelaksanaan Taadud Jumat.

Hal ini disebabkan oleh perombakan susunan Raad Agama oleh Residen Palembang, dimana H. Akil dicopot dari jabatannya sebagai Pangeran Penghulu Nata Agama digantikan oleh Haji Abdurohman (Gadjahnata, 1984:5).

Kepengurusan Dewan Raad Agama yang baru ini mendapat dukungan dari pemerintah Kolonial khususnya dari Snouck Hurgronje yang merupakan sahabat dari Sayyid Usman, faktor ini tentu lebih memihak pada pengurus Masjid Agung.

Sayyid Usman kemudian memberi fatwa atas permintaan Pengadilan Raad Agama dan Pengurus Masjid Agung bahwa Ta’adud Jumat di Masjid Lawang Kidul tidak sah dengan sebab: pertama, Surat Nazar yang dikeluarkan sebelumnya tidak sah, karena kepala pengadilan sebelumnya adalah murid Ki Marogan; kedua, Pengurus Masjid Lawang Kidul akan menyuap Sayyid Usman jika memberi pernyataan yang mendukung; ketiga, jarak syari’ yang diperbolehkan adanya Ta’adud Jumat adalah 1 Mil syari’ atau sekitar 2.400 meter, namun kenyataannya jarak kedua masjid setelah ditarik garis lurus hanya 1.860 meter.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Sayyid Usman ini lebih sifatnya pada pendapat yang sumbernya perlu dipertanyakan. Hanya satu alasannya yang bisa diterima yaitu masalah jarak kedua masjid (Rahim, 1998 : 222-223).

Pengurus Masjid Lawang Kidul pun lantas tak langsung menerima fatwa tersebut, terlebih lagi isi dari fatwa itu sangat menyudutkan pihak Masjid Lawang Kidul terutama masalah dugaan suap.

Pengurus masjid Lawang Kidul kemudian meminta fatwa salah satu ulama Indonesia Syech Ahmad Khatib Minangkabau, yang merupakan salah satu Imam Masjidil Haram, Mekkah.

Syech Ahmad Khatib memang dikenal memiliki hubungan yang kurang baik dengan Snouck Hurgronje, dan sering terlibat perdebatan masalah syariat Islam (Steenbrink, 1980 : 140).

Syekh Akhmad Khatib Minangkabau awalnya tidak bisa langsung memberikan fatwa atas laporan pengurus masjid Lawang Kidul. Namun setelah beliau mendapat surat dan karangan-karangan Sayyid Usman tentang dilarangnya Salat jumat di Masjid Lawang Kidul dari pengurus Masjid Lawang Kidul, barulah kemudian Syekh Akhmad Khatib bisa mengeluarkan fatwa.

Pada umumnya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Akhmad Khatib menguntungan pihak Masjid Lawang Kidul, karena hal-hal yang disampaikan oleh Sayyid Usman tidak berkenaan dengan mahzab Syafi’i (Steenbrink, 1984:142).

Perselisihan kedua ulama ini perihal Taadud Jumat di Masjid Lawang Kidul turut diramaikan oleh pendapat-pendapat Snouck Hurgronje yang lebih memihak pemerintah colonial, atau dengan kata lain memihak pada Sayyid Usman.

Snouck Hurgonje banyak sekali menulis surat dan saran yang ditujukan kepada kepala Raad Agama, Residen, bahkan Gubernur Jenderal, karena merasa masalah yang menyangkut pelaksanaan Salat Jumat ini penting dan telah menjadi perbincangan hangat di Palembang serta tempat lain yang memiliki masalah yang sama.

Selain itu Snouck juga khawatir tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Akhmad Khatib sifatnya membangkang pada pemerintahan Kolonial (Rahim, 1998:225).

Polemik ini akhirnya berakhir pada September tahun 1914, dimana pengurus Masjid Lawang Kidul akhirnya meminta fatwa dari ulama Betawi yaitu Syech Yusuf Ha’yat , ada yang menulis Syeikh Moehammad bin Joesoef Haiyat yang di dalam suratnya menyokong pendapat pengurus Masjid Lawang Kidul, yaitu memperbolehkan berbilang Jumat di satu negeri karena alasan jarak dan jumlah manusia yang banyak. Intinya Syech Yusuf Ha’yat memperbolehkan Taadud Jumat di Masjid Lawang Kidul.

Fatwa ini turut juga didukung oleh Syarikat Indonesia Cabang Palembang, namun dengan catatan pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Lawang Kidul harus 30 menit setelah pelaksanaan Salat Jumat di Masjid Agung. (Rahim, 1998:226).

Perselisihan yang melibatkan kedua pengurus masjid dan ulama-ulama pendukungnya ini berlangsung selama hampir 21 tahun.

Namun dalam masa “pengasingannya” selama 21 tahun, Masjid Lawang Kidul sama sekali tidak ditinggalkan oleh masyarakat atau jamaah masjid itu sendiri.

Masalah ini malah menguatkan masjid ini dibidang sosial, dan semakin menambah simpati jamaah untuk terus meramaikan kegiatan didalam Masjid Lawang Kidul.

Salah satu peninggalan dari permasalahan ini adalah setiap kali dilaksanakan Salat Jumat dilaksanakan di Masjid Lawang Kidul, selalu diadakan majelis Ta’lim sekitar 30 menit sebelum azan dan khotib membacakan khotbah shalat Jumat. ***

Sumber:

1. Wikipedia
2. Tribun Sumsel, Cerita Sejarah Masjid Lawang Kidul Palembang, Dulunya Sholat Jumatan Pernah Dilarang, Sabtu, 18 Mei 2019
3. Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan, Gadjahnata, K.H.O dan Sri-Edi Swasono. 1986, Jakarta : UI Press
4. Nanda Julian Utama dan Alian Sair, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Peranan Masagung Haji Abdul Hamid (Ki Marogan) terhadap Perkembangan Masjid Lawang Kidul di Kampung 5 ilir Palembang (1881-1914)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here