Home Sumsel Belum Ada Dewan Pengupahan, UMK Muratara 2020 Tunggu UMS

Belum Ada Dewan Pengupahan, UMK Muratara 2020 Tunggu UMS

0

MURATARA,PE- Karena belum terbentuknya Dewan Pengupahan sendiri seperti kabupaten lainnya, besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun 2020 masih mengacu pada Upah Minimum Sekteoral (UMS) Provinsi Sumatera Selatan.

Hal itu seperti Disampaikan langsung Kabid HI Disnakertrans Muratara Feri Aprianto Kepada Palembang Ekspres beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, terkait UMK di Kabupaten Muratara pihaknya masih menunggu UMS, sedangkan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2020 sebesar Rp 3.043.111.

Menurut Feri, sebenarnya perbedaan UMK, UMP dengan UMS sama, hanya saja karena Kabupaten Muratara belum memiliki Dewan Pengupahan sendiri maka standar upah Kabupaten Muratara masih mengacu dengan UMS yang secara rinci berdasarkan sektor-sektor perusahaan yang ada sebagai indikatornya.

“Untuk saat ini baru UMP yang telah keluar,sedangkan UMS masih menunggu sesuai sektor-sektor yang ada. Untuk angka gapoknya biasanya tidak jauh berbeda dengan UMP, sebagai gambaran seperti tahun 2019 UMP sebesar Rp 2.804.453, sedangkan UMS dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuhan dan perikanan Rp 2.820.000,’’ ujar Feri.

Selanjutnya untuk sektor pertambangan dan pengalian Rp 3.000.000. Sektor industri pengelolaan Rp 2.940.000. Sektor Listrik, Gas dan Air Rp 3.080.000. Sektor bangunan Rp 3.200.000. Sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel Rp 2.900.000. Sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi Rp 3.200.000. Sektor keuangan, Asuransi, usaha pesewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan Rp 2.975.00, dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorang Rp 2.920.000.

Sementara Kepala Disnakertrans Muratara Abdurahman Wahid mengungkapkan, standar upah itu setiap tahunnya pasti mengalami kenaikan. Dengan adanya aturan standart pengupahan itu,baik pemerintah maupun pemberi kerja, dia imbau sama-sama merealisasikan sesuai UMP dan UMK yang ada.

Baca Juga  17 Desa di Rawas Ulu Berlakukan Waktu untuk Bertamu

“Di dalam UMP dan UMK itu merupakan Gaji Pokok (Gapok), terkait hal itu juga saya pernah usulkan untuk diadakan standar pengupahan, khususnya untuk besar kecilnya gaji yang diterima oleh setiap pekerja secara adil sesuai masa kerjanya, Kabupaten Muratara saat ini karena masih mengacu dengan Kabupaten Musi Rawas,dan isya Allah tahun depan Dewan Pengupahan di Kabupaten Muratara akan kita usulkan,” terangnya.

Dia berharap, semoga pakar-pakar pekerja seperti Serikat Pekerja, Perguruan Tinggi dan khususnya Bupati Muratara dapat mengabulkan hal tersebut, agar Muratara memilik Dewan Pengupahan sendiri seperti Kabupaten lainnya. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here