Home Adhyaksa Sriwijaya Cegah Penyimpangan Proyek Fisik Dinkes, Jaksa Dampingi Langsung

Cegah Penyimpangan Proyek Fisik Dinkes, Jaksa Dampingi Langsung

0
Jaksa Pengacara Negara Kejari Muba bersama Tim Ahli didampingi staf Dinkes, mengecek proyek fisik rehab di Desa Sukadamai

SEKAYU, PE- Memastikan tidak ada penyimpangan volume dalam pengerjaan beberapa proyek fisik tahun anggaran 2019. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Banyuasin meminta pendampingan pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Muba dalam melakukan pengecekan beberapa proyek fisik yang telah rampung 100 %, Kamis (15/8).

Kepala Dinkes Muba dr Azmi Dariusmansyah mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Jaksa Bidang Datun merupakan tindak lanjut kerjasama yang dilakukan beberapa waktu lalu. Guna menjalankan administrasi keuangan negara dengan transparan, sehingga tidak menyimpang dari jalurnya.

“Ya, kita pinta dampingi mengecek ke lapangan proyek fisik yang sudah rampung 100 %, ” kata Azmi

Dimana, proyek fisik berada di 4 titik di dua kecamatan yakni di Desa Cinta Karya dan Suka Damai Kecamatan Plakat Tinggi, ada rehab Puskesmas serta penambahan ruangan. Lalu, di Desa Teluk Kijing Kecamatan Lais penambahan ruangan serta bangun rumah dinas bagi tenaga medis.

“Semuanya itu tahun anggaran 2019 ini. Kita pinta dampingi agar nanti tidak bersamalah di kemudian hari, dengan saran yang nanti diberikan oleh pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) ketika mengecek nantinya, ” jelasnya.

Azmi menambahkan, pihaknya tidak hanya pendampingan fisik non fisik, juga pihaknya meminta dampingi dalam memberikan saran dari segi pendapat hukum, sehingga ketika mengambil kebijakan tidak menyimpang. “Sebab ini merupakan instruksi Bupati dan arahan beliau, dalam mewujudkan visi misi Muba Maju Berjaya untuk selalu transparan dalam pengelolaan anggaran bersumber APBD dan APBN, ” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Datun Kejari Muba, Ellyas Mozart Situmorang SH menerangkan, bahwa pendampingan oleh JPN sendiri lanjutan dalam MoU. Dimana salah satu kewenangan pihaknya untuk memberikan saran atau Second Opinion untuk masalah hukum, maupun pendampingan baik melalui Litigasi dan Non Litigasi. Sehingga, nanti dalam pendapat hukum diberikan Dinkes tidak akan keluar dari kaedah yang melanggar.

Baca Juga  Pemkab Muba Sosialisasikan Langkah Antisipasi Dampak Kabut Asap

“Ini program kedepan yang kita jalankan. Dalam membantu Pemkab Muba serta jadi daerah yang berintegritas bebas korupsi,” imbuhnya.

Dalam peninjauan itu, tidak hanya beberapa JPN saja diikutsertakan, akan tetapi beberapa ahli dari Palembang yang akan memeriksa 4 titik pengerjaan fisik dilakukan Dinkes. Setelah nanti sudah dicek, tim mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan syarat dalam pembayaran kepada rekanan di Dinkes Muba.

“Semua item akan diperiksa, spek teknis, dan adminitrasinya. Sehingga bisa dilihat nanti sesuai volume atau tidak, itu tim ahli yang akan mengeluarkan LHP, ” pungkasnya. MUH

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here