Home Nasional Dewan Pengawas untuk Kontrol KPK

Dewan Pengawas untuk Kontrol KPK

0
Joko Siswanto dan Chairul S Matdiah.

PALEMBANG, PE – Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sudah tepat. Nantinya lembaga itulah yang akan mengontrol KPK.

“Polisi, Kejaksaan ada yang mengontrol. Pun kehakiman. Lha kok lembaga KPK tak ada yang kontrol,” kata pengamat sosial dan politik Sumatera Selatan Joko Siswanto, Jumat (20/9).

Dikatakan Rektor Universitas Taman Siswa ini, dari sisi administrasi negara, dewan pengawas itu perlu. Namun begitu fungsinya harus jelas, pun orang-orang yang menduduki lembaga ini, baik dari kriteria dan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru direvisi mengamanatkan pembentukan satu badan baru bernama Dewan Pengawas. Ini tertuang dalam Pasal 37E ayat 1. Anggota Dewan Pengawas KPK sebelumnya diusulkan dipilih oleh DPR. Namun, berdasarkan draf RUU KPK hasil pembahasan pemerintah dan DPR yang disahkan di rapat paripurna, ia jadi dipilih Presiden.

Presiden akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menjaring dan menyeleksi orang-orang yang mendaftar sebagai anggota Dewan Pengawas. Lalu, pansel menyerahkan nama-nama hasil seleksi tersebut kepada Presiden. Setelah itu, Presiden akan mengirimkan nama-nama calon anggota Dewan Pengawas KPK ke DPR untuk dikonsultasikan. Kemudian, Presiden menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya Dr. Andreas Leonardo mengatakan, presiden perlu didesak untuk memilih orang-orang yang memiliki integritas tinggi guna mengisi jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas KPK.

“Contohnya Pak Antasari Azhar. Orang yang punya integritas. Ketika integritas Dewan Pengawas lebih baik dari komisioner, saya pikir tak masalah,” ujarnya.

Sisi positif Dewan Pengawas, menurut dia, komisiner KPK kini ada yang mengawasi. Sehingga mereka tidak bisa semena-mena dalam menjalankan tugas, dalam hal ini penangkapan tersangka koruptor.

“Dewan Pengawas tentu punya konsep dalam bekerja. Jangan tebang pilih. Jangan (yang ditangkap) orang di daerah semua, tapi pemerintah pusat juga atau sebaliknya. Jangan di lembaga eksekutif semua, legislatif juga, pun yudikatif dan swasta,” ucapnya.

Sisi negatifnya, Dewan Pengawas membatasi dan lebih mengendalikan komisioner KPK. “Jangan sampai Dewan Pengawas lebih mengendalikan komisioner pada upaya pelemahan yang diributkan publik sekarang,” ujarnya.

Soal Dewan Pengawas KPK, politisi Partai Demokrat Chairul S Matdiah punya pendapat berbeda. Menurut dia, KPK tidak perlu Dewan Pengawas.

“Masyarakat bisa mengawasi KPK, Legislatif juga. Pimpinan KPK itu orangnya sudah baik sekali. Nggak perlulah dibuat Dewan Pengawas,” ujarnya berpendapat. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here