Home Headline News Dievaluasi, Belasan Paket Proyek ‘OTT KPK’ di Muara Enim

Dievaluasi, Belasan Paket Proyek ‘OTT KPK’ di Muara Enim

0
Bupati Muara Enim Ahmad Yani menggunakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/9/). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

MUARA ENIM, PE – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim akan mengevaluasi 16 paket proyek, PT Enra Sari, yang menjerat Bupati Muara Enim, Ahmad Yani sebagai tersangka penerima comitment fee oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).

Hal ini ditegaskan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Ramlan, Rabu (4/9). Ramlan mengatakan terkait proyek tersebut, pihak segera melakukan rapat dengan pejabat eselon III di lingkungan PUPR Kabupaten Muara Enim.

“Hari ini (4/9) saya akan rapat dengan pejabat eselon III, terkait dengan langkah langkah yang akan dilaksanakan ke depan. Yang pastinya proyek di PUPR harus tetap berjalan, karena itu amanah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Derah),” jelasnya.

Termasuk, lanjutnya, 16 paket tersebut akan dievaluasi dan menjadi bahan pembicaraan pada rapat tersebut. Hanya saja dia tidak bersedia menyebutkan nama ke 16 paket proyek itu. “16 paket itu yang mano mano aku mohon maaf dak hafal aku,” jelas Ramlan. Ketika ditanya bagaimana dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terkena OTT KPK apakah akan diganti.

“Ya pastilah sesuai dengan ketentuan selaku PPK akan diganti,” jelasnya tanpa menyebutkan nama penggantinya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI, selaku Ketua Tim Panitia Anggaran Daerah (TPAD), juga tidak bersedia menanggapi soal 16 paket proyek yang kini menjerat Bupati Muara Enim Ahmad Yani, tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak tahu saya,” jelas Sekda saat diwawancarai usai mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (4/9).

Namun dia menjelaskan, masalah program pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan. “Program tersebut telah ada dalam panduan kita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus kita laksanakan selama 5 tahun ke depan,” tegasnya.

Menurutnya, RPJMD itu dibuat dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang harus dilaksanakan Bupati Muara Enim periode 2018-2023. Begitu juga Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan. “Tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan,” katanya. AFU

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here