Home Politik & Pemerintahan Dinilai Cacat Hukum, AKD Terbentuk Tanpa Ada Revisi Tatib

Dinilai Cacat Hukum, AKD Terbentuk Tanpa Ada Revisi Tatib

0
Empat Pimpinan DPRD Muba memimpin rapat paripurna pembentukan AKD

SEKAYU, PE- Setelah ditetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) secara definitif, pimpinan dewan langsung tancap gas dengan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dimana, AKD tersebut telah terbentuk melalui rapat paripurna pembentukan AKD, di gedung DPRD Muba, Rabu (9/10).

Namun, dalam pembentukan AKD tersebut menuai polemik dibeberapa anggota DPRD, karena menilai cacat hukum akibat revisi atau pengubahan dalam tata tertib (tertib) belum dilakukan.

Seperti diakui anggota DPRD Kabupaten Muba, Zaidatulher mengatakan, saat ini dirinya sedang berada diluar kota. Dan tentunya, DPRD itu bekerja berdasarkan tatib dahulu, barulah dibentuk AKD.

‚ÄúSebab tatib saat ini dibentuk periode 2014-2019, dimana tatib itu seperti kami dulu ada Fraksi Nasdem dan Fraksi Demokrat. Akan tetapi periode 2019-2024 sekarang ini, sekarang ini kami tidak ada. Artinya itu sudah berubah, harusnya dibentuk atau revisi dulu baru penyusunan AKD. Itu contoh satu saja, ” kata politis Partai Nasdem ini.

Sekarang ini kan ada Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PAN, PKB. Dan kami (Nasdem) Fraksi gabung dari Nasdem serta Hanura lalu PPP dengan Perindo. “Nah mereka itu belum ada didalam tatib itu. Sehingga boleh dibilang cacat hukum, padahal kita anggota dewan bekerja sesuai aturan, ” cetusnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Muba Sugondo ketika dikonfirmasi menerangkan, bahwa terkait masalah itu merujuk dari Perda Nomor 1 tahun 2018 dan tatib DPRD masih berlaku, walaupun itu disusun dan ditetapkan oleh DPRD periode 2014-2019 sebelum ada perubahan.

“Bahwasanya juga tatib tersebut mempedomani Undang-undang nomor 24 tahun 2018 dan PP Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tatib DPRD. Hingga saat ini pedoman penyusunan tatib belum ada perubahan subtansi dan mekanisme, sehingga berimplikasi bahwa tatib DPRD Muba masih mengacu yang lama. “Apalagi Tatib yang lama tidak mengatur batas waktu masa berlaku, sehingga masih bisa digunakan hingga saat ini sesuai UU Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, “jelasnya.

Bilamana ada usulan akan perubahan tatib dari anggota, politisi Golkar ini menegaskan, akan pihaknya lakukan karena sekarang ini AKD telah terbentuk sehingga otomatis dengan mudah melakukan perubahan melalui Badan Musyawarah (Bamus). ” Sehingga nanti dengan mudah merivisi tatib, bahkan beberapa poin ada juga diubah untuk kode etik dan lain sebagainya, “imbuhnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Muba Drs HM Thabrani Rizky menambahkan, bahwa pada hari ini dilakukan rapat paripurna pembentukan AKD dan Komisi. ” Sudah dibentuk, seperti Banmus, Badan Perubahan Perda, Badan Anggran, dan Badan Kehormatan. Lalu untuk komisi ada empat komisi, “tandasnya. MUH

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here