Home Sumsel OPD dan SKPD Muratara Diharapkan Miliki Ruang Layak Anak

OPD dan SKPD Muratara Diharapkan Miliki Ruang Layak Anak

0
Sekretaris DPMD-P3A Muratara, Lindawati

MURATARA,PE- Semua OPD dan SKPD Kabupaten Muratara diharapkan miliki ruangan layak anak di setiap kantornya, dalam memberikan ruang pemenuhan hak-hak anak. Hal itu dilakukan, untmendukung program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Muratara.

Demikian diungkan Kepala DPMD-P3A Hj Gusti Rohmani melalui Sekretarisnya Lindawati, kepada Palembang Ekspres, Senin (13/1/2020). Menurut dia, sesuai komitmen deklarasi KLA di Kabupaten Muaratara awal tahun 2018, disepakati untuk pemenuhan hak-hak anak, setiap OPD maupun SKPD dibolehkan untuk menganggarkan mendukung program KLA, salah satunya adanya ruang ramah anak disetiap kantor.

Oleh karena itu ditahun 2020 ini, dia berharap semua OPD dan SKPD Kabupaten Muratara dapat mendukung semua program KLA dalam memenuhi hak-hak anak. Karena melalui cara seperti itu, anak-anak bisa merasa dihargai serta merasa suara mereka didengarkan dan baru bisa dikatakan Kabupaten Layak Anak.

Menurut Lindawati, hal itu juga yang akan menjadi target program kerja pihaknya pada tahun 2020 ini. Kalau selama ini pada tahun-tahun awal pertama dideklarasikanya KLA, pihaknya terkendala belum adanya Perda. Tetapi sekarang semua sudah lengkap payung hukumnya, artinya support pemerintah terhadap perlindungan hak-hak anak sudah jelas.

“Kalau selama ini baru sebatas kebijakan-kebijakan saja, dan terakhir penghunjung tahun 2019 kemarin dalam mewujudkan program KLA kami telah sampai ke tingkat desa dan kelurahan, dengan dibentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarajat (PATBM) yang ada di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Muratara dengan tujuan Desa dan Kelurahan Layak Anak,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk tingkat Kecamatan tahun 2020 juga akan pihaknya bentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Kalau selama sebelum menjadi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Muratara sendiri perhatian terhadap kepedulian dan perlindungan terhadap tumbuh kembang pada anak itu sangat kurang begitu diperhatikan, karena selama ini juga banyak masyarakat masih belum mengetahui betul tentang hal itu.

Baca Juga  Desa Bumi Makmur Wacanakan Lakukan Pemekaran Desa

“Contoh kecil dalam komunikasi keluarga, selama ini suara anak banyak kurang didengarkan pendapatnya. Masih ada anak yang dibentak orang tuanya saat ikut bicara. Jadi melalui sosialisasi PATBM, kita telah mengubah pola pikir masyarakat bahwa warisan dahulu dalam pengasuhan yang mengalangi anak untuk ikut bicara, itu tidak boleh karena sekarang sudah berubah,” ungkapnya.

Ditambahkan, bagaimana mau dikatakan Desa atau Kabupaten Layak Anak kalau hak-hak anak mau dibatasi terus. “ Karena banyak hal terkait tentang memenuhi haknya, dan menjaga perkembangan anak itu sendiri. Banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya tidak merokok di tempat umum dan adanya tempat bermain, baik di lingkugan dinas, tempat kesehatan maupun tempat umum,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap karena anak-anak itu ada dimana-mana, baik disetiap OPD dan SKPD, agar bersama-sama memberi ruang untuk anak. Sehingga anak-anak itu bisa terpenuhi hak-haknya, baik dalam perkembangannya maupun mendengarkan semua suara-suara anak, agar mereka bisa merasa terlindungi dan dihargai. SON

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here