Home Headline News Eksepsi Komisioner KPU Palembang Ditolak, Kamis Sidang Putusan

Eksepsi Komisioner KPU Palembang Ditolak, Kamis Sidang Putusan

0
Lima Komisioner KPU Palembang saat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Khsusus Palembang, Jumat (5/7).

PALEMBANG, PE – Persidangan kasus dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dengan menghadirkan lima terdakwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang di hari pertama berlangsung hampir sebelas jam. Dimulai sekitar pukul 09.30, selesai sekitar pukul 20.00 tadi malam, Jumat (5/7).

Di penghujung persidangan, Majelis Hakim yang diketuai Erma Suharti SH MH didampingi Hakim Anggota, Mulyadi SH dan Sobur Susatyo SH, menolak eksepsi yang diajukan oleh Rusli SH dan rekan penasehat hukum kelima terdakwa.

“Menyatakan tidak dapat menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Persidangan akan dilanjutkan Senin mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Penuntut,” ujar Erma saat membacakan surat putusan sela di hadapan persidanan pada Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Khsusus Palembang.

Lanjut dia, nantinya pada Selasa akan mendengarkan saksi dan ahli dari penasehat hukum terdakwa. Lalu, Rabunya akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kemudian, Kamis pembacaan pledoi, replik, duplik dan putusan. “Jadi persidangan ini akan putus pada Kamis mendatang,” terangnya.

Rusli selaku penasehat hukum terdakwa mengatakan, setelah eksepsi mereka ditolak Majelis Hakim, mereka menghormati persidangan dan akan menyiapkan saksi serta adrchat atau saksi yang meringankan klien mereka.

Sedangkan, koordinator JPU Yulia Ningsi SH mengatakan, pihaknya sepakat dengan majelis hakim yang tidak menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. “Kita akan menghadirkan 33 saksi dan 2 ahli terdiri dari ahli hukum pidana dan tata negara,” tegasnya.

Mulanya, JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang dari tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa. Kelimanya didakwa telah melakukan pelanggaran karena telah menghilangkan hak suara dengan tidak melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) di 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palembang.

Sidang perdana dihadiri oleh lima komisioner yakni Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani, dan empat komisioner lain yakni Syafarudin Adam, Abdul Malik, Yetty Oktarina dan Alex Barzili. Dalam sidang tersebut, tim JPU membacakan dakwaan di mana kelima terdakwa dinilai telah melanggara Pasal 554 dan 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Ursula Dewi SH, salah satu JPU mengatakan, kelimanya diduga telah melakukan pelanggaran dengan tidak memastikan kecukupan surat suara sehingga banyak TPS yang kekurangan surat suara. Dari hasil penghitungan setidaknya terdapat kekurangan 7.210 surat suara di 70 TPS. Ke-70 TPS tersebut tersebar di lima keluarahan di Kecamatan Ilir Timur (IT) II. Kelima kelurahan yang mengalami kekurangan surat suara yakni di Kelurahan 1 Ilir, 2 Ilir,5 Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah.

Secara rinci terdapat 1 TPS di Kelurahan 1 Ilir yang mengalami kekurangan 59 surat suara, di keluarahan 2 Ilir, terjadi kekurangan 2.847 surat suara di 28 TPS.

Selanjutnya terjadi kekurangan sebanyak 99 surat suara di 1 TPS yang terletak di kelurahan 5 Ilir, kekurangan surat suara juga terjadi di kelurahan Lawang Kidul di mana sebanyak 8 TPS kekurangan sebanyak 937 surat suara, dan kekurangan 3.268 surat suara di 32 TPS di Kelurahan Sungai Buah.

JPU menilai, banyaknya terjadi kekurangan surat suara menunjukkan terdakwa tidak melakukan tugasnya secara benar dengan memastikan surat suara sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebelum dikirim ke TPS.

Terhadap temuan tersebut kelima komisioner KPU Kota Palembang melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan serta memanggil semua saksi dari Panitia Pemungatan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menghadiri rapat pleno guna menetapkan TPS mana saja yang perlu mengadakan PSL.

Dari hasil verifikasi di lapangan, sebanyak 70 TPS yang diusulkan untuk dilakukan PSL, hanya ada 13 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan memenuhi syarat dan menyatakan mampu untuk melakukan PSL.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Penasehat Hukum kelima terdakwa, Rusli Bastiar SH mengatakan, penyidik Gakkumdu semestinya tak menetapkan klien mereka sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Rusli mengatakan, penetapan tersangka semestinya diberikan kepada para petugas KPPS yang membuat pernyataan untuk tidak melakukan PSL.

“Mestinya yang tersangka bukan kita, mestinya yang membuat surat pernyataan kalau dia yang tidak mau PSL,” ujar Rusli, usai membacakan eksepsi di muka persidangan.

Rusli menerangkan, lima komisioner KPU Palembang berpegang kepada surat pernyataan dari KPPS untuk melaksanakan PSL. Namun, setelah dilakukan verifikasi, hanya 13 TPS di Kecamatan Ilir Timur 2 yang melakukan PSL.

“Dasarnya pegangan kita surat pernyataan, mungkin karena dianggap sudah selesai (Pemilu) jadi tidak mau, itu akan dibuktikan di persidangan,” ujarnya.

Rekomendasi Bawaslu Palembang yang mengeluarkan surat untuk kembali melakukan PSL di 70 TPS dinilai tidak tepat. Sebab, saat itu tahapan pemilu telah dilakukan lantaran surat C1 telah keluar.

“Soal penetapan PSL, semestinya diajukan 5 hari sebelum pengumuman nasional. Pengumuman tanggal 21 dia melapor tanggal 22, sudah lewat batas waktu yang ditentukan,” tandasnya. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here