Home Headline News Gunakan Masker, Juarsah Terima SK Plt Muara Enim

Gunakan Masker, Juarsah Terima SK Plt Muara Enim

0
Gubernur Sumsel Herman Deru saat menyerahkan SK Plt Bupati Muara Enim yang diterbitkan Kemendagri kepada Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah, Senin (23/3).

MUARA ENIM PE – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim yang diterbitkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah, Senin (23/3) .

Juarsah menjabat Plt Bupati Muara Enim menggantikan posisi Bupati Muara Enim Ahmad Yani, yang resmi diberhentikan sementara pertanggal 23 Maret 2020.

Dalam penyerahan SK yang berlangsung di Gedung Bina Praja Pemprov Sumsel, dihadiri sejumlah tamu dari Forkopimda Muara Enim.

Karena dalam situasi waspada Virus Corona atau Covid-19, seluruh tamu hadir termasuk Plt Bupati Muara Enim dan Gubernur Sumsel menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan sosial distance.

Dalam arahannya Gubernur Sumsel H Herman Deru menyampaikan pemberhentian sementara Bupati Muara Enim terhitung sejak tanggal 23 maret 2020.

“Dengan berat hati Bupati Muara Enim diberhentikan sementara. sehubungan dengan itu maka foto Bupati diberbagai kegiatan dinonaktifkan, “kata Deru

Mengenai keperluan dinas dan sebagainya, Plt Bupati H.Juarsah, lanjut Deru, masih menggunakan fasilitas sebagai Wakil Bupati Muara Enim, termasuk dalam halnya plat polisi mobil dinas dan atribut jabatan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Arie Irawan mengatakan penyerahan SK Plt Bupati diserahkan Gubernur Herman Deru tanpa dihadiri Mendagri.

“SK tersebut diterbitkan Mendagri yang berisi penugasan Wakil Bupati Muara Enim Juarsah sebagai Plt Bupati Muara Enim,”kata Arie

Arie mengatakan, penyerahan SK Plt Bupati Muara Enim dari Mendagri tersebut menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumsel Herman Deru yang menunjuk Wakil Bupati Muara Enim Juarsah sebagai Plt Bupati, pada 15 September Lalu.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI, No.131.16/9073/SY tanggal 15 September 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sumetara Selatan, dimana surat tersebut mengenai status dari Bupati Muara Enim Ahmad Yani serta meminta Gubernur Sumsel menunjuk pelaksana tugas.

Keputusan SK Plt Bupati tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat 4, yang menyatakan bahwa saat kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Sebagaimana diketahui, Bupati Muara Enim non aktif Ahmad Yani kini berstatus terdakwa kasus gratifikasi 16 paket proyek jalan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Ahmad Yani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pejabat bawahannya serta seorang pengusaha kontraktor, pada September 2019 lalu. AFU

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here