Home Palembang Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Herman Deru Soroti Konflik Batas...

Hadiri Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Gubernur Herman Deru Soroti Konflik Batas Daerah

0
Gubernur Herman Deru memukul gong tanda dibukanya Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel TA 2019, di Hotel Arista Palembang, Senin (15/4).

PALEMBANG,PE – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru membuka secara langsung rapat koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Hotel Arista Palembang, Senin (15/4).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Herman Deru meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel untuk segera menyelesaikan permasalah batas daerah yang terjadi di Sumsel.

“Saya minta bantuan, ini tentang batas-batas kota khususnya DOB (Daerah Otonomi Baru,red). Ada yang batas daerahnya sudah fix tapi masyarakatnya nggak mau ganti KTP, ada yang rakyatnya sudah mau, tapi batas wilayahnya tidak sesuai daerah mereka,”ungkap Herman Deru.

HD mencontohkan, daerah-daerah DOB seperti Kabupaten Musi Rawas Utara juga masih menyisakan konflik batas wilayah, termasuk juga daerah-daerah lain seperti Musi Banyuasin, Palembang, Banyuasin dan PALI.

Untuk itu HD mengharapkan agar pihak terkait yang mengurusi persoalan ini, untuk tidak mempersulit proses penyelesaian batas wilayah. “Kalau bisa bantu saja, kan tanah ini milik NKRI. Kecuali kalau mau diambil asing, kita akan mati-matian lawan,”imbaunya.

HD juga menilai, konflik-konflik pertanahan ini sering terjadi di dalam wilayah yang memiliki potensi alam. “Kalau saya pelajari dimana-mana konflik tanah itu yang ada potensi minerba dan migas, dan ada aktor intelektualnya atau orang yang berduit,”sambungnya.

Untuk itu, HD mengharapkan agar Gugus Tugas Reforma Agraria ini juga dibentuk di Kabupaten/Kota. “Alangkah baiknya, para Kakanwil BPN Kabupaten/kota yang hadir nanti membawa surat dari Gubernur untuk diserahkan langsung ke Bupati/Wali Kota agar Gugus Tugas Reforma Agraria ini juga dibentuk di daerah untuk menjadi guiding menyelesaikan problem pertanahan,”harapnya.

Nantinya, lanjut HD, Kanwil BPN di daerah dapat segera menginventarisasi masalah dan potensi masalah pertanahan yang terjadi di daerahnya masing-masing. “Saya ngin sesegera mungkin minta laporan tentang problem di wilayah masing-masing, baik itu konflik masyarakat dengan perkebunan, dan masyarakat dengan kawasan. Saya ingin gugus tugas ini lebih jeli dan detail dalam mengurusi pertanahan di Sumsel,”tandasnya. BET

Baca Juga  Lima Prioritas Pembangunan Sumsel 2020, Apa Saja?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here