Home Palembang Ibu Hamil, Anak-anak, dan Lansia Prioritas Pelayanan Publik

Ibu Hamil, Anak-anak, dan Lansia Prioritas Pelayanan Publik

0
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalia dan Rektor Unsri Annis Sagaf foto bersama sejumlah narasumber lain.

PALEMBANG.PE-Pemerintah dalam menerapkan kebijakan pelayanan publik tetap memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Sejumlah kelompok rentan yang mendapat prioritas dalam pelayanan, seperti anak-anak, lansia, ibu-ibu hamil dan menyusui, serta kelompok difabel.

Hal itu diungkapkan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Diah Natalia di sela acara Seminar HAM Pelayanan Publik yang Berkeadilan di Graha Unsri, Senin (2/12). Acara ini dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia.

“Mereka ini yang perlu kita perhatikan. Tapi dalam kenyataannya belum semua penyelenggara pelayanan publik memperhatikan ini,” tuturnya.

Namun, kata dia, kemajuan teknologi informasi telah membantu kerja pemerintah dalam memangkas jalur birokrasi, yang panjang dan berbelit-belit.

“Beberapa layanan publik sudah menggunakan teknologi informasi. Warga tidak harus datang ke tempat layanan. Cukup menggunakan telepon selulernya atau internet, sudah bisa melakukan pendaftaran,” ucapnya.

Malah, kata dia, dalam beberapa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), cukup dengan meng-upload data persyaratan, sudah bisa mencetak sendiri.

Ia mengimbau kepada semua penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi persyaratan dari sisi infrastruktur. Misalkan kelompok difabel, harus dibuatkan infrastruktur untuk memudahkan mereka.

“Kami imbau kepada semua penyelenggara pelayanan publik, bahwa ini adalah kewajiban mereka untuk menyediakan fasilitas yang memberikan kemudahan,” ucapnya.

Acara ini dihadiri Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum dan HAM Provinsi Sumsel Syahrullah, Direktur Informasi HAM Direrktorat Jenderal HAM Salahudin, Rektor Universitas Sriwijaya Annis Sagaf, dan ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Palembang.

Menurut Diah Natalia, di Sumatera Selatan, ada beberapa daerah yang sudah bagus pelayanan publiknya, seperti di Kabupaten Musi Banyuasin. Termasuk Kota Palembang.

“Selama ini fokus evaluasi kita terbatas pada layanan dasar. Misalnya PTSP, Disdukcapil, RSUD, dan layanan Polrestabes. Kami berharap di daerah yang pelayanan publiknya sudah bagus seperti Kota Palembang, bisa jadi role model bagi daerah lain,” tukasnya.

Ia juga berharap, unit-unit pelayanan publik lain yang tidak bisa dievaluasi pihaknya lantaran jumlahnya yang banyak, bisa mencontoh Kota Palembang.

“Ini peran dari kepala daerah untuk meneruskan kepada pejabat OPD di bawahnya, untuk juga mencontoh hal-hal baik tadi,” ucapnya.

Rektor Universitas Sriwijaya Annis Sagaf mengatakan, perguruan tinggi termasuk dalam pelayanan publik. Sehingga punya kaitan erat dengan Kementerian PANRB.

Menurutnya, saat ini di Kementerian PANRB ada terobosan baru tentang pelayanan publik yang menggunakan IT. Pihak yang merasa tidak puas atas layanan publik kalau sebelumnya melapor secara tertulis, sekarang dibuatkan online.

“Jadi semua lini bisa lihat laporan yang berkaitan dengan itu. Misal di Unsri ada komplain, bayar UKT susah sekali. Itu masuk dalam laporan komplain tadi. Kemudian rektor tahu dan sampai ke Men-PAN. Kenapa Men-PAN? Karena seluruh pelaksana pelayanan publik di univeristas itu di bawah Men-PAN. Walaupun miliknya Kemendikbud, tapi kepegawaiannya itu milik Men-PAN. Jadi Men-PAN yang kawal,” tuturnya.

Dikatakan dia, program ini sudah berjalan empat tahun. Awal ujicoba program ini namanya Pelayanan Publik Goes to Campus.

“Lantaran IT bagus, sarana juga bagus, kita menyambut baik. Ini untuk memudahkan kita membenahi aparat kita yang lamban. Lamban yang saya maksud, ada yang karena otaknya di level pendidikan yang tidak nyambung. Ada juga yang tugasnya terlalu berat, karena manual jadi tambah pusing,” ujarnya. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here