Home Ekonomi Jokowi Akui Kepercayaan Investor kepada Indonesia Kian Membaik

Jokowi Akui Kepercayaan Investor kepada Indonesia Kian Membaik

0

JAKARTA, PE – Di hadapan para Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi se-Indonesia, termasuk Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel, HM Giri Ramanda, saat memimpin rapat kerja pemerintah, di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/1). Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyebutkan bahwa kepercayaan investor kepada Indonesia semakin membaik.

Peringkat kemudahan berusaha ease of doing business (EoDB), Indonesia lompat dari posisi 142 pada 2014 menjadi 72 di 2017. Lembaga Pemeringkat Fitch Ratings dan Moody’s memberikan Investment Grade pada Indonesia. Ini adalah momentum tepat bagi Indonesia untuk menarik investor.

“Saat ini memiliki momentum sangat baik dengan kepercayaan dari dunia internasional, lembaga rating internasional berikan nilai baik. Kunci ekonomi akan baik salah satunya yakni investasi,” kata Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Rapat kerja ini membahas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah. Selain dihadiri para Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, tampak hadir Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembang, dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Lebih lanjut Presiden mengharapkan para kepala daerah dapat memanfaatkan momentum kondisi makro nasional yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jokowi menyebutkan beberapa dukungan yang dapat mendorong investasi, seperti meningkatnya kemudahaan berusaha di tanah air.

Presiden juga menyampaikan problem yang saat ini dihadapi adalah masalah perizinan. Untuk itu, kemarin Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi dikumpulkan agar bisa satu visi dalam menyelesaikan permasalahan.

Jokowi memberikan contoh di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa saat ini proses perizinan dapat dipercepat. Presiden menyampaikan bahwa masalah izin bukan hanya di  BKPM namun juga ada di instansi lain dan daerah.

“Masalah utama sekarang ini yakni regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal investasi. Presiden sampaikan jika memang memperlambat kemudahan berusaha, perda hendaknya bisa direvisi dan ke depan tidak membuat Perda yang baru,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengimbuhkan, kendala proses perizinan yang paling lama di daerah yakni pembangkit listrik, pertanian, pariwisata, dan industri. Presiden ingin adanya harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden ingatkan hubungan antara Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten adalah satu garis dengan bingkai Negara Kesatuan.

Untuk itu, Presiden minta provinsi dan kota/kabupaten tidak membuat aturan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi, tujuannya ingin menyatukan pasar yang besar ini dengan Perda yang inline satu garis dari pusat hingga daerah. Menurut Jokowi, yang penting kualitas aturan, bukan kuantitasnya. Terlalu banyak aturan menimbulkan kerumitan.

“Salah satu indeks yang harus diperhatikan indeks kompetitif kita yang dikompilasi oleh World Economic Forum setiap tahun. Kalau dibedah, satu faktor yang mendongkrak adalah ukuran pasar nasional yang besar. Jadi kalau daerah punya prosedur dan standar sendiri-sendiri, tanpa koordinasi tanpa harmonisasi, yang terjadi adalah fragmentasi. Kita tidak jadi pasar tunggal, tapi pasar kerdil-kerdil. Dan itu bukan menjadi kekuatan kita. Kekuatan kita adalah pasar tunggal besar nasional,” tegasnya. BET/RIL

 

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here