Home Headline News Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Baru, Jakarta Nanti Jadi Apa?

Kalimantan Timur jadi Ibu Kota Baru, Jakarta Nanti Jadi Apa?

0

JAKARTA.PE- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memastikan ibu kota negara pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

’’Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum,’’ kata Sofyan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.

Sofyan menegaskan pengadaan lahan untuk kebutuhan ibu kota ini masih menunggu pengumuman resmi lokasi pasti ibu kota baru oleh Presiden.

Ia memastikan kebutuhan lahan ibu kota baru untuk tahap pertama memerlukan tanah seluas 3.000 hektare yang akan dimanfaatkan guna pembangunan kantor pemerintahan.

“Setelah itu luas perluasannya bisa 200-300 ribu ha, sehingga bisa bikin kota, dengan taman kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat dan udara bersih. Kita harapkan jadi kota menarik buat dihidupi,” kata Sofyan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta izin kepada seluruh rakyat Indonesia untuk pindah ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan dalam Pidato Kenegaraan HUT ke-74 RI pada Sidang Bersama DPD dan DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” katanya.

Namun, pada kesempatan itu, Presiden tidak menyebutkan secara spesifik provinsi atau kota mana yang akan dijadikan ibu kota baru tersebut.

Ibu kota, kata dia, bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.

Dia mengatakan pemindahan ibu kota tersebut dilakukan demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi.

’’Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,’’ tutup Jokowi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan lokasi ibu kota baru harus berada di tengah-tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan wilayah timur Indonesia.

Syarat selanjutnya yakni harus memiliki risiko yang minim akan bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, longsor mau pun kebakaran hutan dan lahan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan tahun 2020 baru tahap persiapan dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan.

“Karena memang belum ada aktivitas yang signifikan di tahun 2020, baru tahap persiapan,” ujar Bambang Brodjonegoro usai menghadiri diskusi media di Jakarta, Kamis.

Dia juga menegaskan bahwa anggaran pembiayaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tidak bergantung kepada APBN, dan pembiayaan paling besar berasal dari investasi swasta serta BUMN.

Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan akan mulai memasuki tahap pencanangan atau groundbreaking pada 2021. Pertama kali dibangun pusat pemerintahan di atas lahan sekitar 3.000 hektare sampai 6.000 hektare.

’’Kita akan menyediakan lahan sekitar 6.000 hektare, tapi mungkin yang akan efektif 3.000 hektare,’’ kata Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, jika rencana pemindahan ibu kota berjalan sesuai rencana, maka Presiden Jokowi akan memiliki legacy khusus yang tak pernah dilupakan warga bangsa ini di masa datang.

’’Jokowi akan jadi presiden kedua setelah Presiden Soekarno yang melahirkan Indonesia sebagai bangsa besar membingkai keragaman multiidentitas dan budaya. Jokowi juga mewujudkan kehendak Presiden Soekarno untuk pindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan,’’ kata Laode di Jakarta, Kamis (22/8).

Lalu apa sih urgensinya pindah ibu kota? Tentu banyak alasan dengan argumen logisnya sendiri-sendiri, termasuk di dalamnya aspek keamanan dari kerawanan gempa. Pulau Kalimantan, menurut para ahli geologi, tak miliki patahan lempeng tektonik sehingga dianggap aman dari segi bencana alam atau gempa tektonik.

’’Tapi bagi saya, hal terpenting adalah dua faktor penting. Pertama, distribusi pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur fisik niscaya akan terjadi dengan sendirinya di Pulau Kalimantan khususnya di Kaltim. Manusia pun akan menyusul mendekat di kawasan itu, sehingga di Pulau Jawa khususnya Jabodetabek akan berkurang,’’ ungkap dia.

Kedua, kelancaran dalam proses-proses pemberian pelayanan. Akibat kepadatan yang begitu tinggi, berurusan di Jakarta terkadang harus pasrah dengan time consuming. Harus pasrah dengan waktu yang terbuang dalam perjalanan.

Faktor kedua ini, menurut Laode, sebenarnya mengambil contoh kota pemerintahan di Negara-negara persemakmuran seperti Australia, Afrika Selatan, India, dan Malaysia. Kota pemerintahan dibuat tak menyatu dengan pusat bisnis. Dalam konteks Indonesia, barangkali, Jakarta hanya fokus sebagai pusat bisnis dan jasa.

Namun demikian, ada perbedaan antara ibu kota pemerintahan Indonesia (nanti) dengan Negara-negara persemakmuran itu. Di Negara-negara persemakmuran itu kota pemerintahan dengan kota bisnis tak terlalu jauh. Bisa dijangkau dengan cepat melalui jalur darat. Tetapi untuk Indonesia, posisi kota pemerintahan dengan Jakarta yang sudah tumbuh jadi pusat bisnis dan jasa hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara atau kapal laut.

’’Bukan mustahil Jakarta akan jadi kota yang lesu secara ekonomi. Apalagi jika nanti kantor-kantor perusahaan besar akan ikut pindah untuk dekat dengan pejabat pengambil kebijakan negara. Hal ini akan jadi masalah tersendiri di kemudian hari,’’ ujar Laode.

Permasalan sekarang adalah persiapan pindah ibu kota dengan target waktu demikian singkat. Anggaran negara dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk kejar target pembangunan infrastruktur fisik. Maka niscaya akan berdampak serius juga pada sektor-sektor lain yang harusnya jadi prioritas. IDN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here