Home Kriminal Kamis Pagi, Tuntutan 5 Komisioner KPU Palembang Dibacakan

Kamis Pagi, Tuntutan 5 Komisioner KPU Palembang Dibacakan

0
Ketua KPU Palembang Eftiyani saat memberikan penjelasannya dimuka hakim PN Palembang.

PALEMBANG, PE- Pembacaan surat tuntutan lima terdakwa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang dugaan tindak pidana Pemilu yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (10/7) sore, terpaksa ditunda hingga Kamis (11/7) pagi.

Hal tersebut diungkapkan Kordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang yakni Yuliati Ningsih SH MH, setelah mendengarkan keterangan terdakwa dari pagi hari hingga pukul 13.00 WIB, sidang diskor dan kembali dilanjutkan sekitar pukul 17.00 Wib. Persidangan kembali dilanjutkan, dengan agenda mendengarkan tuntutan dari JPU.

“Karena surat tuntutan belum siap, kami meminta waktu yang mulia hingga besok pagi (11/7)) yang mulia ,”ujar Yulia Kordinator JPU.

Permintaan JPU, langsung ditanggapi ketua majelis hakim dipimpin oleh Erma Suharti SH MH yang memberikan waktu bagi tim penuntut untuk menyiapkan surat tuntutan, setelah berkordinasi dengan hakim anggota.” Besok pagi jam 9 sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan. Lalu, pukul satu siang dilanjutkan pembacaan pledoi kemudian relplik, duplik dan putusan,”terangnya.

Usai persidangan penasehat hukum terdakwa, Rusli Bastari SH mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu sekitar tiga jam untuk menyiapkan nota pembelaa atau pledoi setelah JPU membacakan tuntutan. “Dalam pembelaan kita tentunya dakwaan itu tidak terbukti, tapi secara detailnya kita bacakan dalam pledoi nanti,”ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Palembang Eftiyani saat diperiksa sebagai terdakwa bersama empat Komisioner lainnya menerangkan bahwa dari seluruh TPS yang direkomendasikan perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi karena ada anggaran yang akan dikeluarkan.

“Untuk PSL kami koordinasi dengan KPU Sumsel dan KPU RI, dan tidak serta merta dapat dilaksanakan PSL di 70 TPS yang direkomendasikan,” ujar Eftiyani.

Terkait kekurangan surat suara yang menjadi pemicu keluarnya rekomendasi PSL, menurut Eftiyani, merupakan kesalahan saat proses packing oleh kelompok kerja logistik di Jakabaring.

“Surat sisa packing dan surat suara rusak harus dimusnahkan, dan yang sudah di packing sudah berada di dalam kotak suara serta disebar ke TPS,”jelasnya.

Menurutnya, saat proses distribusi, jumlah surat suara pemilihan Presiden sama dengan pemilihan Legislatif, yakni 1.147.014. Namun ketika ditanya jaksa kenapa bisa terjadi kekurangan di wilayah Kecamatan IT II.Selain itu kata dia, semua karena ada surat suara Presiden yang termasuk kotak suara untuk wilayah lain. Namun dirinya juga mengaku, bahwa di tempat lain tak ada kelebihan surat suara. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here