Home Nasional Kaoem Telapak bersama EIA Kecam Terbitnya Permendag 15/2020.

Kaoem Telapak bersama EIA Kecam Terbitnya Permendag 15/2020.

0
Ilustrasi kondisi pembalakan liar yang mulai merambah hutan lindung wilayah hutan Sumatera Selatan.

BOGOR, PE – Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 (Permendag 15/2020) yang berlaku pada 27 Mei 2020). Aturan tersebut secara jelas melemahkan kredibilitas pasokan kayu legal ke pasar internasional.

Sehingga, Kaoem Telapak bersama Environmental Investigation Agency (EIA) mengecam terbitnya Permendag 15/2020. Penghapusan Dokumen V-Legal melemahkan SVLK sebagai bagian penting dalam VPA antara Indonesia dan Uni Eropa di bawah perjanjian perdagangan kayu legal dengan Indonesia (Forest Law Enforcement, Governance and Trade/FLEGT).

Permendag 15/2020 melanggar komitmen Indonesia untuk mempertahankan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang efektif mencegah kayu ilegal keluar dari rantai pasokan Indonesia.

Pemerintah berdalih bahwa penghapusan kewajiban Dokumen V-Legal adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan mengantisipasi dampak negatif penyebaran virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia.

“Indonesia telah menjadi pelopor dalam upaya memberantas perdagangan ilegal dalam sektor kayu, dan diakui oleh Uni Eropa melalui perjanjian perdagangan kayu legal dengan Indonesia (FLEGT-VPA),” singgung Abu Meridian Direktur Eksekutif Kaoem Telapak.

Data perdagangan telah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan substansial setelah menggunakan Dokumen V – legal dan Sistem SVLK. Sejak 2013, Indonesia dan Uni Eropa menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA), SVLK telah memberikan kontribusi ekspor produk kayu senilai US $ 68,37 miliar.

“Perubahan peraturan yang diusulkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keuntungan dengan tidak mengatur perlindungan hutan Indonesia dan perdagangan berkelanjutan adalah pandangan pendek,” kata Thomas Chung, Juru Kampanye Hutan EIA.

Dengan menerapkan peraturan baru ini, Indonesia kehilangan reputasi pasarnya yang telah diikuti oleh negara-negara produsen lainnya seperti Vietnam, pesaing utama Indonesia yang saat ini dalam proses negosiasi dengan Uni Eropa.

Selain itu, telah berlaku peraturan di negara konsumen seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Korea Selatan dan Cina yang baru-baru ini sedang merevisi undang-undang kehutanannya untuk menangani kayu yang bersumber dari aktivitas ilegal.

Baca Juga  Tiga Pasien Corona Berangsur Membaik

Selain itu, banyak pertanyaan yang diajukan apakah Dokumen V-legal dapat dengan mudah ditinggalkan berdasarkan ketentuan VPA yang disepakati.

Maraknya pembalakan liar tahun 2000-an telah membuat Indonesia mengalami kerugian 40 triliun rupiah per tahun, dan hutan hilang seluas sebesar 2,8 juta hektar per tahun. Sejak diperkenalkan dan diberlakukannya peraturan, terutama SVLK, angka pembalakan liar ini terus menurun.

Terlepas dari keberhasilannya, SVLK masih sangat membutuhkan dukungan untuk terus diperbaiki, karena sistem ini masih saja ada yang memanfaatkan celahnya untuk mencuci kayu ilegal.

Tahun lalu, contohnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyita 455 kontainer kayu Merbau ilegal. Relaksasi SVLK dapat mendorong kembali maraknya pembalakan liar, sehingga memperburuk perdagangan kayu ilegal yang masih berlangsung.

Juru Kampanye Hutan EIA Thomas Chung mengatakan, Pemerintah Indonesia harus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020. Penerbitan Permendag 15/2020 merusak kredibilitas Indonesia di pasar internasional, sehingga menghilangkan kepercayaan kepada Indonesia dalam menyetujui perjanjian perdagangan internasional. RIL

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here