Home Sejarah Karet Palembang, Konflik Pusat dan Daerah hingga Penyelundupan (Tulisan Pertama)

Karet Palembang, Konflik Pusat dan Daerah hingga Penyelundupan (Tulisan Pertama)

0
Karet Palembang, Konflik Pusat dan  Daerah hingga Penyelundupan (Tulisan Pertama) 1
Dudy Oskandar

Oleh Dudy Oskandar (Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

SEJAK dihapuskannya Kesultanan Palembang pada tahun 1825 oleh Belanda, Palembang menjadi ibukota Keresidenan Palembang, meliputi seluruh wilayah yang kelak menjadi Provinsi Sumatra Selatan setelah kemerdekaan, yang dipimpin oleh Jan Izaäk van Sevenhoven sebagai residen pertamanya.

Dari akhir abad kesembilan belas, dengan diperkenalkannya tanaman ekspor baru oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Palembang bangkit kembali sebagai pusat ekonomi. Pada tahun 1900-an, perkembangan industri minyak dan karet menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membawa masuknya para migran, meningkatnya urbanisasi, dan perkembangan infrastruktur sosial ekonomi.

Munculnya penanaman karet di Sumatra Selatan dimulai pada akhir abad ke-19. Pada awal abad ke-20, beberapa perusahaan besar Barat memasuki daerah tersebut dan mengoperasikan perkebunan karet. Dari pertengahan 1920-an, karet menjadi tanaman ekspor terbesar di daerah tersebut, melampaui kopi robusta. Meskipun ada perkebunan karet besar yang dimiliki oleh perusahaan Barat, karet di Palembang terutama diproduksi oleh petani kecil.

Pada 1920-an, Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatra Selatan saat ini) menduduki peringkat keenam di kawasan untuk produksi karet rakyat, dan kemudian menjadi daerah produksi karet rakyat yang terbesar di kawasan pada tahun 1940-an, menghasilkan 58.000 ton karet. Tapi menurut Dr. Tirta Jaya Jenahar dalam artikelnya “Sejarah Perkembangan Karet di Indonesia” tanaman karet dikenal di Sumatra Selatan sejak 1902, yang dibawa oleh perusahaan asing.

Perusahaan Harrison and Crossfield Company merupakan perusahaan pertama yang mulai menanam karet di Sumatra Selatan, kemudian Perusahaan Sociente Financiere des Caoutchoues dari Belgia tahun 1909 dan diikuti perusahaan Amerika Serikat yang bernama Hollands Amerikaanse Plantage Maatschappij (HAPM) tahun 1910-1991.

Harga karet yang membumbung pada 1910 dan 1911 menambah semangat para pengusaha perkebunan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun demikian, pada 1920-1921 terjadi depresi perekonomian dunia yang membuat harga karet merosot.

Namun, di tahun 1922 dan 1926 terjadi ledakan harga lagi karena kurangnya produksi karet dunia, sementara industri mobil di Amerika Serikat meningkatkan jumlah permintaan karet.

Pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak membuat peraturan tentang pembukaan dan pengusahaan perkebunan karet rakyat. Akibatnya, lahan karet di Indonesia meluas tak terkendali sehingga kapasitas produksi karet berlebihan. Harga karet pun sulit dipertahankan pada angka yang wajar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin menurunnya harga karet di pasaran.

Baca Juga  Teh Secang, Teh Orang Palembang Zaman Dulu

Beberapa kali pemerintah Hindia Belanda merencanakan untuk melakukan pembatasan atau restriksi terhadap karet rakyat.
Pada 7 Mei 1934 diadakan persetujuan antara Pemerintah Prancis, Britania Raya, Irlandia Utara, British Indie, Belanda dan Siam tentang pembatasan memproduksi karet dan ekspornya. Persetujuan ini diumumkan dalam Stbl. 1934 No. 51 yang selanjutnya diadakan perubahan dengan Stbl. 1936 No. 472 dan 1937 No. 432.

Pada kenyataannya, Pemerintah Hindia Belanda tidak berhasil melakukan restriksi karet di luar Jawa, maka Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembatasan ekspor karet dengan pajak ekspor. Pajak ini mengakibatkan produksi menjadi turun dan menurunkan harga yang diterima ditingkat petani.

Kemudian, tahun 1937-1942 diberlakukanlah kupon karet yang berfungsi sebagai surat izin ekspor karet yang diberikan kepada petani pemilik karet, bukan kepada eksportir.

Dengan sistem kupon ini petani karet dapat menjual karetnya ke luar negeri misalnya Singapura. Apabila petani karet tersebut tidak berkeinginan menjual karetnya langsung ke luar negeri maka dapat menjual kuponnya kepada petani lain atau kepada pedagang atau eksportir.

Sistem kupon tersebut merupakan jaminan sosial bagi pemilik karet, karena walaupun pohon karetnya tidak disadap, pemilik karet tetap menerima kupon yang bisa dijual atau diuangkan. Sistem kupon ini dimaksudkan pula untuk membatasi produksi (rubber restric-tion), karena bagi petani yang terpenting terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangganya dari hasil penjualan kupon yang diterimanya walaupun pohon karetnya tidak disadap.

Tahun 1944, Pemerintah Jepang yang berkuasa waktu itu membuat peraturan larangan perluasan kebun karet rakyat. Produksi karet rakyat yang akan diekspor dikenai pajak tinggi yaitu sebesar 50 persen dari nilai keseluruhan. Kebijaksanaan tersebut berdampak menekan pada perkebunan karet rakyat. ***
Sumber:
1. Ryllian Chandra , MA, Kontestasi Politik di Palembang 1950-1970 ( Dinamika Politik Islam Dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru), Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015

2. https://infobelga.wordpress.com/2016/04/05/sejarah-perkebunan-karet-di-sumatera-selatan/

3. Wikipedia

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here