Home Kriminal Kasus Penyuapan Bupati Muara Enim Mulai Disidang

Kasus Penyuapan Bupati Muara Enim Mulai Disidang

0
Robi Okta Fahlevi terdakwa penyuap Bupati Muara Enim, saat menjalani sidang perdana di ruang sidang utama PN Klas 1A Khusus Palembang, Rabu (20/11).

PLEMBANG, PE – Robi Okta Fahlevi, Direktur sekaligus pemilik PT INDO PASER BETON dan CV AYAS & Co yang menjadi terdakwa dalam dugaan tindak pidana kasus penyuapan Bupati Muara Enim, menjalani sidang perdana di ruang sidang utama PN Klas 1A Khusus Palembang, Rabu (20/11).

Majelis hakim yang diketuai Bongbongan SH MH yang juga menjabat Ketua PN Klas 1 Khusus tipikor Palembang, mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut umum (JPU) KPK Budi nugraha beserta Tim terhadap terdakwa.

Dengan pengawalan ketat dari pihak Brimob bersenjata lengkap JPU membacakan dakwaan, sementara terdakwa pelaku dugaan suap yang mengenakan kemeja warna biru mudah bermotif kotak-kotak dan celana panjang berwarna hitam tampak seksama mendengarkan bait demi bait dakwaan JPU sembari sesekali menoleh pada kuasa hukumnya.

Pada sidang yang digelar pukul 9.00 WIB, juga terungkap bahwa ada nama nama oknum anggota DPRD Muara Enim yang diduga turut menerima upeti atau suap dan terlibat dalam kasus ini yang mengacu dengan akan adanya kemungkinan tersangka baru.

Diketahui, dalam dakwaan JPU yang menjerat terdakwa dengan pasal berlapis yakni pasal 5 dan pasal 13.

Usai persidangan, penasehat hukum terdakwa advokad Niken susanti SH dari Niken Susanti Law Office mengatakan dakwaan terhadap kliennya sudah sesuai dan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan, dan selanjutnya akan koperatif mengikuti setiap persidangan.

“Kita lihat saja nanti, yang jelas kita ikuti saja fakta persidangan yang ada,” ujarnya.

Sementara JPU KPK, M Asri Irwan mengatakan dalam kasus ini selanjutnya akan dihadirkan 5 sampe 10 saksi ditiap sidang yang akan digelar, dan tidak menutup kemungkinan bakal ada nama-nama tersangka baru yang akan dijerat KPK dalam kasus ini.

“Sejauh ini kita akan memanggil dan menghadirkan saksi saksi yang ada di dalam berkas perkara, namun kedepan tidak menutup kemungkinan asa nama nama baru yang bakal jadi tersangka,”ujarnya.

Dalam dakwaan terungkap, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sekira Desember 2018 sampai September 2019. Mulai dari di Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, di parkiran mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim.

Lalu di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, dan Rumah Makan Bakmi Aloi Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Di lokasi tersebut terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan memberi uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlahUSD35.000 (tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk Rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya 1 unit mobil pickup merk Tata XenonHD single cabin warna putih, dan 1 unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B2662 KS.

Apa yang diberikan terdakwa sebagai bagian dari realisasi pemberian komitmen fee proyek 15% di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dan pihak-pihak terkait lainnya.

Lebih jelasnya kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim periode Tahun 2019 s/d 2024 melalui A Elfin MZ Muchtar A. dan Muhamad Riza Umari serta Ramlan Suryadi, Ilham Sudiono dan Aries AB.

Tujuan pemberian itu agar Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim bersama-sama dengan lainnya mengupayakan terdakwa mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019, dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pemberian pekerjaan 16 paket proyek yang terkait dengan Dana Aspirasi DPRD Muara Enim di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019.

Hal itu menurut JPU dalam dakwaannya, bertentangan dengan kewajiban Ahmad yani selaku Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. JAN

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here