Home Palembang Kelola Dana Desa, Kades Harus Paham Aturan

Kelola Dana Desa, Kades Harus Paham Aturan

0

PALEMBANG, PE – Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru berharap para kepala desa dalam mengelola keuangan di desa, harus paham aturan hukum yang berlaku.

“Tak bisa selera kepala desa bikin ini bikin itu. Ada payung hukumnya, yakni peraturan bupati atau walikota,” kata Herman Deru dalam Sosiliasisasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, BLUD, dan BUMD di Balroom Hotel Novotel, Kamis (10/10).
Acara ini dihadiri Anggota DPR RI Percha Leanpuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto, dan sejumlah pejabat dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dikatakan Herman Deru, kepala desa berpotensi tersangkut kasus hukum dalam mengelola dana desa yang besarannya bahkan sudah lebih dari Rp 1 miliar per desa. Terlebih, tak sedikit dari mereka yang tingkat pendidikannya tak tamat SMA.

“Di desa tertentu, ada yang kepala desanya berijazah paket. Malah mencari perangkat desa, seperti ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang katanya harus tamat SMA, juga tidak gampang,” ucap mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur dua periode ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, lantaran ketidakpahaman terkait aturan hukum dalam mengelola keuangan desa, tak sedikit dari kepala desa yang harus berurusan dengan hukum.

“Ini yang saya maksud bahwa siapapun yang dapat ilmu dalam sosialisasi ini harus ditularkan segera. Saya minta kepada Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Provinsi dan Kabupaten/Kota turun ke lapangan. Beri edukasi teman-teman kepala desa agar paham aturan,” ucapnya.

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengakui, kualitas sumber daya manusia di desa sangat terbatas. Padahal desa sudah dianggap mampu dengan didirikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan BUMD Desa. Sementara pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Bupati dan Wali Kota.

“Makanya kami ingin buat aturan sebagai panduan Bupati dan Wali Kota dalam menyusun pengadaan barang dan jasa, yang tidak menyulitkan, tapi tetap akuntabel. Prioritasnya tetap pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan perekonomian desa itu,” ucapnya seusai acara. Dikatakan dia, jangan sampai publik salah persepsi bahwa pengadaan barang dan jasa yang di atas Rp200 juta harus ditenderkan dengan pihak ketiga.

“Tidak harus. Kalau mampu swakelola, walaupun Rp1 miliar, silakan saja. Ini yang harus kita buat aturan sejelas-jelas mungkin. Makanya perlu sosialisasi,” tukasnya. Ia berharap kerja sama yang sudah baik dengan pemerintah provinsi dan kota/kabupaten ini diteruskan. Termasuk dengan aparat penegak hukum. “Saya yakin penegak hukum tidak ingin kinerja mereka diukur dari berapa banyak yang dipidana, tapi berapa potensi yang bisa mereka selamatkan dari proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here