Home Adhyaksa Sriwijaya Korupsi Proyek APBN, Pidsus Kejari Tetapkan Pejabat Esselon II Jadi Tersangka

Korupsi Proyek APBN, Pidsus Kejari Tetapkan Pejabat Esselon II Jadi Tersangka

0

SEKAYU, PE- Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba) menetapkan pejabat eselon II sebagai tersangka proyek kegiatan pembangunan gudang beku terintegrasi skala kecil pada Dinas Perikanan Kabupaten Muba, tahun anggaran 2016 bersumber dari APBN di lokasi Kecamatan Sungai Lilin

Dimana penetapan, itu dilakukan setelah hasil audit kerugian negara keluar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp 500.000.000 pada Mei 2019 lalu.

“Ya, kita tetapkan 3 orang tersangka, yakni pihak ketiga berinisial RH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu MR dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni AM kini menjabat esselon II, ” kata Kasi Pidsus Kejari Muba, Ari Apriansyah SH, dalam keterangan jumpa persnya, Kamis (10/10).

Dia menerangkan, penetapannya dilakukan setelah keluar audit atas kerugian negara dari BPKP, dengan nominal mencapai Rp 500.000.000 dari nilai pekerjaan Rp 2.048.730.000 bersumber dari APBN tahun 2016 lalu.

“Terlebih dahulu pihak ketiga ditetapkan tersangka, baru PPTK dan KPA nya, yang mana untuk AM selaku pejabat esselon II sendiri pada hari ini diperiksa sebagai saksi, namun setelah itu kita tetapkan tersangka. Ini juga tidak terlepas dari kerja tim di Pidsus, ” tegasnya.

Untuk modusnya, mantan Kasi Intelejen Kejari Banyuasin ini menambahkan, dilihat dari tahap perencanaan sudah terindikasi seperti penyusunan HPS terjadi mark up dan melakukan persekongkolan untuk memenangkan perusahaan yang dibawa oleh pelaksana pekerjaan “Sehingga pengerjaannya dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi dan RAB, ” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kejari Muba Suyanto SH MH menambahkan, penetapan ini sendiri dilakukan oleh tim Pidsus setelah adanya hasil audit BPKP dan memang dari laporan serta beberapa dokumen disita para tersangka telah terbukti merugikan negara hingga ratusan juta.

“Kita tetapkan tersangka dan pasal yang akan disangkakan pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ” pungkasnya. MUH

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here