Home Palembang Mahasiswa Tuntut Gubernur Tindak Tegas Korporat Pelaku Karhutla

Mahasiswa Tuntut Gubernur Tindak Tegas Korporat Pelaku Karhutla

0
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Sumatera Selatan menggelar aksi mimbar bebas di Bundara Air Mancur, Senin (21/10) sore.

PALEMBANG.PE- Sebanyak 50 orang dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Sumatera Selatan menggelar aksi mimbar bebas di Bundara Air Mancur, Senin (21/10) sore.

Ada enam tuntutan yang mereka ajukan. Salah satunya, desakan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk bertindak tegas kepada korporat pelaku karhutla.

Koordinator Aksi, Radian Ramadani, dalam orasinya di atas mobil komando menyatakan keprihatinannya terkait korporasi pelaku karhutla, yang tidak juga dijerat hukum tegas dan mengikat.

“Maka kami pun akan mengawal dan mengevaluasi kinerja setahun Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakilnya, Mawardi Yahya,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk itu pihaknya telah berkirim surat kepada Gubernur Herman Deru, guna meminta audiensi terkait pengawalan dan evaluasi satu tahun HD-MY.

“Sehubungan dengan telah berjalannya satu tahun pemerintahan Gubernur Sumsel, kami dari Aliansi BEM Sumsel bermaksud melakukan audiensi kepada Gubernur pada Jumat, 25 Oktober 2019 pukul 01 siang sampai selesai,” katanya membacakan surat yang ditujukan kepada Gubernur.

Apabila Gubernur tidak punya waktu untuk beraudiensi dengan mahasiswa, ia melanjutkan, Aliansi BEM Sumsel akan menggelar aksi yang lebih besar. Kali ini tidak di Bundaran Air Mancur, melainkan di Kantor Gubernur Sumsel.

“Kita akan bawa massa yang lebih banyak. Unsri memiliki massa lebih 10 ribu, Polsri memiliki massa lebih 6 ribu. Totalnya 16 ribu massa aksi. Ditambah kampus-kampus yang akan mengawal aksi Aliansi BEM,” ujarnya sambil berteriak.

Adapun enam tuntutan dari Aliansi BEM se Sumsel, yakni mendesak Presiden mengeluarkan Perppu KPK, menuntut negara menyusut tindakan represif yang dilakukan aparat kepada mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, BEM Sumsel dan elemen masyarakat Indonesia akan mengawal kinerja Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2019-2024.

Lalu, mengawal janji Gubernur Sumsel setelah evaluasi satu tahun kerja, terutama pembebanahan program sekolah gratis, mendesak Gubernur Sumsel bertindak tegas kepada pelaku korporasi karhutla, menolak kenaikan premi BPJS, serta menuntut pemerintah mencari solusi defisit anggaran dengan tidak membebani rakyat. CIT

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here